Connect with us

Pastikan Pasokan Air Bersih Terpenuhi Di Embarkasi Dan Debarkasi Makassar,Direksi PDAM Kota Makassar Tinjau Reservoir di Asrama Haji Sudiang

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Musim haji tahun 1444 hijriah/2023 M akan segera dimulai,pada 23 Mei 2023 mendatang sebanyak 41 kloter calon jemaah haji akan mulai memadati Asrama Haji Sudiang untuk musim haji 2023 embarkasi Makassar.

Salah satu kebutuhan dasar saat calon jemaah haji di asrama nanti adalah air bersih. Keberadaan air bersih sangat dibutuhkan bagi para calon jemaah haji baik sebelum berangkat maupun saat kedatangannya dari tanah suci mekkah sampai kembali ke asrama haji.

Untuk memastikan kebutuhan air bersih tersebut, para Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar yang terdiri dari Direktur Utama Beni Iskandar, Direktur Teknik Asdar Ali dan Direktur IPAL Ayman Adnan berkunjung ke Asrama Haji Sudiang pada hari rabu (17/5/2023).

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Beni Iskandar mengatakan pasokan air bersih bagi CJH di Asrama Haji Sudiang insyaallah akan terlayani dengan baik.
“Hari ini kami berkunjung untuk antisipasi dan memastikan kesiapan PDAM dalam hal memberikan air bersih kepada seluruh calon jemaah. Insyaallah kebutuhan air cukup dari sebelum berangkat hingga tiba kembali di tanah air”, ucapnya.

Hal ini dilakukan karena pihaknya menyadari betul, bahwa dalam Islam, perkara bersuci atau taharah merupakan hal yang urgent.
“Kami menyediakan air bersih karena ini syarat wajib dalam bersuci. Kami pastikan jamaah ini mendapatkan akses air bersih,” jelasnya.

“Semoga para calon jemaah haji sehat selalu dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah dan menjadi haji yang mabrur,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending