Progres 96%, Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone Segera Rampung

Published

3 tahun ago

13 Juni 2023

Kitasulse–Bone–Rumah Sakit Regional La Mappapenning di Kabupaten Bone bakal segera beroperasi.

Rumah sakit Regional La Mappapenning ini akan menjadi rumah sakit kedelapan milik Pemprov Sulsel.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung pembangunan rumah sakit Regional La Mappapenning yang berada di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Selasa 13 Juni 2023.

Pembangunannya pun berjalan progresif. Hampir setahun atau jika terhitung sejak Juni 2022 lalu, pembangunan fisik telah hampir rampung.

“360 Hari progres Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone mencapai sekitar 96% tahun 2022-2023,” ungkap Andi Sudirman.

Pemprov Sulsel menargetkan tahun ini akan segera fungsional untuk dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Semoga doa dan harapan segenap masyarakat untuk mendapatkan RS representative dengan alat teknologi terkini dapat terwujud. RS Regional ini Insya Allah akan mendekatkan akses layanan rujukan serta mengurangi dampak kematian pada pasien emergency,” jelasnya.

Hadirnya rumah sakit ini menjadi salah satu program prioritas Pemprov Sulsel dalam memaksimalkan hadirnya layanan kesehatan bagi masyarakat.

“RS ini akan mengcover layanan untuk perbatasan Sinjai-Soppeng-Maros yang memiliki wilayah cukup jauh dari pusat layanan Ibu Kota Kabupaten,” pungkasnya. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

7 menit ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.