Wali Kota Danny Pomanto Bahas Kepemimpinan Adaptif di LK-III Badko HMI Sulselbar

Kitasulsel–MAKASSAR, – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut bahwa kepemimpinan yang unggul di era saat ini adalah adaptif leadership.
Hal itu disampaikan Danny Pomanto saat memberi sambutan pada kegiatan Advance Training (LK-III) Badko HMI Sulselbar, di Ballroom UNM Phinisi, Rabu (17/05/2023).

Danny Pomanto menilai kepemimpinan yang adaptif mampu merangkul semua pihak sehingga visi-misi seorang pemimpin dapat terlaksana dengan baik.
“Hanya orang adaptif-lah yang bisa bertahan dan kepemimpinan adaptif yang mampu merangkul, dan semua visi-misi bisa terlaksana dengan baik,” kata Danny Pomanto.

Menurutnya, jika dulu kekuatan hanya dilihat dari segi ukuran besar atau tidaknya seseorang, maka era pascapandemi seperti sekarang ini adaptif atau mampu beradaptasi menjadi poin penting.
“Dulu kekuatan diukur dari besarnya seseorang, makanya dulu Hercules orang besar. Pada saat IT berkembang maka berubah ternyata yang besar dikalahkan sama yang cepat. Jadi keunggulan itu dikatakan cepat. Setelah pandemi berubah lagi, bukan hanya cepat tapi adaptif,” bebernya.
Makanya itu, sejalan dengan tema LK-III yakni Peta Jalan Kepemimpinan HMI, Wali Kota Danny Pomanto mengajak kader HMI menjadi seorang pemimpin.
Apalagi, kata Danny Pomanto, semua orang memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Paling tidak jadi pemimpin untuk dirinya sendiri.
“Pemimpin itu kuncinya pertanggungjawaban. Jadi, intinya, pemimpin adalah yang bisa bertanggung jawab dan inti dari tanggung jawab ada pada kata jawab,” tuturnya.
Untuk bisa menjawab, seorang pemimpin harus mempunyai pertanyaan. Sehingga kemampuan pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mendengar.
“Maka kemampuan pemimpin yang pertama adalah mendengar. Karena pemimpin yang tidak mau mendengar bukanlah seorang pemimpin, karena bagaimana dia bisa menjawab kalau tidak punya kemampuan mendengar,” tegasnya.
Di hadapan kader HMI, Danny Pomanto juga banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya sebelum ia menjadi wali kota atau pemimpin di Kota Makassar.
Sebelum menjadi wali kota, ayah tiga anak itu hanya anak lorong, 21 tahun menjadi dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas), profesional di bidang arsitektur, dan juga akademisi.
Katanya, ikut berpolitik tidak menjadi bagian dari cita-citanya dari dulu. Namun pikiran itu berubah karena ia ingin dunia politik diisi orang-orang baik yang memiliki mimpi membantu orang banyak.
“Apa yang saya pelajari dengan menjadi wali kota, sebelumnya saya paling benci politik. Tapi ternyata banyak pepatah luar biasa tentang politik. Salah satunya adalah jika orang baik tidak peduli politik maka orang jahat yang akan mengisinya. Itu yang memanggil kita,” ungkapnya.
“Kemudian saya sempurnakan dengan qoute saya sendiri yaitu bahwa hanya dengan politik kita bisa membantu banyak orang. Kalau tidak dengan politik kita hanya bisa membantu satu atau dua orang saja, tapi dengan kepemimpinan politik kita bisa menggerakkan seperti di Makassar 1,5 juta orang,” tutup Danny Pomanto.
Turut hadir dalam Advance Training (LK-III) Badko HMI Sulselbar yaitu Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib, Rektor UNM Prof Husain Syam, dan kader HMI.

Kabupaten Sidrap
Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login