Connect with us

Gubernur Sulsel Terima Rekomendasi DPRD Sulsel Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR–Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima Rekomendasi DPRD Sulsel atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2022 dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 15 Mei 2023.

Rekomendasi ini berisi saran dan petunjuk untuk menjadi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan ke depan.

“Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh seluruh anggota, fraksi dan komisi yang ada di DPRD Sulsel terhadap implementasi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan,” kata Gubernur Sulsel.

Gubernur Andi Sudirman menyebut rekomendasi DPRD Sulsel menjadi catatan penting bagi Pemprov Sulsel guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan sinkronisasi anggaran untuk Visi dan Misi dalam RPJMD 2018-2023.

Rekomendasi ini juga merupakan cerminan dan wujud perhatian yang baik serta merupakan dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif menuju Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai ini semakin maju dan semakin lebih baik.

“Untuk itu kami mengharapkan kerjasama Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka perbaikan pelaksanaan percepatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Pemprov Sulsel,” harap Andi Sudirman.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menegaskan siap menerima koreksi dan perbaikan jika ada yang kurang dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Sulsel.

“Insya Allah kita dapat menuai pencapaian keberhasilan hingga pada akhir pelaksanaannya ke depan,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel