Connect with us

Kampus se-Palopo Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Wali Kota Danny Pomanto

Published

on

Kitasulsel—Palopo—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya begitu terkesan dengan antusias ratusan mahasiswa se-Kota Palopo yang mengikuti Kuliah Umum darinya.

“Palopo luar biasa. Palopo kota pendidikan terlihat dari hadir dan semangatnya para rektor dan mahasiswa di sini,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menghadiri undangan IKA Unhas Wilayah Palopo sebagai Pemateri dalam Kuliah Umum tentang Kepemimpinan di Gedung Saodenrae Convention Centre, Minggu, (21/05/2023), Palopo.

Danny Pomanto mengatakan untuk menjadi seorang pemimpin para mahasiswa harus menjadi seorang yang adaptif.

Dan seorang pemimpin harus pemimpin atas diri sendirinya terlebih dahulu. Ketika sudah bisa memimpin diri sendiri maka selebihnya baru bisa memimpin orang lain.

“Dahulu seorang dikategorikan pemimpin ketika dia kuat, tetapi saat ini berubah menjadi kecepatan kemudian berubah lagi menjadi adaptif atau strong adaptif leadership,” ucap Danny Pomanto kepada para mahasiswa, siang tadi.

Orang nomor satu di Makassar ini menuturkan mahasiswa bukan hanya membaca ilmu pengetahuan tetapi perlu men-scan-nya sehingga pengetahuan terhadap sesuatu lebih kuat dibanding hanya membacanya.

Selain itu, untuk menjadi pemimpin masa depan perlu visi jauh ke depan yang menembus ruang dan waktu. Sehingga memberikan solusi jangka panjang.

Hal itu, dia contohkan program Lorong Wisata Makassar yang memberikan solusi terhadap potensi bencana pangan dunia.

Dalam analisisnya, bencana itu berawal dari masalah over populasi yang menyebabkan kecenderungan perebutan ruang, persaingan sosial-ekonomi hingga pangan.

Olehnya, untuk mengatasi krisis ini, para generasi harus memulai mendekatkan sumber pangan dengan konsumen.

Makanya, alumni jurusan arsitektur Unhas ini membuat lorong wisata yang di dalamnya ada budidaya sayuran, perikanan hingga UMKM.

Menanggapi materi kepemimpinan, seorang mahasiswi Universitas Cokroaminoto Palopo Nurfitri Rahim mengaku mahasiswa saat ini mengalami banyak tantangan, salah satu yang cukup mempengaruhi pemuda-pemudi ialah kemalasan.

“Mahasiswa sekarang banyak lebih suka rebahan; kemalasan. Jadi kami harapkan bagaimana mengubah itu agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Mahasiswi Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, ini.

Menjawab hal itu, wali kota dua periode ini mengungkapkan para mahasiswa perlu membentuk pikirannya yakni bertanggungjawab atas diri sendiri.

Lantaran, pemimpin pula erat kaitannya dengan memberikan solusi atau jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Pun, dia menekankan harus menjadi seorang yang berpikiran positif disertai networking yang luas.

Pasalnya, akibat seringnya bermedia sosial, kadang, sebut dia, pemuda dapat menjadi haters. Olehnya perlu sering-sering berpikiran positif.

“Kita butuh orang lain, setidaknya empat orang sebagaimana Nabi memiliki empat sahabat. Jadi bekerja selalu bersama karena manusia merupakan makhluk sosial. Makanya silaturahmi itu memperpanjang umur. Baik-baik sama orang, positif thinking,” jelasnya.

Selanjutnya ialah doa orangtua. “Banyak orang berhasil karena taat kepada orangtua. Jadi kalau masih ada orangtua ta maka di situ rezeki ta,” imbuhnya.

Dalam diskusi yang berlangsung dua jam lebih itu juga menghasilkan kerja sama dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 Kampus se-Kota Palopo dengan Pemkot Makassar.

Kerja sama itu pun makin memudahkan pembelajaran para mahasiswa maupun dosen ke Pemkot Makassar.

Bahkan, dijamin oleh Wali Kota Danny Pomanto agar para akademisi itu tak segan-segan mengunjungi Makassar, seperti ke Balaikota untuk melihat teknologi Command Center di Lt 10 dan kajian akademis lainnya.

Kampus-kampus yang ikut menandatangani kerja sama di antaranya, Universitas Andi Djemma, IAIN, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Cokroaminoto, STIKES, Universitas Mega Buana, Universitas Muhammadiyah, Universitas Veteran, Akademi Keperawatan Sawerigading Luwu, Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending