Megaproyek Triliunan Ditawarkan di Forum MIF

Published

2 tahun ago

17 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana membangun sejumlah megaproyek dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Megaproyek tersebut akan dibangun menggunakan skema investasi.

Sebab jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, bakal menyedot dana yang sangat besar. Sementara banyak program lainnya yang tersebar di OPD lingkup Pemkot Makassar yang juga harus dijalankan.

Beberapa megaproyek yang akan dibangun Pemkot Makassar di antaranya Japparate, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL), dan pembangunan kabel bawah tanah.

Untuk proyek PSEL, saat ini sementara dalam proses tender. Jika proses lelangnya berjalan lancar, ditarget Juli mendatang sudah ada pemenang yang ditetapkan.

Sementara untuk proyek Japparate dan pembangunan kabel bawah tanah, Pemkot Makassar akan menawarkannya di Makassar Investment Forum (MIF) yang akan digelar 14 Juli 2023 mendatang.

Japparate merupakan proyek revitalisasi Pantai Losari. Program ini akan menata dan mempercantik Pantai Losari, melengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana seperti jogging track, area perbelanjaan, tempat nongki, dan lainnya.

Diperkirakan, pembangunan Japparate ini bakal menelan anggaran sebesar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Proyek ini pun dimasukkan dalam Investment Project Ready to Offer yang diprakarsai oleh Phinisi Sultan yang merupakan program kerjasama antara PTSP dan Bank Indonesia.

Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023. “Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” ujar Danny Pomanto.

Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4 persen di atas provinsi dan nasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda, memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023. Ia didampingi Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.

“Karena Apeksi mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia, maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Zulkifli Nanda usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah, Rabu (17/5) malam.

Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya. Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa di antaranya yakni Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.

“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda, akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.
“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota. Di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.

Andi Zulkifli Nanda menyebutkan, sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah. “Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing. Jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” tandasnya.

DPRD Kota Makassar

Legislator Makassar Rezki Tegaskan Pendataan Ulang Bantuan PKH di Reses Ballaparang

Published

3 jam ago

19 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki mengawali reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 di Jalan Pelita IV RT 4 RW 4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (19/6/2025).

Melalui reses, Politisi Partai Demokrat itu bertemu dengan konstituennya di Ballaparang untuk mendengarkan aspirasi mereka secara rutin melalui reses.

Turut hadir Lurah Ballaparang, Edy, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan reses ini.

Rezki menerima banyak keluhan warga. Namun paling banyak adalah masalah bantuan PKH yang disebut tidak tepat sasaran, sebab banyak warga yang memenuhi kriteria penerima program tersebut namun tidak mendapatkan bantuan.

Salah satu warga, Indah menyebut masih ada beberapa warga yang sudah selayaknya mendapatkan bantuan PKH mengingat tingkat ekonomi mereka rendah.

“Disini ibu masih ada warga yang kalau bekerja itu gajinya masih di bawah standar sedangkan mereka tidak mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bantuan PKH sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPRD sejak 10 tahun lalu. Sayangnya hingga sekarang, bantuan PKH belum merata kepada masyarakat kelas bawah.

“Sudah 10 tahun ini saya sampaikan ini. Saya tidak bisa untuk diri sendiri tapi ini menyangkut kepentingan bersama warga,” tambah Indah.

Menanggapi keluhan warga, Rezki mengaku bantuan PKH sering menjadi aspirasi setiap kali dia reses. Dia tidak menampik ada penyalahgunaan wewenang sehingga program tersebut hanya didapat oleh warga tertentu.

“Ini yang sering terjadi, ada yang mau masukkan keluarganya ke bantuan PKH padahal dia ada mobilnya, ada rumahnya. Kan itu tidak boleh,” ujarnya.

Dia menyesalkan kasus tersebut. Terlebih, kejadian ini terus berulang terjadi sampai sekarang. “Sejak saya sebagai anggota dewan, ternyata banyak bantuan PKH yang tidak merata padahal banyak warga yang lebih butuh itu,” ujar Rezki.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar ini menegaskan, RT dan RW selaku penanggung jawab langsung kepada warga untuk bisa mendata ulang. Dia tidak mau ada warga tidak masuk dalam kriteria justru mendapat bantuan PKH.

“Saya minta kepada RT dan RW untuk data ulang ini warganya yang mana berhak dapat. Jangan lagi ada yang kaya justru dapat,” tegasnya.

Dia juga mengaku bakal menindaklanjuti keluhan ini kepada Dinas Sosial selaku leading sektor bantuan PKH. Sehingga, pendataan ulang bisa dipercepat dan rerpa sasaran.

“Kita harus cepat. Dengan begitu, warga yang lagi susah bisa terbantu. Jadi tenang maki, ini saya akan kawal baik-baik,” tutup Rezki.

Lurah Ballaparang, Edy mengapresiasi kedatangan Rezki untuk menyerap aspirasi warganya. Apalagi, bantuan PKH memang jadi masalah utama saat ini.

“Saya sampaikan bu dewan memang di sini yang dikeluhkan itu bantuan PKH dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kami harap ibu dewan bisa bantu akomodir keluhan mereka bu,” ujarnya.

“Kami pun di kelurahan siap menindaklanjuti bantuan PKH untuk di data ulang. Kalau ada warga yang memang butuh bantuan PKH silahkan tanya ke kami,” tutup Edy. (*)