Wali Kota Makassar Danny Pomanto Hadiri Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin

Published

3 tahun ago

3 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Jabatan Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin resmi digantikan oleh Kolonel PNB Benny Arfan.

Serah terima jabatan (sertijab) Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin kepada Kolonel PNB Benny Arfan dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Forkopimda Kota Makassar turut menghadiri sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin, di Pangkalan Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sabtu (3/06/2023).

Ia mengucapkan terima kasih kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI David Yohan Tamboto karena mendukung program pemerintah kota. Khususnya pada saat event F8 Makassar.

“Tiap tahun Lanud Sultan Hasanuddin selalu berpartisipasi dengan menampilkan demo udara operasi tempur pada saat pembukaan F8 Makassar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak komandan,” beber Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga mengucapkan selamat datang kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dan berharap agar sinergitas bersama dengan Pemkot Makassar tetap terjalin dengan baik.

Sementara itu, Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin merupakan pangkalan udara yang terletak di tempat yang sangat strategis.

Berada di antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang merupakan kota terbesar di Indonesia bagian tengah. Membawahi satuan skuadron udara pesawat tempur, intai, dan angkut.

Kata dia, Lanud Sultan Hasanuddin telah membuktikan kesiapannya melaksanakan dukungan operasi udara dan latihan baik skala regional maupun negara sahabat dan dilaksanakan dengan baik.

Seperti mendukung operasi pengamanan, khususnya wilayah udara PAM VVIP KTT G20 di Bali, PAM KTT ASEAN di Labuan Bajo, dan melaksanakan latihan Sriti Gesit, latihan Albatros Ausindo, serta berpartisipasi mendukung air show dalam acara F8 Makassar dengan menyuguhkan demo kesiapan operasi udara yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.

Ke depan akan lebih banyak lagi tantangan yang diemban dan menjadi tugas yang berat, sehingga ia mengimbau kepada komandan dan seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi TNI AU yang profesional, modern, dan tangguh sehingga bisa mewujudkan TNI AU menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan.

“Lanud Sultan Hasanuddin telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi, integritas, loyalitas, dan kapabilitas Marsma TNI David Yohan Tamboto,” kata Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI David Yohan Tamboto atas dedikasi, loyalitas, inovasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin.

“Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga semakin sukses dan selalu berada di dalam lindungan-Nya,” tuturnya.

Kepala Danlanud Sultan Hasanuddin yang baru Kolonel PNB Benny Arfan, ia menitipkan pesan agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya percaya dengan pengalaman dan penugasan yang pernah diemban sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga berpesan agar Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dapat menjalin komunikasi, sinergitas dan kerja sama yang sudah terbangun selama ini.

“Baik dengan jajaran TNI/Polri, jajaran Forkopimda Sulsel, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros,” harap Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

20 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.