Connect with us

PSM Unhas Akan Ikuti Kejuaraan Dunia di Korea, PJ Sekda: Jadi Ajang Promosi Kebudayaan Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menerima kunjungan audiens Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Rabu, 24 Mei 2023.

Andi Darmawan mengapresiasi rencana PSM Unhas untuk mengikuti kejuaraan internasional tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melaporkan rencana itu ke Gubernur Sulsel.

Terlebih lagi, kata Andi Darmawan, kehadiran PSM Unhas dalam ajang itu tidak lain untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian yang ada di Sulsel di tingkat dunia.

“Utusan ini juga akan menjadi sebuah wadah dalam mempromosikan adat budaya kita. Meskipun melalui lagu, tapi karena lagunya merupakan lagu daerah dan pakaian yang dipakai adalah pakaian adat yang ada di Sulawesi Selatan, dan akan menyebarluaskan bagaimana adat yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Andi Darmawan juga berharap agar kelompok PSM Unhas ini bisa meraih prestasi di tingkat dunia melalui lima lagu yang dibawakan, yang tentunya lagu tersebut mempresentasikan kebudayaan yang ada di daerah ini.

Sementara itu, Konduktor PSM Unhas, Anshari Sanusi, menyampaikan, kehadirannya menemui PJ Sekda Sulsel untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi terkait rencana PSM Unhas yang akan mengikuti kejuaraan paduan suara dunia dalam 12th World Choir Games, Gangneung, Republic of Korea, pada 3-13 Juli 2023 mendatang.

“Kami harap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi karena kegiatan ini membawa misi memperkenalkan kesenian Sulawesi Selatan disana,” jelasnya.

Anshari juga menuturkan, PSM Unhas akan membawakan lima lagu dalam kejuaraan tersebut. Salah satunya mengangkat tentang kehidupan dan kisah legenda Toraja dalam balutan koreografi dan pakaian adat Toraja. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Tekankan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menertibkan kawasan hutan secara tegas, terukur, dan akuntabel.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Dalam keterangannya, Sjafrie menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas PKH sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur yang terlibat.

“Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH agar semakin efektif dalam menangani berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, BPKP, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Continue Reading

Trending