Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Pomanto: Makassar Masih Terkendali!

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (29/05/2023).

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan kondisi inflasi Indonesia April 2023 saat ini berada di angka 4,33% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga komoditi pangan secara nasional di beberapa kabupaten/kota pekan keempat Mei 2023 masih berfluktuasi.

Beberapa komoditi pangan cenderung mengalami tren kenaikan harga yaitu seperti bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Meski begitu, Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar tidak masuk dalam sepuluh kabupaten/kota dengan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kita tidak masuk dalam list yang buruk, kita cukup bagus. Alhamdulillah cukup terkendali,” tegas Danny Pomanto, usai mengikuti rapat secara virtual.

Kata Danny Pomanto, Pemkot Makassar juga telah melakukan beberapa intervensi guna mengendalikan inflasi.

Mulai pencanangan gerakan menanam satu juta polybag di seribu lorong wisata, memantau harga dan stok pangan, hingga melaksanakan pasar murah.

“Termasuk instruksi pak Mendagri tadi soal intervensi harga-harga pangan diminta untuk tidak segan-segan menggunakan APBD itu juga kita lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan untuk daerah dengan IPH tertinggi diharapkan untuk mewaspadai komoditi yang terus mengalami kenaikan harga.

Apalagi secara nasional 52% kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH.

“Yang perlu kita waspadai yaitu bawang merah terjadi kenaikan di banyak wilayah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga,” tuturnya.

Meski begitu ada beberapa komoditi pangan yang sebelumnya tercatat sebagai penyumbang tertinggi inflasi kini cukup stabil. Salah satunya cabai merah.

Karena itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri bersama dengan pemerintah daerah karena bekerja sama menekan inflasi.

“Tapi ini kita juga tidak boleh lengah karena dia (cabai) tidak dalam pos yang sangat stabil,” ucapnya.

Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah agar tidak ragu menggunakan APBD dalam mengendalikan inflasi.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak ragu untuk menggunakan APBD mereka dalam mengendalikan inflasi,” tutup Mendagri Tito Karnavian.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending