Wawali Makassar Minta OPD Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Published

2 tahun ago

30 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Pembukaan rakor ini sekaligus menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Selasa, (30/05/2023) dihadiri oleh OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta camat dan lurah.

Fatmawati dalam sambutannya mengatakan kemiskinan di Kota Makassar menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan.

Karenanya, Fatmawati meminta semua OPD terkait agar duduk bersama mencari jalan dan solusi untuk bertindak menghapus kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

Langkah awal yang ditawarkan Fatmawati Rusdi yakni pengupdaten ulang data masyarakat kurang mampu. Seperti masyarakat penerima PKH, KIS dan bantuan lainnya.

“Data itu harus real dan terus diupdate, verifikasi ulang. Saya tidak mau data-data tersebut ada intervensi dari lurah atau camat dan RT/RW. Tapi memang masyarakat yang benar-benar butuh,” ucapnya.

Data ini juga, Kata Fatmawati bisa dijadikan acuan untuk stakeholder lainnya ketika mau memberi bantuan sosial dari pemerintah kemudian mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Fatmawati Rusdi mengungkapkan Pemkot Makassar memang konsen untuk mengentaskan kemiskinan lewat program-programnya. Seperti, Massikola atau Makassar Siap Sekolah yang mengharuskan semua anak harus sekolah.

Lalu, ada juga program melalui DP3A Makassar yakni pendataan anak lorong yang berprestasi namun kurang mampu.

“Kita juga terus menggaungkan ini Lorong Wisata agar membuat masyarakat di dalam Lorong bisa lebih mandiri dan membangkitkan ekonomi masyarakat dalam Lorong. Itu semua program kami yang sudah berjalan,” sebutnya.

Fatmawati pun berharap lewat rakor ini bisa menghasilkan banyak ide dan solusi yang bisa dilakukan secepat mungkin agar langkah untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar bisa terealisasi dengan cepat.

“Kita butuh kerjasama dengan semua pihak. Koordinasi dan sinergitas serta tujuan yang sama harus tetap dikedepankan,” pungkasnya.

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

10 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)