Sosper, Andi Hadi Ibrahim Baso Paparkan Pentingnya Kesetaraan Gender

Published

3 tahun ago

10 Juni 2023

Kitasulsel–MAKASSAR – Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya
mempunyai peran yang sama dalam pembangunan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso (Ustaz Hadi) saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi produk hukum daerah “Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar, di Hotel Tree, Jalan Pandang Raya, pada Sabtu (10/6/2023).

Kegiatan dihadiri sekira 100 peserta. Menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar, Achi Soleman serta Wiwiek Purnamaningsih (Akademisi).

“Lahirnya Perda PUG untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Memberikan ruang dan menjadi wadah bagi perempuan untuk berkreasi, mendorong peningkatan peran serta kaum perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya,” Andi Hadi.

Karenanya, Ketua Komisi D DPRD Makassar ini berharap, melalui sosialisasi ini mampu membuka wawasan akan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kualitas perempuan dalam pembangunan semakin meningkat guna mewujudkan Kota Makassar yang lebih baik.

“Masalah gender ini tidak hanya membahas sebatas jenis kelamin saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk memberikan pemahaman, serta bagaimana memberikan kenyamanan terutama dibidang pelayanan,” paparnya.

Sementara, Kadis PPPA Kota Makassar Achi Soleman selaku narasumber mengatakan, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, yang implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan
keadilan gender yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan.

“Dalam konteks pembangunan, isu gender merujuk kepada kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Partisipasi dalam kegiantan pembangunan dan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan,” terangnya.

Pemkot Makassar

Aliyah Mustika Ilham Terima Kunjungan Tiga Daerah, Bahas Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan hingga Pengembangan UMKM

Published

2 hari ago

10 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Bupati Tabalong, Wakil Wali Kota Pagar Alam, serta Wakil Bupati Banyuasin di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan para kepala daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi antardaerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehormatan serta silaturahmi yang terjalin hari ini. Semoga kunjungan ini memberikan kesan yang baik dan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang,” ujar Aliyah.

Ia juga mengajak rombongan menikmati berbagai potensi Kota Makassar, mulai dari destinasi wisata, kuliner khas, hingga produk-produk UMKM lokal yang terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Pagar Alam, Bertha SH., M.Kn., menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Makassar. Menurutnya, berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kepemimpinan Aliyah Mustika Ilham dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., menilai terdapat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Banyuasin dan Makassar, terutama di bidang penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ia pun mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kunjungan balasan ke Banyuasin.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku tertarik mempelajari berbagai program unggulan Makassar, khususnya strategi pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aliyah Mustika Ilham memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM, perluasan akses permodalan, pembinaan pencari kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, hingga pendampingan usaha melalui program inkubator bisnis.

Aliyah juga memperkenalkan Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi wadah pembinaan pelaku UMKM, koperasi, startup, serta wirausaha muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Selain membahas penguatan UMKM, pertemuan turut menyoroti strategi menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan berbagi praktik terbaik merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Wakil Wali Kota Makassar didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Firman Hamid Pagarra, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Arlin Ariesta, Kepala Bagian BPM Andi Anshar AP, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Moh. Syarief.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.