Politik Kemanusiaan, Rusdi Masse-NasDem Bone Bantu 4 Anak Yatim yang Viral untuk Sediakan Tempat Tinggal
Kitasulsel—Bone—Empat anak yatim di Kabupaten Bone viral jadi pembahasan di media sosial karena diusir dari kontrakan usai ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan.
Mendapatkan informasi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse langsung menawarkan bantuan kepada mereka.
Menurut informasi yang dibagikan netizen, empat anak yang masih belia itu tinggal di sebuah kontrakan bersama ibunya.
Namun usai ibunya meninggal, mereka diminta pergi oleh pemilik kontrakan. Kini mereka tinggal bersama neneknya di sebuah kamar kos.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI awalnya mengetahui kondisi empat anak itu saat membuka medsos. Dia kemudian meminta Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Mustaqim Musma mencari tahu kebenaran informasi dan keberadaan mereka, yang disebut beralamat di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone.
Pada Senin (12/6/2023), RMS berhasil terhubung lewat video call dengan orang yang mendampingi anak-anak itu. Tanpa banyak pertimbangan, RMS menawarkan diri membantu mereka agar mendapatkan tempat tinggal layak.
“Tidak muluk-muluk, RMS langsung menawarkan untuk membantu merenovasi dan membantu pembelian rumah untuk tempat tinggal untuk anak-anak tersebut,” kata Taqim, sapaan Mustaqim.
Selasa, 13 Juni 2023, siang tadi, Ketua DPD NasDem Bone, H Muhammad, bersama pengurusnya, datang mengantarkan bantuan uang tunai di Jalan Majang, Kelurahann Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone.
“Awalnya Ketua DPW Partai NasDem Kaka Rusdi Masse, mengetahui bahwa rumah kontrakan ini yang mau dijual pemiliknya untuk tempat tinggal ke empat anak tersebut, namun kondisi berbeda pas kami sampai disini ternyata keluarga dalam hal ini Saudara almarhumah adik laki lakinya menyampaikan ingin pindah lokasi”, jelasnya
Lebih lanjut Mamad yang juga adalah Anggota DPRD Sulsel, menambahkan, pihaknya membawa uang tunai sebanyak seratus juta.
“Itu untuk kelanjutan pembangunan rumah ke empat anak tersebut, serta biaya pendidikannya sampai beranjak dewasa, jadi kami terus memantau apa saja kekurangan terkait pembangunan rumah serta biaya pendidikan ke empat anak yang masih usia belia ditinggal Ibunya,” ungkapnya.
Sementara itu paman dari empat anak yang masih usia belia ditinggal mati ibunya mengucapkan banyak terimah kasih atas kepedulian Partai NasDem Sulsel dibawah kendali Rusdi Masse.(*)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login