Connect with us

Danny Pomanto Siap Sukseskan Musyawarah dan Reuni Alumni FDK UINAM

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap menyukseskan kegiatan Musyawarah dan Reuni Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (FDK UINAM).

Jika tidak ada kendala, rencananya Danny Pomanto akan membuka Musyawarah FDK UINAM yang akan berlangsung di Baruga Anging Mammiri Rujab Wali Kota pada 27 Mei 2023, mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Umum IKA FDK UINAM Letkol Sus Husban Abady usai melakukan audiensi bersama Wali Kota Danny Pomanto di Amirullah, Rabu (17/05/2023).

“Insya Allah pak wali (Danny Pomanto) hadir di acara musyawarah yang tanggal 27 Mei,” singkat Ketua Umum IKA FDK UINAM Letkol Sus Husban Abady.

Ia menyebutkan ada dua agenda kegiatan yakni Musyawarah dan Reuni Alumni FDK UINAM dengan tema ‘Bergerak Bersama Mewujudkan Alumni FDK yang Mandiri, Inovatif, dan Berjiwa Entrepreneur’.

Agenda musyawarah, kata Letkol Sus Husban Abady akan berlangsung di Baruga Anging Mammiri pada 27 Mei 2023.

Sedangkan, Reuni Alumni FDK UINAM dilaksanakan pada 28 Mei 2023, di Taman Nasional Bantimurung dan dihadiri ribuan alumni FDK UINAM dari seluruh Indonesia.

“Setelah pembukaan di musyawarah itu ada acara dialog publik. Pak wali hanya memberi sambutan,” ujarnya.

Agenda musyawarah di Baruga Anging Mammiri akan dirangkaikan dengan Dialog Publik dengan menghadirkan tiga pembicara.

Mereka adalah alumni FDK UINAM yang juga adalah seorang pengusaha. Yakni, Usman Jasad, Nyompa, dan Tamruddin.

Ketiganya berdialog membahas tentang tema yaitu Bergerak Bersama Mewujudkan Alumni FDK yang Mandiri, Inovatif, dan Berjiwa Entrepreneur.

Mereka juga akan dipandu oleh Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kepulauan Seribu DKI Jakarta Nurlela.

“Temanya kan bagaimana mewujudkan alumni yang berjiwa entrepreneur, makanya ketiga pemateri yang kita hadirkan semuanya adalah pengusaha,” ucap Letkol Sus Husban Abady.

Musyawarah dan Reuni Alumni FDK UINAM juga akan dihadiri oleh Dekan FDK UINAM Firdaus Muhammad, Ketua Umum BPP IKA UINAM Dr Idrus Marham, Wakil Dekan FDK UINAM.

Ketua Jurusan yang ada di FDK, dosen, karyawan, serta seluruh alumni FDK UINAM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap menyukseskan dan hadir pada saat Musyawarah FDK UINAM pada 27 Mei mendatang di Baruga Anging Mammiri.

“Insya Allah (saya hadir),” singkat Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga berharap alumni FDK UINAM ikut berkontribusi menyukseskan program Pemkot Makassar.

Mulai dari Jagai Anakta’, Perkuatan Keimanan Umat, hingga Program Unggulan Lorong Wisata.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel