Sosper, Andi Hadi Ibrahim Baso Paparkan Pentingnya Kesetaraan Gender

Published

3 tahun ago

10 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR – Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya
mempunyai peran yang sama dalam pembangunan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso (Ustaz Hadi) saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi produk hukum daerah “Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar, di Hotel Tree, Jalan Pandang Raya, pada Sabtu (10/6/2023).

Kegiatan dihadiri sekira 100 peserta. Menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar, Achi Soleman serta Wiwiek Purnamaningsih (Akademisi).

“Lahirnya Perda PUG untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Memberikan ruang dan menjadi wadah bagi perempuan untuk berkreasi, mendorong peningkatan peran serta kaum perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya,” Andi Hadi.

Karenanya, Ketua Komisi D DPRD Makassar ini berharap, melalui sosialisasi ini mampu membuka wawasan akan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kualitas perempuan dalam pembangunan semakin meningkat guna mewujudkan Kota Makassar yang lebih baik.

“Masalah gender ini tidak hanya membahas sebatas jenis kelamin saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk memberikan pemahaman, serta bagaimana memberikan kenyamanan terutama dibidang pelayanan,” paparnya.

Sementara, Kadis PPPA Kota Makassar Achi Soleman selaku narasumber mengatakan, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, yang implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan
keadilan gender yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan.

“Dalam konteks pembangunan, isu gender merujuk kepada kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Partisipasi dalam kegiantan pembangunan dan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan,” terangnya.

Nasional

Menag Resmikan Ruang Kelas Baru Madrasah dan Gedung KUA di Papua Barat, Perkuat Layanan Pendidikan dan Keagamaan

Published

2 menit ago

28 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MANOKWARI – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan sejumlah fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan di Provinsi Papua Barat, Minggu (28/6/2026). Fasilitas yang diresmikan meliputi Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Manokwari dan MIN Teluk Bintuni, serta Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Seget, Kabupaten Sorong, dan KUA Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana.

Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah sekaligus memperluas akses layanan keagamaan yang lebih baik bagi masyarakat di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia.

“Yang ingin kita hadirkan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi ruang yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, mendekatkan pelayanan keagamaan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag menjelaskan, madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta fondasi nilai-nilai keagamaan yang kuat. Karena itu, penyediaan ruang belajar yang representatif menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Selain sektor pendidikan, pengembangan fasilitas di Kantor Urusan Agama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga, layanan manasik haji, hingga pembinaan keagamaan secara lebih optimal.

Ia juga mengingatkan agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga benar-benar menjadi pusat pelayanan yang hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan dan keagamaan yang semakin merata, termasuk di wilayah Papua Barat.

Menurut Barnabas, kehadiran ruang kelas baru dan gedung KUA akan memperkuat kualitas pembelajaran di madrasah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan ini menjadi wujud perhatian pemerintah agar masyarakat di daerah memperoleh akses yang semakin baik terhadap layanan pendidikan dan keagamaan,” ujarnya.

Pengembangan sarana pendidikan dan layanan keagamaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, berkualitas, dan merata hingga ke wilayah terluar Indonesia, termasuk di Tanah Papua.