Connect with us

Wawali Makassar Minta OPD Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Pembukaan rakor ini sekaligus menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Selasa, (30/05/2023) dihadiri oleh OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta camat dan lurah.

Fatmawati dalam sambutannya mengatakan kemiskinan di Kota Makassar menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan.

Karenanya, Fatmawati meminta semua OPD terkait agar duduk bersama mencari jalan dan solusi untuk bertindak menghapus kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

Langkah awal yang ditawarkan Fatmawati Rusdi yakni pengupdaten ulang data masyarakat kurang mampu. Seperti masyarakat penerima PKH, KIS dan bantuan lainnya.

“Data itu harus real dan terus diupdate, verifikasi ulang. Saya tidak mau data-data tersebut ada intervensi dari lurah atau camat dan RT/RW. Tapi memang masyarakat yang benar-benar butuh,” ucapnya.

Data ini juga, Kata Fatmawati bisa dijadikan acuan untuk stakeholder lainnya ketika mau memberi bantuan sosial dari pemerintah kemudian mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Fatmawati Rusdi mengungkapkan Pemkot Makassar memang konsen untuk mengentaskan kemiskinan lewat program-programnya. Seperti, Massikola atau Makassar Siap Sekolah yang mengharuskan semua anak harus sekolah.

Lalu, ada juga program melalui DP3A Makassar yakni pendataan anak lorong yang berprestasi namun kurang mampu.

“Kita juga terus menggaungkan ini Lorong Wisata agar membuat masyarakat di dalam Lorong bisa lebih mandiri dan membangkitkan ekonomi masyarakat dalam Lorong. Itu semua program kami yang sudah berjalan,” sebutnya.

Fatmawati pun berharap lewat rakor ini bisa menghasilkan banyak ide dan solusi yang bisa dilakukan secepat mungkin agar langkah untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar bisa terealisasi dengan cepat.

“Kita butuh kerjasama dengan semua pihak. Koordinasi dan sinergitas serta tujuan yang sama harus tetap dikedepankan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Mentan: Harga Gabah dan Jagung Naik Sesuai Arahan Presiden

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewakili petani seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap perhatian luar biasa Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian nasional.

Hal ini tercermin dari kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani, salah satunya melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.

“Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Harga gabah kini dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman setelah mengikuti Rapat Terbatas tentang swasembada pangan di Istana Negara, Senin (30/12/2024).

Selain penyesuaian HPP, Presiden juga memastikan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Kuota pupuk subsidi dinaikkan hingga dua kali lipat, dengan total anggaran pupuk mencapai Rp46,8 triliun.

Di samping itu, anggaran untuk sistem irigasi juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp12 triliun.

Mentan menambahkan bahwa total anggaran untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian mencapai Rp13 triliun. Program Oplah bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi lahan rawa dan lahan kering.

Program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tetapi juga bekerja sama dengan TNI, Kementerian Desa, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut, alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun ini meningkat signifikan, dari semula Rp14,5 triliun menjadi Rp29 triliun.

Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pompanisasi, cetak sawah baru, dan penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) di seluruh Indonesia.

“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” tutup Mentan Amran. (*)

Continue Reading

Trending