Connect with us

Fatmawati Rusdi Lepas Putra-Putri Pramuka Makassar Wakili Sulsel Lomba di Cibubur

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi resmi melepas putra-putri Pramuka Kota Makassar yang mewakili Sulawesi Selatan bertanding Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Lima (LT V) di Cibubur, Jakarta Timur.

Pertandingan yang akan digelar tanggal 17-23 Juni 2023 ini memboyong 16 orang peserta yang terbagi dalam dua regu dan masing-masing satu pendamping.

Fatmawati yang sekaligus Ketua Kwarcab Kota Makassar ini mengapresiasi peserta yang akan dikirim berlomba. Katanya, luar biasa prestasi yang ditorehkan hingga mewakili Sulsel ke tingkat nasional.

Karenanya, ia memberi dukungan penuh kepada peserta yang berangkat dengan terus mengingatkan untuk melakukan yang terbaik.

“Pesan dari saya kita membawa nama harum Kota Makassar dan Sulsel maka harus memberikan persembahan yang terbaik,” ucapnya.

Tak lupa juga, Fatmawati mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan persaudaraan serta meningkatkan kekompakan selama bertanding di Cibubur.

“Banyak persiapan yang harus kakak-kakak bawa ke Cibubur. Mental yang kuat, kekompakan dan fisik yang sehat,” sebutnya.

Fatmawati juga berharap agar peserta bisa membawa gelar juara pulang ke Kota Makassar.

LT-V diselenggarakan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan peserta dari perwakilan masing-masing Kwartir Daerah (Kwarda) di seluruh Indonesia.

Diketahui, peserta nantinya akan mempertandingkan lomba robotik, koding, latihan panjat dinding, panahan, renang dan sikap ketangkasan.

Pelepasan rombongan regu lomba LT V ini ditandai dengan pemasangan atribut kontingen secara simbolis yang dilakukan langsung oleh Fatmawati Rusdi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending