Connect with us

Selama 6 Bulan di Tahun 2023, belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel Capai Rp 838 Miliar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kehadiran E-Katalog atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan.

Realisasi transaksi belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel di tahun 2023 hingga 13 Juni 2023 sebesar Rp838,19 miliar, bahkan angka ini lebih tinggi dari total belanja di tahun 2022 sebesar 662,53 miliar. Sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp137,38 miliar sehingga selama 3 (tiga) tahun meningkat signifikan.

“Pemanfaatan digitalisasi lelang di E-Katalog mengenjot belanja barang dan jasa hingga selama tahun 2023 hingga 13 Juni sebanyak Rp838 miliar,” kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Kamis, 15 Juni 2023.

Termasuk tahun ini, Pemprov Sulsel telah memasukan katalog konstruksi atau fisik. Seperti pengerjaan jalan, jembatan, gedung dan irigasi juga telah sudah tercantum di katalog elektronik (e-katalog).

“Baru tahun kita terapkan. Tahun lalu lebih kepada pengadaan barang, tahun ini pekerjaan konstruksi juga kita E-katalog-kan,” sebut Andi Sudirman.

Diketahui, dalam E-Katalog Lokal LKPP memberikan kesempatan kepada setiap Pemda tidak hanya menawarkan jasa dan barang produk industri besar, namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku UMKM untuk menawarkan produk.

Searah dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mendorong agar pemerintah daerah untuk berbelanja melalui E-Katalog dengan harapan perekonomian menjadi semakin sehat, neraca perdagangan baik dan produksi dalam negeri dan daerah terus bergerak. Mempermudah belanja barang dan jasa serta membantu penyerapan anggaran. Pemprov sendiri memiliki e-katalog lokal dengan nama Baju Bodo, sebuah platfrom e-purchasing pengadaan barang dan jasa.

Adapun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Kabiro Barjas) Sulsel, Asrul Sani menyebutkan, peringkat Transaksi KLPD Tahun 2023 hingga Juni ini untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk jumlah nominal transaksi paket Sulsel berada di peringkat ke-15 dengan jumlah total Rp935,41 miliar.

“Ini untuk total belanja, bukan hanya lokal, tetapi belanja ada juga e-katalog nasional dan sektoral. Itu diangka Rp935 miliar. Kita berada diurutan ke-15 secara nasional baik itu kementerian, lembaga dan daerah,”  jelas nya.

“Kita harus terus mendorong penerapan e-katalog karena inikan kebijakan nasional,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending