Connect with us

Progres 96%, Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone Segera Rampung

Published

on

Kitasulse–Bone–Rumah Sakit Regional La Mappapenning di Kabupaten Bone bakal segera beroperasi.

Rumah sakit Regional La Mappapenning ini akan menjadi rumah sakit kedelapan milik Pemprov Sulsel.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung pembangunan rumah sakit Regional La Mappapenning yang berada di  Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Selasa 13 Juni 2023.

Pembangunannya pun berjalan progresif. Hampir setahun atau jika terhitung sejak Juni 2022 lalu, pembangunan fisik telah hampir rampung.

“360 Hari progres Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone mencapai sekitar 96% tahun 2022-2023,” ungkap Andi Sudirman.

Pemprov Sulsel menargetkan tahun ini akan segera fungsional untuk dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Semoga doa dan harapan segenap masyarakat untuk mendapatkan RS representative dengan alat teknologi terkini dapat terwujud. RS Regional ini Insya Allah akan mendekatkan akses layanan rujukan serta mengurangi dampak kematian pada pasien emergency,” jelasnya.

Hadirnya rumah sakit ini menjadi salah satu program prioritas Pemprov Sulsel dalam memaksimalkan hadirnya layanan kesehatan bagi masyarakat.

“RS ini akan mengcover layanan untuk perbatasan Sinjai-Soppeng-Maros yang memiliki wilayah cukup jauh dari pusat layanan Ibu Kota Kabupaten,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Demi Kesehatan Warga, Pasar Tampinna Diawasi: Penjual Diajak Lebih Bijak Pilih Produk

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Tim Pengawas Obat dan Makanan kembali melakukan inspeksi lapangan di Pasar dan sejumlah toko di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Selasa (03/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan keamanan produk konsumsi masyarakat.

Pengawasan yang melibatkan Dinas Kesehatan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bertujuan melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih selektif dalam memilih barang dagangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Suhelmi, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan tahun ini masih menunjukkan temuan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya produk yang sudah tidak layak edar.

“Masih ditemukan bahan-bahan yang tidak layak jual. Karena itu, penjual diharapkan lebih bijak dalam memilih produk untuk mencegah peredaran barang ilegal, kadaluwarsa, maupun yang mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap produk makanan, minuman, maupun obat-obatan yang beredar wajib memiliki izin edar resmi. Para penjual juga diminta tidak menerima produk yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Camat Angkona, I Putu Gede, menyampaikan bahwa temuan produk kadaluwarsa di lapangan cukup signifikan sehingga diperlukan perhatian bersama, baik dari pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kami menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk. Kesadaran konsumen sangat penting untuk memutus peredaran barang yang tidak layak,” katanya.

Ia juga meminta para pelaku usaha lebih cermat dalam memilih produk yang dijual agar potensi kerugian masyarakat dapat dicegah sejak awal.

Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan, Bapperida, DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Ekbang Setdakab Lutim, Bagian Hukum, pihak Kecamatan Angkona, serta Satpol PP.

Pemerintah berharap kegiatan pengawasan rutin ini mampu menekan peredaran produk kadaluwarsa dan meningkatkan keamanan pangan di tengah masyarakat.

Continue Reading

Trending