Connect with us

Dampingi KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Danny Pomanto Jajal KRI Bung Karno-369

Published

on

KItasulsel–MAKASSAR,– Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali kembali meninjau lokasi Opening Ceremony Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023, di Dermaga Pelabuhan Soekarno Hatta, Minggu (4/06/2023).

Bersama Danlantamal VI Makassar Brigadir Jenderal TNI Amir Kasmar, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto turut mendampingi KASAL TNI Laksamana Muhammad Ali.

Tiba di lokasi, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Wali Kota Danny Pomanto memantau langsung persiapan Opening Ceremony MNEK 2023 yang akan dilaksanakan 5 Juni besok.

Selain menyaksikan demo Drum Corps Taruna AAL, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan Wali Kota Danny Pomanto juga menjajal KRI Bung Karno-369 yang memperkuat armada TNI AL.

TNI AL secara resmi telah mengoperasikan KRI Bung Karno-369 sebagai salah satu armada perang TNI AL.

Peresmian itu dilakukan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 1 Juni 2023, lalu.

KRI Bung Karno-369 merupakan kapal korvet pertama buatan dalam negeri.

KRI Bung Karno menjadi kapal kepresidenan menggantikan KRI Barakuda-633 yang sudah beroperasi selama 27 tahun.

Sebagai tuan rumah MNEK 2023, Pemkot Makassar turut mendukung kesuksesan program ini. Khusus di Opening Ceremony, Pemkot menampilkan Tari Kolosal Gau Maraga.

Turut mendampingi Wali Kota Danny Pomanto yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Zainal Ibrahim dan Satpol PP Ikhsan NS.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029, Tinggal Menunggu Pelantikan Presiden

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).

Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.

Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029

Tulus Santoso

Andi Sukmono

Fuji Samanta

Widi Kurniawan

Aliyah

Evri Rizqi Monarsih

Analisa

Amin Shabana

Muhammad Hasrul Hasan

Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)

Ahmad Farikul Badi

Suciati Eka Chandrasari

Henry Sianipar

Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.

Continue Reading

Trending