PJ Sekda Andi Darmawan Pimpin Apel Perdana di Bulan Juni

Published

3 tahun ago

5 Juni 2023

Kitasulsel–Makassar–Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, memimpin apel pertama di bulan ini, di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulsel, pada Senin, 5 Juni 2023.

Dalam kesempatan itu, Andi Darmawan memberikan arahan kepada para Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel untuk dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya sebagai pelayan masyarakat.

“Apel pertama setelah adanya edaran memulai kembali apel pagi. Tujuannya sangat baik. Meningkatkan disiplin, meningkatkan kinerja kita. Tentu kita sudah melewati bersama dan sadari bersama bahwa Covid 19 membuat kita serba terbatas untuk melakukan aktivitas dan hal ini menjadi sebuah penghambat tetapi tidak mengurangi kinerja kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

“Dengan adanya surat edaran untuk mengaktifkan kembali apel ini, tentu kita sudah mengetahui tidak lagi harus diberi tahu bahwa setiap hari Senin ada apel, tapi sudah jadi kewajiban kita untuk mengikuti apel tersebut,” ungkapnya.

Andi Darmawan mengungkapkan, tahun 2023 ini merupakan tahun akhir dari Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) atas kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, dan menjadi kewajiban para ASN Pemprov Sulsel untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diamanahkan di dalam dokumen RPJM tersebut.

Hal ini, kata Andi Darmawan, juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Sulsel untuk melihat sejauh mana capaian-capaian dalam lima tahun terakhir. Dengan salah satunya memperhitungkan adanya kendala dari penyebaran pandemi Covid 19 di tahun sebelumnya.

“Hal itu akan jadi bahan evaluasi bagi kita untuk kembali merencanakan. Sebab, ada masa transisi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPD yang akan dijalankan selama dua tahun, 2024 dan 2026. Ini juga akan kita sambung dengan apa yang menjadi kewajiban kita atau yang kita laksanakan di 2018 sampai dengan 2023,” ujarnya.

Andi Darmawan mengaku percaya jika seluruh aparat Pemerintah Provinsi Sulsel mempunyai tekad dan keinginan untuk memajukan masyarakat Sulsel melalui pencapaian kinerja yang jauh lebih baik. (*)

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

1 hari ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.