Wali Kota Makassar Danny Pomanto Hadiri Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin

Published

3 tahun ago

3 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Jabatan Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin resmi digantikan oleh Kolonel PNB Benny Arfan.

Serah terima jabatan (sertijab) Marsma TNI David Yohan Tamboto sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin kepada Kolonel PNB Benny Arfan dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Forkopimda Kota Makassar turut menghadiri sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin, di Pangkalan Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sabtu (3/06/2023).

Ia mengucapkan terima kasih kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI David Yohan Tamboto karena mendukung program pemerintah kota. Khususnya pada saat event F8 Makassar.

“Tiap tahun Lanud Sultan Hasanuddin selalu berpartisipasi dengan menampilkan demo udara operasi tempur pada saat pembukaan F8 Makassar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak komandan,” beber Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga mengucapkan selamat datang kepada Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dan berharap agar sinergitas bersama dengan Pemkot Makassar tetap terjalin dengan baik.

Sementara itu, Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin merupakan pangkalan udara yang terletak di tempat yang sangat strategis.

Berada di antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang merupakan kota terbesar di Indonesia bagian tengah. Membawahi satuan skuadron udara pesawat tempur, intai, dan angkut.

Kata dia, Lanud Sultan Hasanuddin telah membuktikan kesiapannya melaksanakan dukungan operasi udara dan latihan baik skala regional maupun negara sahabat dan dilaksanakan dengan baik.

Seperti mendukung operasi pengamanan, khususnya wilayah udara PAM VVIP KTT G20 di Bali, PAM KTT ASEAN di Labuan Bajo, dan melaksanakan latihan Sriti Gesit, latihan Albatros Ausindo, serta berpartisipasi mendukung air show dalam acara F8 Makassar dengan menyuguhkan demo kesiapan operasi udara yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.

Ke depan akan lebih banyak lagi tantangan yang diemban dan menjadi tugas yang berat, sehingga ia mengimbau kepada komandan dan seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi TNI AU yang profesional, modern, dan tangguh sehingga bisa mewujudkan TNI AU menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan.

“Lanud Sultan Hasanuddin telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi, integritas, loyalitas, dan kapabilitas Marsma TNI David Yohan Tamboto,” kata Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI David Yohan Tamboto atas dedikasi, loyalitas, inovasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin.

“Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga semakin sukses dan selalu berada di dalam lindungan-Nya,” tuturnya.

Kepala Danlanud Sultan Hasanuddin yang baru Kolonel PNB Benny Arfan, ia menitipkan pesan agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya percaya dengan pengalaman dan penugasan yang pernah diemban sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga berpesan agar Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Benny Arfan dapat menjalin komunikasi, sinergitas dan kerja sama yang sudah terbangun selama ini.

“Baik dengan jajaran TNI/Polri, jajaran Forkopimda Sulsel, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros,” harap Pangkoopsud II Marsekal Muda TNI Andi Kustoro.

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

6 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.