Connect with us

2023, Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel Semakin Baik

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council (NAC) Forum yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta, Selasa hingga Kamis 13 s.d 15 Juni 2023.

Berdasarkan hasil NAC yang merupakan forum penyelia nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), diketahui jika IKIP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 lalu. Secara nasional nilai IKIP Indonesia naik menjadi 75,40 di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan 0,97 poin dibanding tahun 2022 yang berada pada skor 74,43 atau posisi “Sedang”.

Sebagai salah satu provinsi yang mendorong penuh keterbukaan informasi publik, Sulawesi Selatan juga termasuk sebagai wilayah dengan lonjakan nilai IKIP tahun ini. Berdasarkan hasil NAC Forum, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan indeks pada Keterbukaan Informasi yang terbilang signifikan yakni 76,64 dari tahun 2022 yang hanya berada pada skor 70,58.

Angka ini mendorong posisi Sulsel yang sebelumnya berada pada posisi lima terbawah dari 34 Provinsi di tahun 2022 berhasil menduduki posisi ke-19 di tahun 2023. Angka IKIP Sulsel juga berada di atas nilai IKIP secara nasional.

Salah satu dimensi yang menyumbang skor tertinggi pada nilai IKIP Sulsel yakni dimensi hukum terkait langsung dengan kepastian memperoleh perlindungan dalam mengakses informasi publik dan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berkepastian, berkeadilan dan dilaksanakan secara independen.

Sementara itu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn menilai pelaksanaan IKIP 2023 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh kelompok kerja daerah yang terlibat aktif. Selain itu, peran Kelompok Kerja Daerah dan Informan Ahli  yang memberikan penilaiannya atas implementasi keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing serta Informan Ahli nasional untuk penilaiannya sesuai dengan data dan fakta sebenarnya.

Hasil survei IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, menurut Rospita, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.

“Berbagai rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik di setiap provinsi akan disampaikan pemerintah daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi.

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum di mana ketiga hal ini merupakan bidang yang penting untuk menjadi fondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

NAC Forum IKIP 2023 dihadiri oleh Para Informan Ahli Nasional, Para Tim Ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dari 34 Provinsi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 34 Provinsi serta perwakilan Pokja Daerah IKIP 2023. Kegiatan ini  juga dirangkaikan dengan lokakarya yang diikuti oleh peserta melalui luring dan daring.(*) 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati SAR Turun Tangan,Rumah Tak Layak Huni di Sidrap Langsung Dibedah

Published

on

KITASULSEL—SIDENRENG RAPPANG – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, bersama rombongan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidrap, meninjau langsung rumah tidak layak huni milik keluarga Amir di Kecamatan Panca Lautang, Senin. Kunjungan ini menjadi bagian dari program besar pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi cepat dan tepat sasaran.

Dalam dialognya dengan keluarga pemilik rumah, Bupati Syaharuddin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menelusuri warga miskin di seluruh pelosok Sidrap agar mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan—mulai dari perbaikan hunian hingga dukungan ekonomi.

“Alhamdulillah, rumah warga ini kita temukan dan segera kita perbaiki. Insyaallah hari ini langsung dikerjakan agar rumahnya menjadi layak huni. Selain itu, kita juga berikan bantuan ternak serta sarana pertanian karena meski angka kemiskinan di Sidrap menurun, masih ada masyarakat yang masuk kategori miskin,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa program tersebut bukan hanya menyasar pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

“Program kami adalah mencari masyarakat miskin, memperbaiki rumahnya, mencarikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan peternakan, menyekolahkan anak-anak mereka melalui sekolah rakyat, serta menjamin fasilitas kesehatannya,” tegas Syaharuddin.

Kunjungan ini juga dihadiri unsur Polsek, Baznas, camat, puskesmas, lurah, tokoh masyarakat, dan TNI. Pada kesempatan itu, anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu turut memberikan bantuan langsung kepada keluarga Amir.

Bupati Syaharuddin meminta masyarakat aktif melaporkan kondisi serupa di wilayah lain agar pemerintah bisa bergerak cepat.

“Kabari saya langsung agar segera kita tindak lanjuti. Ini upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sidrap,” ujarnya.

Sementara proses pembangunan berlangsung, keluarga Amir akan menumpang di rumah kerabat. Pemerintah daerah memastikan pembongkaran dan pembangunan rumah baru dilakukan segera dengan tenaga kerja yang telah dikoordinasikan pihak kecamatan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel