Progres 96%, Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone Segera Rampung

Published

2 tahun ago

13 Juni 2023

Kitasulse–Bone–Rumah Sakit Regional La Mappapenning di Kabupaten Bone bakal segera beroperasi.

Rumah sakit Regional La Mappapenning ini akan menjadi rumah sakit kedelapan milik Pemprov Sulsel.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung pembangunan rumah sakit Regional La Mappapenning yang berada di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Selasa 13 Juni 2023.

Pembangunannya pun berjalan progresif. Hampir setahun atau jika terhitung sejak Juni 2022 lalu, pembangunan fisik telah hampir rampung.

“360 Hari progres Rumah Sakit Regional La Mappapenning Bone mencapai sekitar 96% tahun 2022-2023,” ungkap Andi Sudirman.

Pemprov Sulsel menargetkan tahun ini akan segera fungsional untuk dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Semoga doa dan harapan segenap masyarakat untuk mendapatkan RS representative dengan alat teknologi terkini dapat terwujud. RS Regional ini Insya Allah akan mendekatkan akses layanan rujukan serta mengurangi dampak kematian pada pasien emergency,” jelasnya.

Hadirnya rumah sakit ini menjadi salah satu program prioritas Pemprov Sulsel dalam memaksimalkan hadirnya layanan kesehatan bagi masyarakat.

“RS ini akan mengcover layanan untuk perbatasan Sinjai-Soppeng-Maros yang memiliki wilayah cukup jauh dari pusat layanan Ibu Kota Kabupaten,” pungkasnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak November–Desember untuk Kendalikan Harga Jelang Nataru

Published

2 menit ago

1 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota pada periode November hingga Desember 2025. Program ini hadir sebagai upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muhammad Ilyas, menjelaskan bahwa kegiatan GPM didanai melalui APBD dari insentif fiskal, dan menjadi salah satu intervensi pemerintah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“GPM ini sangat diperlukan masyarakat, terutama sebagai intervensi pemerintah dalam pengendalian harga,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Selain berperan dalam menekan inflasi daerah, GPM juga ditujukan untuk memperluas distribusi beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) ke seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Jadi kita masih akan tetap melaksanakan GPM ini. Apalagi menjelang Nataru, pasti ada peningkatan permintaan dan potensi kenaikan harga karena momennya akhir tahun,” tambah Ilyas.

150 Kali Kegiatan Digelar hingga Akhir Tahun

Ilyas mengungkapkan bahwa pelaksanaan GPM yang didanai dari Insentif Fiskal November–Desember ditargetkan berlangsung lebih dari 150 kali. Kegiatan ini dilaksanakan baik oleh Pemprov Sulsel maupun secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk bulan Desember, GPM mulai digelar sejak pekan pertama dan kedua, dengan pelaksanaan serentak pertama dijadwalkan pada 1, 2, 8, dan 9 Desember, melibatkan 8 kabupaten/kota. Sementara 16 kabupaten/kota lainnya akan menggelar kegiatan serentak pada 9 Desember.

“Minggu pertama Desember itu tanggal 1 Desember, ya. Berarti hari ini (Senin, 1 Desember) ada gerakan pangan murah,” jelasnya.

Pelaksanaan GPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Jaga Inflasi Tetap Stabil

Melalui GPM, Pemprov Sulsel berharap dapat mengendalikan inflasi yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun akibat naiknya permintaan pasar.

“Dengan kegiatan GPM ini, kami berharap inflasi di Sulawesi Selatan dapat terkendali dengan baik, khususnya menjelang Nataru,” tutup Ilyas.

Program Gerakan Pangan Murah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.