Connect with us

Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Pomanto: Makassar Masih Terkendali!

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (29/05/2023).

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan kondisi inflasi Indonesia April 2023 saat ini berada di angka 4,33% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga komoditi pangan secara nasional di beberapa kabupaten/kota pekan keempat Mei 2023 masih berfluktuasi.

Beberapa komoditi pangan cenderung mengalami tren kenaikan harga yaitu seperti bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Meski begitu, Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar tidak masuk dalam sepuluh kabupaten/kota dengan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kita tidak masuk dalam list yang buruk, kita cukup bagus. Alhamdulillah cukup terkendali,” tegas Danny Pomanto, usai mengikuti rapat secara virtual.

Kata Danny Pomanto, Pemkot Makassar juga telah melakukan beberapa intervensi guna mengendalikan inflasi.

Mulai pencanangan gerakan menanam satu juta polybag di seribu lorong wisata, memantau harga dan stok pangan, hingga melaksanakan pasar murah.

“Termasuk instruksi pak Mendagri tadi soal intervensi harga-harga pangan diminta untuk tidak segan-segan menggunakan APBD itu juga kita lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan untuk daerah dengan IPH tertinggi diharapkan untuk mewaspadai komoditi yang terus mengalami kenaikan harga.

Apalagi secara nasional 52% kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH.

“Yang perlu kita waspadai yaitu bawang merah terjadi kenaikan di banyak wilayah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga,” tuturnya.

Meski begitu ada beberapa komoditi pangan yang sebelumnya tercatat sebagai penyumbang tertinggi inflasi kini cukup stabil. Salah satunya cabai merah.

Karena itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri bersama dengan pemerintah daerah karena bekerja sama menekan inflasi.

“Tapi ini kita juga tidak boleh lengah karena dia (cabai) tidak dalam pos yang sangat stabil,” ucapnya.

Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah agar tidak ragu menggunakan APBD dalam mengendalikan inflasi.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak ragu untuk menggunakan APBD mereka dalam mengendalikan inflasi,” tutup Mendagri Tito Karnavian.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Ketat,Polisi Gagalkan 71 CJH Pengguna Visa Kerja dan Kunjungan Untuk Berangkat Ketanah Suci

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Upaya nekat puluhan warga Indonesia menunaikan ibadah haji secara ilegal berhasil digagalkan aparat kepolisian.

Sebanyak 71 calon jemaah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta setelah diketahui hanya mengantongi visa kunjungan dan visa kerja, bukan visa haji resmi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pemeriksaan dokumen oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kecurigaan timbul ketika ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan keberangkatan dan jenis visa yang dimiliki para calon jemaah.

“Petugas di lapangan melakukan pengecekan dokumen dan ternyata mereka tidak memiliki visa haji, melainkan visa kerja,” jelas Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono yang dikutip dari detik.com, Kamis (1/5/2025).

Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tim gabungan membawa seluruh calon jemaah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman, diketahui mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi, serta tergabung dalam kelompok berbeda.

Rupanya, keberangkatan ini difasilitasi oleh pihak travel dan perorangan yang menjanjikan ibadah haji dengan biaya antara Rp 50 juta hingga Rp 270 juta.

Para calon jemaah tergiur dengan janji bisa menunaikan haji tanpa harus menunggu antrean panjang secara resmi.

“Penangkapan ini dilakukan sejak 16 April hingga 28 April. Mereka tidak berasal dari satu kelompok, jumlahnya bervariasi mulai dari tiga sampai sepuluh orang per kelompok,” imbuh Kompol Yandri.

Setelah dilakukan pendataan, seluruh jemaah ilegal dipulangkan dan diberi penjelasan mengenai aturan resmi pelaksanaan ibadah haji.

Kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap pihak travel dan individu yang mengatur keberangkatan ini.

“Pihak yang mengkoordinir, baik travel maupun perorangan, sedang dalam pemeriksaan,” tegasnya. (Ibe)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel