Connect with us

Wali Kota Danny Pomanto Bahas Kepemimpinan Adaptif di LK-III Badko HMI Sulselbar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR, – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut bahwa kepemimpinan yang unggul di era saat ini adalah adaptif leadership.

Hal itu disampaikan Danny Pomanto saat memberi sambutan pada kegiatan Advance Training (LK-III) Badko HMI Sulselbar, di Ballroom UNM Phinisi, Rabu (17/05/2023).

Danny Pomanto menilai kepemimpinan yang adaptif mampu merangkul semua pihak sehingga visi-misi seorang pemimpin dapat terlaksana dengan baik.

“Hanya orang adaptif-lah yang bisa bertahan dan kepemimpinan adaptif yang mampu merangkul, dan semua visi-misi bisa terlaksana dengan baik,” kata Danny Pomanto.

Menurutnya, jika dulu kekuatan hanya dilihat dari segi ukuran besar atau tidaknya seseorang, maka era pascapandemi seperti sekarang ini adaptif atau mampu beradaptasi menjadi poin penting.

“Dulu kekuatan diukur dari besarnya seseorang, makanya dulu Hercules orang besar. Pada saat IT berkembang maka berubah ternyata yang besar dikalahkan sama yang cepat. Jadi keunggulan itu dikatakan cepat. Setelah pandemi berubah lagi, bukan hanya cepat tapi adaptif,” bebernya.

Makanya itu, sejalan dengan tema LK-III yakni Peta Jalan Kepemimpinan HMI, Wali Kota Danny Pomanto mengajak kader HMI menjadi seorang pemimpin.

Apalagi, kata Danny Pomanto, semua orang memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Paling tidak jadi pemimpin untuk dirinya sendiri.

“Pemimpin itu kuncinya pertanggungjawaban. Jadi, intinya, pemimpin adalah yang bisa bertanggung jawab dan inti dari tanggung jawab ada pada kata jawab,” tuturnya.

Untuk bisa menjawab, seorang pemimpin harus mempunyai pertanyaan. Sehingga kemampuan pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mendengar.

“Maka kemampuan pemimpin yang pertama adalah mendengar. Karena pemimpin yang tidak mau mendengar bukanlah seorang pemimpin, karena bagaimana dia bisa menjawab kalau tidak punya kemampuan mendengar,” tegasnya.

Di hadapan kader HMI, Danny Pomanto juga banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya sebelum ia menjadi wali kota atau pemimpin di Kota Makassar.

Sebelum menjadi wali kota, ayah tiga anak itu hanya  anak lorong, 21 tahun menjadi dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas), profesional di bidang arsitektur, dan juga akademisi.

Katanya, ikut berpolitik tidak menjadi bagian dari cita-citanya dari dulu. Namun pikiran itu berubah karena ia ingin dunia politik diisi orang-orang baik yang memiliki mimpi membantu orang banyak.

“Apa yang saya pelajari dengan menjadi wali kota, sebelumnya saya paling benci politik. Tapi ternyata banyak pepatah luar biasa tentang politik. Salah satunya adalah jika orang baik tidak peduli politik maka orang jahat yang akan mengisinya. Itu yang memanggil kita,” ungkapnya.

“Kemudian saya sempurnakan dengan qoute saya sendiri yaitu bahwa hanya dengan politik kita bisa membantu banyak orang. Kalau tidak dengan politik kita hanya bisa membantu satu atau dua orang saja, tapi dengan kepemimpinan politik kita bisa menggerakkan seperti di Makassar 1,5 juta orang,” tutup Danny Pomanto.

Turut hadir dalam Advance Training (LK-III) Badko HMI Sulselbar yaitu Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib, Rektor UNM Prof Husain Syam, dan  kader HMI.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.