Connect with us

Wali Kota Makassar Kunjungi KBRI Belgia, Dubes: Danny Pomanto Pemimpin Visioner dan Inovatif

Published

on

Kitasulsel—BELGIA,- Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi mengatakan sosok Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merupakan pemimpin yang kreatif dan memiliki ide cemerlang.

“Pak Wali ini seorang yang visioner dan inovatif,” sanjung Andri saat menerima kunjungan Ramdhan Pomanto beserta jajaran Pemkot Makassar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belgia, Selasa, (13/06/2023).

Di sana mereka diterima dengan baik dan disambut hangat pihak KBRI. Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto bertemu dengan Dubes Andri sekira beberapa menit. Keduanya saling memuji, bercengkrama. Suasana persaudaraan begitu terlihat.

Dalam pertemuan, Danny Pomanto bercerita tentang banyak hal. Seperti menggelar event-event nasional juga internasional di Makassar. Salah satunya, ialah Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK).

Sebagai pemimpin di Makassar, pihaknya bangga diberi kepercayaan dalam event ini. Ditambah lagi, sekira 100 jenderal angkatan laut yang hadir dari 36 negara itu.

Dengan begitu dirinya secara aktif mempromosikan dan menjalankan program-program yang mendukung Makassar menjadi kota kelas dunia.

Termasuk bercerita tentang Festival F8 yang sudah masuk dalam Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata.

Pada akhir pertemuan keduanya juga saling bertukar cenderamata dan melakukan sesi foto bersama.

Sebagaimana diketahui, Danny dan jajaran Pemkot Makassar mengikuti Brussel Urban Summit 2023, di Brussels City Hall, Belgia.

Kegiatan itu berlangsung sejak 12-15 Juni 2023 dan diikuti secara offline oleh 23 kota dari 18 negara dari 350 Kota yang terdaftar sebagai Member of Metropolis City.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending