2023, Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel Semakin Baik
Kitasulsel–Makassar–Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council (NAC) Forum yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta, Selasa hingga Kamis 13 s.d 15 Juni 2023.
Berdasarkan hasil NAC yang merupakan forum penyelia nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), diketahui jika IKIP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 lalu. Secara nasional nilai IKIP Indonesia naik menjadi 75,40 di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan 0,97 poin dibanding tahun 2022 yang berada pada skor 74,43 atau posisi “Sedang”.
Sebagai salah satu provinsi yang mendorong penuh keterbukaan informasi publik, Sulawesi Selatan juga termasuk sebagai wilayah dengan lonjakan nilai IKIP tahun ini. Berdasarkan hasil NAC Forum, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan indeks pada Keterbukaan Informasi yang terbilang signifikan yakni 76,64 dari tahun 2022 yang hanya berada pada skor 70,58.
Angka ini mendorong posisi Sulsel yang sebelumnya berada pada posisi lima terbawah dari 34 Provinsi di tahun 2022 berhasil menduduki posisi ke-19 di tahun 2023. Angka IKIP Sulsel juga berada di atas nilai IKIP secara nasional.
Salah satu dimensi yang menyumbang skor tertinggi pada nilai IKIP Sulsel yakni dimensi hukum terkait langsung dengan kepastian memperoleh perlindungan dalam mengakses informasi publik dan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berkepastian, berkeadilan dan dilaksanakan secara independen.
Sementara itu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn menilai pelaksanaan IKIP 2023 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh kelompok kerja daerah yang terlibat aktif. Selain itu, peran Kelompok Kerja Daerah dan Informan Ahli yang memberikan penilaiannya atas implementasi keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing serta Informan Ahli nasional untuk penilaiannya sesuai dengan data dan fakta sebenarnya.
Hasil survei IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, menurut Rospita, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.
“Berbagai rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik di setiap provinsi akan disampaikan pemerintah daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya,” jelasnya.
Untuk diketahui, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi.
Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum di mana ketiga hal ini merupakan bidang yang penting untuk menjadi fondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
NAC Forum IKIP 2023 dihadiri oleh Para Informan Ahli Nasional, Para Tim Ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dari 34 Provinsi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 34 Provinsi serta perwakilan Pokja Daerah IKIP 2023. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lokakarya yang diikuti oleh peserta melalui luring dan daring.(*)
Kementrian Agama RI
ASN Kemenag Level Up 2026, Menag Tekankan Integritas, Kepedulian, dan Budaya Melayani Masyarakat
KITASULSEL—MAKASSAR– Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, para kepala bidang, serta pejabat dan ASN Kemenag se-Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama didampingi Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel, serta Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan bahwa menjadi ASN Kementerian Agama bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi figur yang mampu memberi teladan di tengah masyarakat.
“ASN Kementerian Agama harus menjadi pribadi yang membawa dampak positif. Kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama agar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para stafnya. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga perlu membantu bawahannya merencanakan masa depan dengan baik, termasuk memiliki rumah melalui perencanaan keuangan yang matang.
“Bila direncanakan dengan baik, insya Allah semua bisa diwujudkan. Pemimpin harus hadir memberikan semangat dan solusi bagi stafnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam suasana yang penuh keakraban, Menteri Agama bahkan menyampaikan gagasan mengenai pentingnya membangun kebersamaan hingga akhir hayat. Ia menggagas adanya kawasan pemakaman bersama bagi keluarga besar Kementerian Agama sebagai simbol kuatnya persaudaraan.
“Kalau suatu saat kita berziarah, cukup datang ke satu kawasan, di sana kita bisa mendoakan banyak sahabat dan keluarga besar Kementerian Agama. Ini bukan sekadar soal tempat, tetapi tentang menjaga ikatan persaudaraan hingga akhir kehidupan,” tuturnya.
Menteri Agama juga mengingatkan bahwa setiap pejabat Kementerian Agama secara otomatis merupakan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, citra dan integritas harus selalu dijaga.
“Ketika pejabat Kementerian Agama tidak lagi dihormati masyarakat, maka citra Kementerian Agama juga ikut menurun. Karena itu, sikap, perilaku, dan pelayanan harus menjadi contoh yang baik,” tegasnya.
Ia mendorong agar kantor-kantor Kementerian Agama menjadi pusat pembinaan spiritual. Sedikitnya dua kali dalam sepekan, menurutnya, perlu disediakan ruang untuk melaksanakan salat berjamaah bagi pegawai Muslim, sementara pegawai dari agama lain juga diberikan ruang untuk menjalankan pembinaan rohani sesuai keyakinannya.
“Tempat kerja jangan hanya menjadi ruang menyelesaikan administrasi, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter dan spiritualitas pegawai,” katanya.
Dalam arahannya, Menteri Agama turut mengajak para pegawai untuk melibatkan keluarga dalam kehidupan pekerjaan. Sesekali anak-anak diajak mengunjungi kantor agar memahami bagaimana orang tua mereka mengabdi kepada negara.
“Biarkan anak-anak melihat bagaimana ayah atau ibunya bekerja melayani masyarakat. Bahkan mereka juga perlu mengetahui perjuangan para sopir maupun petugas lainnya yang terkadang harus bekerja hingga terlambat makan demi menyelesaikan tugas pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong setiap satuan kerja mengadakan kegiatan kebersamaan atau retret sederhana bersama keluarga besar kantor minimal sekali dalam setahun. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak harus mewah atau menghabiskan anggaran besar, melainkan lebih mengutamakan substansi dalam membangun kekompakan dan rasa kekeluargaan.
“Kalau direncanakan jauh-jauh hari, insya Allah bisa terlaksana dengan baik tanpa membebani anggaran. Yang terpenting adalah memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan kerja,” katanya.
Dalam aspek pengabdian sosial, Menteri Agama mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk lebih sering turun langsung membantu masyarakat, termasuk mengunjungi panti asuhan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
“Kementerian Agama harus benar-benar hadir dan berdampak bagi masyarakat. Jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pesannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun solidaritas antarsesama pegawai tanpa membedakan jabatan. Menurutnya, seorang pejabat tidak hanya menghadiri undangan dari kalangan pimpinan, tetapi juga perlu hadir dalam berbagai momen penting pegawai lainnya, termasuk kegiatan yang diadakan petugas kebersihan maupun tenaga pendukung.
“Jangan hanya datang pada acara pejabat. Hadirilah juga acara cleaning service, sopir, dan seluruh teman sejawat. Di situlah tumbuh rasa persaudaraan dan saling menghargai,” ungkapnya.
Kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar menjadi momentum penguatan budaya kerja Kementerian Agama yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik. Melalui arahan tersebut, Menteri Agama berharap seluruh ASN Kementerian Agama mampu menjadi teladan, memperkuat solidaritas internal, menjaga integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berdampak bagi masyarakat Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login