Wali Kota Makassar Hadiri Gala Dinner Puncak Syukuran HUT Ke 23 APEKSI di Palembang
Kitasulsel—PALEMBANG,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara Syukuran HUT ke 23 APEKSI yang digelar di Palembang.
Danny Pomanto sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto turut menghadiri acara santap malam sebagai puncak acara bersama seluruh Wali Kota se-Indonesia di Gedung PSGC Palembang, Rabu Malam (7/06/2023).
Dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Gala Dinner digelar dengan suasana santai dan penuh keakraban. Danny tampak duduk dan akrab berbincang bersama Wali Kota lainnya dalam satu meja.
Danny bersama tamu lainnya disuguhkan makan khas Palembang sambil menonton tayangan ucapan hari ulang tahun APEKSI ke 23 dari sejumlah pimpinan daerah hingga Menteri.
Setelah itu, mereka dihibur dengan penampilan musik dan tarian tradisional Palembang sambil bersantap malam di meja masing-masing.
Dihadiri oleh seluruh wali kota, Danny Pomanto menuturkan momentum ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi pimpinan daerah se-Indonesia.
Momentum ini turut dimanfaatkan Danny untuk mengajak para Wali Kota mensukseskan Rakernas APEKSI XVI di Makassar pada Juli mendatang.
“Mari kita sukseskan bersama Rakernas APEKSI 2023 di Makassar Juli mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan daerah yang telah hadir pada Gala Dinner malam ini.
“Selamat datang di Kota Palembang untuk para anggota APEKSI yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan di Bumi Sriwijaya,” katanya saat memberi sambutan
Harnojoyo menuturkan sebanyak 64 Wali Kota se-Indonesia hadir pada acara Syukuran HUT ini. Dirinya menuturkan sebagai Wali Kota Palembang, Gala Dinner ini sekaligus dimanfaatkannya untuk mengenalkan budaya dan sejarah Kota Palembang.
“Wali kota yang hadir 64 peserta, rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah ulang tahun APEKSI,” tuturnya.
Adapun acara Puncak Syukuran HUT ke 23 APEKSI pada Gala Dinner malam ini dihelat dengan acara pemotongan tumpeng bersama Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh Wali Kota yang hadir.
NEWS
Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login