Connect with us

Pemprov Lanjutkan Penanganan Ruas Minasatene di Pangkep, Progres Pengecoran Beton

Published

on

Kitasulsel—Pangkep—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tengah progres dalam penanganan rekonstruksi jalan ruas Pangkep – Matojeng – Tondong Kura – Kali Genrang – Batas Kabupaten Maros di Kabupaten Pangkep.

Penanganan ruas yang sering disebut Minasatene ini menjadi prioritas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk ditangani secara bertahap. Karena jalan ini banyak pelintasnya dan kondisi rusak.

“Alhamdulillah, sedang progres rekonsruksi jalan ruas Pangkep – Matojeng – Tondong Kura – Kali Genrang – Batas Kabupaten Maros di Kabupaten Pangkep. Saat ini dalam tahap pengecoran beton rigid,” jelas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kamis (15/6/2023).

Penanganan ruas Minasatene ini, lanjut dia, dilakukan secara bertahap. “Tahun ini, rencananya kita tangani sepanjang 3,1 km. Sementara tahun 2022 lalu, telah ditangani sepanjang sekitar 4,375 km,” sebutnya.
Jalan ini nantinya akan menghubungkan ruas Parigi – Bungoro yang menjadi akses yang menghubungkan 3 Kabupaten, yakni Bone-Barru-Pangkep.

“Jalan ini akan menjadi rute alternatif jika poros jalan Nasional pada Maros – Bone melalui camba mengalami kemacetan. Serta akan membuka akses bagi wilayah terisolir, yang akan berdampak dalam menggeliatkan sektor perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending