Connect with us

Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Pomanto: Makassar Masih Terkendali!

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (29/05/2023).

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan kondisi inflasi Indonesia April 2023 saat ini berada di angka 4,33% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga komoditi pangan secara nasional di beberapa kabupaten/kota pekan keempat Mei 2023 masih berfluktuasi.

Beberapa komoditi pangan cenderung mengalami tren kenaikan harga yaitu seperti bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Meski begitu, Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar tidak masuk dalam sepuluh kabupaten/kota dengan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kita tidak masuk dalam list yang buruk, kita cukup bagus. Alhamdulillah cukup terkendali,” tegas Danny Pomanto, usai mengikuti rapat secara virtual.

Kata Danny Pomanto, Pemkot Makassar juga telah melakukan beberapa intervensi guna mengendalikan inflasi.

Mulai pencanangan gerakan menanam satu juta polybag di seribu lorong wisata, memantau harga dan stok pangan, hingga melaksanakan pasar murah.

“Termasuk instruksi pak Mendagri tadi soal intervensi harga-harga pangan diminta untuk tidak segan-segan menggunakan APBD itu juga kita lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan untuk daerah dengan IPH tertinggi diharapkan untuk mewaspadai komoditi yang terus mengalami kenaikan harga.

Apalagi secara nasional 52% kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH.

“Yang perlu kita waspadai yaitu bawang merah terjadi kenaikan di banyak wilayah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga,” tuturnya.

Meski begitu ada beberapa komoditi pangan yang sebelumnya tercatat sebagai penyumbang tertinggi inflasi kini cukup stabil. Salah satunya cabai merah.

Karena itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri bersama dengan pemerintah daerah karena bekerja sama menekan inflasi.

“Tapi ini kita juga tidak boleh lengah karena dia (cabai) tidak dalam pos yang sangat stabil,” ucapnya.

Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah agar tidak ragu menggunakan APBD dalam mengendalikan inflasi.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak ragu untuk menggunakan APBD mereka dalam mengendalikan inflasi,” tutup Mendagri Tito Karnavian.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Gus Yahya Siap Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan siap kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

“Concern saya adalah bahwa ya, saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan,” kata Gus Yahya.

Ia menegaskan bahwa mekanisme maupun tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU sepenuhnya akan menjadi kewenangan forum muktamar. Menurutnya, para peserta muktamar memiliki hak untuk menentukan sistem pemilihan yang akan digunakan.

“Nanti kan akan diserahkan kepada muktamar. Muktamar ini mau pilih cara yang seperti apa, silakan saja,” ujarnya.

Gus Yahya menilai warga Nahdlatul Ulama telah memiliki kedewasaan dalam menentukan figur yang layak memimpin organisasi. Ia meyakini para pengurus cabang, kiai, dan masayikh memahami kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan NU ke depan.

“NU ini sudah dewasa, masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya. Sudah ngerti speknya ketua umum seperti apa. Jadi itu cuma soal teknis saja, soal tata cara pemilihan, dan nanti kita serahkan kepada muktamar,” ucapnya.

Persiapan Muktamar Hampir Rampung

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memaparkan perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35, yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Ia mengungkapkan bahwa proses penyelesaian surat keputusan (SK) kepengurusan di berbagai tingkatan hampir selesai.

Menurutnya, PBNU membawahi sekitar 548 pengurus cabang dan 38 pengurus wilayah. Dari hampir 600 unit kepengurusan yang diproses, sekitar 490 unit telah memasuki tahap penyelesaian, sementara lebih dari 430 unit telah menerima surat keputusan.

“Sebentar lagi insyaallah selesai, tinggal menunggu satu-dua minggu ini,” katanya.

Gus Yahya turut mengapresiasi seluruh jajaran pengurus PBNU yang berhasil mempercepat penyelesaian administrasi kepengurusan. Ia mengakui proses tersebut sempat mengalami hambatan sejak akhir 2024 hingga awal 2026 sebelum akhirnya kembali berjalan.

“Alhamdulillah akhirnya bisa kita proses lebih lanjut,” tuturnya.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dipandang sebagai momentum penting bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk menentukan arah kepemimpinan dan program strategis lima tahun ke depan. Selain memilih Ketua Umum PBNU, forum muktamar juga akan membahas berbagai agenda organisasi, penguatan peran keumatan, serta kontribusi NU dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perkembangan global.

Continue Reading

Trending