Wali Kota Makassar Danny Pomanto Hadiri Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin

Published

3 tahun ago

3 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Jabatan Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin resmi digantikan oleh Kolonel PNB Benny Arfan.

Serah terima jabatan (sertijab) Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin kepada Kolonel PNB Benny Arfan dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Forkopimda Kota Makassar turut menghadiri sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin, di Pangkalan Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sabtu (3/06/2023).

Ia mengucapkan terima kasih kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI David Yohan Tamboto karena mendukung program pemerintah kota. Khususnya pada saat event F8 Makassar.

“Tiap tahun Lanud Sultan Hasanuddin selalu berpartisipasi dengan menampilkan demo udara operasi tempur pada saat pembukaan F8 Makassar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak komandan,” beber Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga mengucapkan selamat datang kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dan berharap agar sinergitas bersama dengan Pemkot Makassar tetap terjalin dengan baik.

Sementara itu, Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin merupakan pangkalan udara yang terletak di tempat yang sangat strategis.

Berada di antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang merupakan kota terbesar di Indonesia bagian tengah. Membawahi satuan skuadron udara pesawat tempur, intai, dan angkut.

Kata dia, Lanud Sultan Hasanuddin telah membuktikan kesiapannya melaksanakan dukungan operasi udara dan latihan baik skala regional maupun negara sahabat dan dilaksanakan dengan baik.

Seperti mendukung operasi pengamanan, khususnya wilayah udara PAM VVIP KTT G20 di Bali, PAM KTT ASEAN di Labuan Bajo, dan melaksanakan latihan Sriti Gesit, latihan Albatros Ausindo, serta berpartisipasi mendukung air show dalam acara F8 Makassar dengan menyuguhkan demo kesiapan operasi udara yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.

Ke depan akan lebih banyak lagi tantangan yang diemban dan menjadi tugas yang berat, sehingga ia mengimbau kepada komandan dan seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi TNI AU yang profesional, modern, dan tangguh sehingga bisa mewujudkan TNI AU menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan.

“Lanud Sultan Hasanuddin telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi, integritas, loyalitas, dan kapabilitas Marsma TNI David Yohan Tamboto,” kata Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI David Yohan Tamboto atas dedikasi, loyalitas, inovasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin.

“Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga semakin sukses dan selalu berada di dalam lindungan-Nya,” tuturnya.

Kepala Danlanud Sultan Hasanuddin yang baru Kolonel PNB Benny Arfan, ia menitipkan pesan agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya percaya dengan pengalaman dan penugasan yang pernah diemban sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga berpesan agar Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dapat menjalin komunikasi, sinergitas dan kerja sama yang sudah terbangun selama ini.

“Baik dengan jajaran TNI/Polri, jajaran Forkopimda Sulsel, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros,” harap Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

14 jam ago

4 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.