Connect with us

Danny Pomanto Bicara Wawasan Perkotaan dan Pembangunan Sosial di Brussels Summit Opening Belgia

Published

on

Kitasulsel—BELGIA,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi satu-satunya perwakilan kepala daerah di ASEAN yang menghadiri Brussel Urban Summit 2023.

Pada hari ke-2 pembukaan Brussel Urban Summit 2023 ini dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai wawasan perkotaan dengan tema Menanggulangi Ketimpangan dan Membangun Kembali Kontrak Sosial di Kota.

Ramdhan Pomanto dan peserta lainnya aktif dalam sesi diskusi itu.

Dalam pembukaan ini ada 1.000 lebih peserta dari berbagai kota dan negara di seluruh dunia.

Tercatat, Kota Makassar merupakan salah satu di antara 400 kota dan satu-satunya kota di ASEAN yang mengikuti Brussel Urban Summit 2023, Selasa, (13/06/2023).

Dalam sesi ini pula terdapat tema dan semangat besar yang diusung yakni Come Ask The Big Questions, Come Ask The Big Answers.

Sebelumya, pada hari pertama, Danny memaparkan bahwa di Makassar pihaknya tengah meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini telah mencapai 11% dari target 30%.

Langkah itu baik dalam bentuk sabuk hijau, hutan bakau, dan area hijau di tepi sungai.

Pun, Pemkot Makassar, lanjut Danny akan mengoperasikan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sudah dalam tahap penawaran.

“Proyek ini sebagai intervensi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan itu dapat mengurangi hingga 1.000 ton limbah per hari,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan itu berlangsung sejak 12-15 Juni 2023 dan diikuti secara offline oleh 23 kota dari 18 negara dari 350 kota yang terdaftar sebagai Member of Metropolis City.

Usai menghadiri acara itu, Danny dan jajaran berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belgia dan bertemu dengan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi.

Pada akhir pertemuan keduanya juga saling bertukar cenderamata dan melakukan sesi foto bersama.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending