2023, Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel Semakin Baik

Published

3 tahun ago

16 Juni 2023

Kitasulsel–Makassar–Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council (NAC) Forum yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta, Selasa hingga Kamis 13 s.d 15 Juni 2023.

Berdasarkan hasil NAC yang merupakan forum penyelia nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), diketahui jika IKIP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 lalu. Secara nasional nilai IKIP Indonesia naik menjadi 75,40 di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan 0,97 poin dibanding tahun 2022 yang berada pada skor 74,43 atau posisi “Sedang”.

Sebagai salah satu provinsi yang mendorong penuh keterbukaan informasi publik, Sulawesi Selatan juga termasuk sebagai wilayah dengan lonjakan nilai IKIP tahun ini. Berdasarkan hasil NAC Forum, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan indeks pada Keterbukaan Informasi yang terbilang signifikan yakni 76,64 dari tahun 2022 yang hanya berada pada skor 70,58.

Angka ini mendorong posisi Sulsel yang sebelumnya berada pada posisi lima terbawah dari 34 Provinsi di tahun 2022 berhasil menduduki posisi ke-19 di tahun 2023. Angka IKIP Sulsel juga berada di atas nilai IKIP secara nasional.

Salah satu dimensi yang menyumbang skor tertinggi pada nilai IKIP Sulsel yakni dimensi hukum terkait langsung dengan kepastian memperoleh perlindungan dalam mengakses informasi publik dan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berkepastian, berkeadilan dan dilaksanakan secara independen.

Sementara itu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn menilai pelaksanaan IKIP 2023 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh kelompok kerja daerah yang terlibat aktif. Selain itu, peran Kelompok Kerja Daerah dan Informan Ahli yang memberikan penilaiannya atas implementasi keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing serta Informan Ahli nasional untuk penilaiannya sesuai dengan data dan fakta sebenarnya.

Hasil survei IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, menurut Rospita, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.

“Berbagai rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik di setiap provinsi akan disampaikan pemerintah daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi.

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum di mana ketiga hal ini merupakan bidang yang penting untuk menjadi fondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

NAC Forum IKIP 2023 dihadiri oleh Para Informan Ahli Nasional, Para Tim Ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dari 34 Provinsi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 34 Provinsi serta perwakilan Pokja Daerah IKIP 2023. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lokakarya yang diikuti oleh peserta melalui luring dan daring.(*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Gaungkan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah

Published

4 jam ago

13 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Ada suasana berbeda di SD-SMP Islam Athirah Makassar pada Senin (13/7/2026) pagi. Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menyempatkan hadir untuk mengantar buah hatinya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027.

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sidrap itu sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS), sebuah gerakan yang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam mendampingi pendidikan dan tumbuh kembang anak sejak hari pertama sekolah.

Di sela-sela kegiatan, Syaharuddin tampak berbaur dengan para siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Ia juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah orang tua, memberikan motivasi kepada para peserta didik, serta berdialog dengan para guru mengenai pentingnya kolaborasi antara keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Menurut Syaharuddin, hari pertama sekolah bukan hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat ikatan emosional antara orang tua, khususnya ayah, dengan anak.

“Hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak ke gerbang sekolah. Lebih dari itu, ini adalah momen berharga bagi seorang ayah untuk menunjukkan cinta, perhatian, dan dukungan kepada buah hatinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran seorang ayah pada hari pertama sekolah memiliki dampak positif terhadap perkembangan psikologis anak.

“Dengan mengantar, mengawal, dan mendampingi anak di hari pertama sekolah, ayah sedang menanamkan rasa percaya diri, memberikan rasa aman, serta menunjukkan bahwa pendidikan mereka adalah prioritas keluarga. Kehadiran ayah menjadi pesan kuat bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menapaki masa depan,” jelasnya.

Syaharuddin juga mengajak para ayah untuk menjadikan kebersamaan tersebut sebagai investasi kasih sayang yang akan terus dikenang oleh anak-anak mereka.

“Mari luangkan waktu sejenak untuk menggenggam tangan mereka, menepuk pundak mereka, dan mengantarkan mereka menuju gerbang ilmu. Karena bagi seorang anak, kehadiran ayah adalah semangat yang akan selalu mereka kenang. Ayah Hebat, Anak Kuat, Keluarga Bermartabat,” tutupnya.

Kehadiran Bupati Syaharuddin Alrif dalam kegiatan tersebut menjadi teladan bahwa peran pemimpin tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui contoh nyata dalam membangun keluarga yang harmonis dan mendukung pendidikan anak sebagai fondasi mencetak generasi unggul.