Megaproyek Triliunan Ditawarkan di Forum MIF
Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana membangun sejumlah megaproyek dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Megaproyek tersebut akan dibangun menggunakan skema investasi.
Sebab jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, bakal menyedot dana yang sangat besar. Sementara banyak program lainnya yang tersebar di OPD lingkup Pemkot Makassar yang juga harus dijalankan.
Beberapa megaproyek yang akan dibangun Pemkot Makassar di antaranya Japparate, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL), dan pembangunan kabel bawah tanah.
Untuk proyek PSEL, saat ini sementara dalam proses tender. Jika proses lelangnya berjalan lancar, ditarget Juli mendatang sudah ada pemenang yang ditetapkan.
Sementara untuk proyek Japparate dan pembangunan kabel bawah tanah, Pemkot Makassar akan menawarkannya di Makassar Investment Forum (MIF) yang akan digelar 14 Juli 2023 mendatang.
Japparate merupakan proyek revitalisasi Pantai Losari. Program ini akan menata dan mempercantik Pantai Losari, melengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana seperti jogging track, area perbelanjaan, tempat nongki, dan lainnya.
Diperkirakan, pembangunan Japparate ini bakal menelan anggaran sebesar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Proyek ini pun dimasukkan dalam Investment Project Ready to Offer yang diprakarsai oleh Phinisi Sultan yang merupakan program kerjasama antara PTSP dan Bank Indonesia.
Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023. “Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” ujar Danny Pomanto.
Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4 persen di atas provinsi dan nasional.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda, memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023. Ia didampingi Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.
“Karena Apeksi mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia, maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Zulkifli Nanda usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah, Rabu (17/5) malam.
Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya. Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa di antaranya yakni Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.
“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.
Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda, akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.
“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota. Di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.
Andi Zulkifli Nanda menyebutkan, sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah. “Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing. Jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” tandasnya.
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login