Megaproyek Triliunan Ditawarkan di Forum MIF

Published

1 tahun ago

17 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana membangun sejumlah megaproyek dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Megaproyek tersebut akan dibangun menggunakan skema investasi.

Sebab jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, bakal menyedot dana yang sangat besar. Sementara banyak program lainnya yang tersebar di OPD lingkup Pemkot Makassar yang juga harus dijalankan.

Beberapa megaproyek yang akan dibangun Pemkot Makassar di antaranya Japparate, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL), dan pembangunan kabel bawah tanah.

Untuk proyek PSEL, saat ini sementara dalam proses tender. Jika proses lelangnya berjalan lancar, ditarget Juli mendatang sudah ada pemenang yang ditetapkan.

Sementara untuk proyek Japparate dan pembangunan kabel bawah tanah, Pemkot Makassar akan menawarkannya di Makassar Investment Forum (MIF) yang akan digelar 14 Juli 2023 mendatang.

Japparate merupakan proyek revitalisasi Pantai Losari. Program ini akan menata dan mempercantik Pantai Losari, melengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana seperti jogging track, area perbelanjaan, tempat nongki, dan lainnya.

Diperkirakan, pembangunan Japparate ini bakal menelan anggaran sebesar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Proyek ini pun dimasukkan dalam Investment Project Ready to Offer yang diprakarsai oleh Phinisi Sultan yang merupakan program kerjasama antara PTSP dan Bank Indonesia.

Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023. “Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” ujar Danny Pomanto.

Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4 persen di atas provinsi dan nasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda, memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023. Ia didampingi Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.

“Karena Apeksi mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia, maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Zulkifli Nanda usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah, Rabu (17/5) malam.

Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya. Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa di antaranya yakni Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.

“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda, akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.
“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota. Di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.

Andi Zulkifli Nanda menyebutkan, sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah. “Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing. Jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” tandasnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)