Connect with us

Digagas Oleh Danny Pomanto, Dinas PU Makassar Terlibat di Gerakan Bersih Taman Kota

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar turut terlibat gerakan bersih taman kota yang mulai digelar Jumat – Sabtu (9-10/06/2023).

Gerakan bersih taman kota ini digagas oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama Fatmawati Rusdi dalam rangka mendukung keindahan kota.

Titik gerakan bersih taman kota ini dilakukan di sepanjang bahu jalan dan median tengah Jalan Metro Tanjung Bunga.

SKPD turut ambil bagian menyukseskan gerakan bersih taman kota dengan melibatkan personil dilengkapi peralatan masing-masing.

Tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk hari ini personil yang turun 45 orang, armada 2 mobil truk dan 1 unit backhoe loader.

Hadir langsung Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir untuk mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi serta Ketua TP PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail.

Sebelum memulai, mereka berkumpul terlebih dahulu di Taman Gajah Jl Penghibur.

Kadis PU Makassar mengatakan kegiatan ini bagian komitmen pemerintah kota dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota agar nyaman bagi semua.

Setelah hari ini, Dinas PU Makassar kembali melanjutkan esok hari dengan menerjunkan personil.

“Untuk besok InsyaAllah personil yang turun 5 kelurahan. Satgas berjumlah 50 orang, tim satgas khusus PARITTA 15 orang, armada 2 unit truk dan 1 unit backhoe loader,” sambungnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Laporkan Penggunaan Pesawat Khusus, KPK: Contoh Baik bagi Pejabat Negara

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA —Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2/2026), untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.

Kedatangan Menag ke KPK tersebut berkaitan dengan perjalanan dinasnya ke Kabupaten Takalar dalam rangka peresmian Gedung Balai Sarkiah. Di hadapan awak media, Menag menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk transparansi dan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya terkait potensi gratifikasi.

“Saya sudah beberapa kali datang ke KPK. Bahkan sebelumnya pernah menyerahkan pemberian yang saya duga terkait penyelenggaraan haji. Saya juga beberapa kali berkonsultasi. Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan menggunakan pesawat khusus,” ujar Nasaruddin Umar di kantor KPK, Jakarta.

Menag mengaku bersyukur pertemuannya dengan pihak KPK berlangsung lancar dan terbuka. Ia mengapresiasi lembaga antirasuah tersebut yang memberikan ruang klarifikasi secara transparan.

Menurutnya, langkah pelaporan sejak awal merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian Agama dan di kalangan penyelenggara negara secara umum.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mendukung seluruh gagasan pencegahan yang telah disosialisasikan, terutama oleh KPK. Laporkan apa pun yang mungkin syubhat bagi kita. Jangan khawatir. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi siapa pun sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai langkah Menteri Agama tersebut sebagai teladan positif bagi seluruh penyelenggara negara.

Menurut Budi, pelaporan dugaan gratifikasi sejak awal merupakan bentuk mitigasi dan pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan di kemudian hari.

“Kita lakukan pencegahan-pencegahan, khususnya terkait konflik kepentingan yang barangkali ke depan akan muncul,” ujarnya.

Budi menggarisbawahi tiga poin penting dari langkah yang dilakukan Menag.

Pertama, komitmen kuat seorang menteri sebagai penyelenggara negara dalam mendukung pemberantasan korupsi, terutama melalui pelaporan gratifikasi secara dini.

Kedua, tindakan tersebut menjadi teladan tidak hanya bagi jajaran Kementerian Agama, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

Ketiga, langkah ini sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah atau bentuk pemberian lain kepada pejabat negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandas Budi.

Kehadiran Menag di KPK pun dipandang sebagai pesan kuat bahwa transparansi dan pelaporan dini merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di ruang publik.

Continue Reading

Trending