70 Truk Dilepas Gubernur Sulsel Salurkan Program Mandiri Benih Tahap 3

Published

2 tahun ago

19 Mei 2023

Kitasulsel–Makassar-– Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas secara langsung 70 truk dalam launching Mandiri Benih Tahap III Tahun 2023 di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Jumat, 19 Mei 2023. Ia didampingi Forkopimda Sulsel dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Imran Jauzi.

Untuk tahun ini disalurkan kembali secara gratis bantuan benih padi sebesar 2.500 ton untuk luas lahan 100.000 HA.

“Hari ini kita dapat melaunching Mandiri Benih dan juga pembagian bibit dan alsintan. Alhamdulillah ini juga bertepatan dengan musim tanam di Sulsel,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Selain benih ini, juga menyalurkan bantuan bibit perkebunan kakao 3,2 juta batang dan bibit holtikultura mangga 5.000 batang, durian 3.000 batang, jeruk 1.000 batang ke kabupaten/kota, pupuk dan alsintan untuk para petani di sentra-sentra pengembangan pertanian.

Sebelumnya, tahun 2022 telah disalurkan sebanyak 2.500 ton untuk 100.000 HA dengan jumlah penerima bantuan 120.649 keluarga petani. Berjalan dengan baik, sukses dengan hasil panen sangat memuaskan dan produksi meningkat dari tahun sebelumnya. Data statistik, produksi padi adalah 5,34 juta ton meningkat sebesar 4,92 persen (250.000 ton) dibanding tahun 2021 sebesar 5,09 juta ton. Peningkatan ini tidak lepas dari bantuan benih yang diberikan.

“Insya Allah, Alhamdulillah ini dibagi 2.500 ton untuk 100.000 hektar sawah di Sulsel. Harapan kita bisa nanti seperti tahun lalu kita bisa meningkatkan produksi 250.000 ton kenaikan dalam setahun. Ini karena adanya peranan benih yang unggul,” sebutnya.

Ini juga mensupport ketahanan pangan nasional, produksi beras tertinggi nasional dengan stok 2,08 juta ton. Serta mensuplai provinsi lain di Indonesia dan penyedia stok 25 persen BULOG.

Ia menyampaikan apresiasi, kepada semua pihak termasuk kepada para petani, penyuluh dan pengawas tanaman serta dinas terkait di kabupaten/kota dan provinsi.

Sementara, Imran Jauzi menyampai dilanjutkannya program ini menujukkan konsistensi dan komitmen Pemprov Sulsel yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di Tahun 2022 bagi 22 Kabupaten/kota dan 2023 tahun untuk 24 kabupaten/kota atau di seluruh Sulsel.

“Tahun 2022 yang dibagi adalah benih sebar, tahun 2023 ini adalah benih pokok. Sehingga hasilnya bisa digunakan kembali untuk petani sebagai benih sebar,” jelasnya.

“Mari kita sama-sama mengawal program Mandiri Benih ini, semoga berjalan baik dan sukses seperti tahap 1 dan 2,” pungkasnya.(*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

50 menit ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)