Percepat Penurunan Stunting, Wakil Wali Kota Konstan Lakukan Grebek Stunting

Published

3 tahun ago

10 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Makassar terus dilakukan. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara konstan melakukan Grebek Stunting. Kali ini Grebek Stunting dilakukan di Puskesmas Tamalate, Sabtu (10/06/2023).

Dalam Grebek Stunting tersebut, Fatmawati Rusdi mengharapkan perhatian ibu-ibu di Kecamatan Tamalate khususnya untuk wilayah kerja Puskesmas Tamalate, terkait penurunan angka stunting.

“Stunting ini bukan hanya menjadi tugas perhatian dari pemerintah saja, tetapi menjadi tugas kita bersama. Kenapa stunting dapat terjadi, perlu diketahui stunting terjadi dikarenakan proses rentetan yang panjang, sehingga perlu pemahaman dan pencegahan sejak remaja, memasuki masa pernikahan, saat hamil, melahirkan, hingga di 1.000 hari pertama kelahiran,” ujarnya.

Untuk itu dilakukan pendampingan – pendampingan dengan berbagai kegiatan KIE, memberikan vitamin penambah darah bagi ibu hamil, layanan Posyandu, ketersediaan kader kesehatan yang melakukan pemantauan, dan pelaksanaan kelas bagi ibu hamil.

“Pola hidup bersih harus diterapkan, memberikan gizi berimbang, dan yang terpenting adalah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak,” lanjutnya.

Sementara itu. Kepala Puskesmas Tamalate dr Rudy Lautan menyampaikan bahwa telah dilakukan pula beberapa inovasi di Puskesmas Tamalate diantaranya inovasi Jempol Bumil atau Jemput Bola Ibu Hamil, dilakukan penjemputan kepada ibu hamil untuk dilakukan pemeriksaan.

Selain itu, ada pula inovasi selamatkan ibu hamil dengan keluarga berencana jangka panjang, yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan agar para orang tua dapat lebih fokus dalam membesarkan anaknya.

Untuk wilayah kerja Puskesmas Tamalate meliputi 3 kelurahan yakni Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Balang Baru, dan Kelurahan Parangtambung, dengan luas wilayah sekitar 9,35 KM.

Grebek Stunting ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, serta Ketua dan Kader TP PKK Kecamatan Tamalate.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

13 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.