IGA Award, CEO Humas Indonesia Sebut Lorong Wisata Inovasi yang Patut Ditiru
Kitasulsel—MAKASSAR,— Ceo Humas Indonesia, Asmono Wikan menyanjung Lorong Wisata yang ada di Kota Makassar.
Inovasi dan program prioritas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto ini disebutnya patut ditiru oleh kepala daerah di seluruh penjuru Indonesia.
Hal itu disampaikan Asmono dalam sambutannya di malam penganugerahan Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, di Hotel Claro, Jumat (16/06/2023).
“Lorong Wisata ini sangat patut ditiru dan dicontoh di seluruh penjuru Indonesia. Konsep yang begitu memiliki arti dan identitas yang menarik,” ucapnya.
Dia mengaku selama dua hari di Kota Makassar, ia bersama 100 delegasi humas dari berbagai kota di Indonesia berkeliling di beberapa Lorong Wisata.
Asmono melihat banyak hal-hal yang baru dan bermanfaat di dalam Lorong Wisata. Dia takjub dengan ukuran lorong yang tidak seberapa namun dapat disulap menjadi lorong yang memiliki kontribusi yang positif bagi kota Makassar khususnya bagi warga yang berada di Lorong Wisata.
“Menelusuri ikon-ikon di Kota Makassar tidak cukup hanya dua hari. Butuh beberapa hari agar bisa menikmati keindahan Kota Makassar. Istilahnya dompet harus menipis di Kota Makassar sebelum kembali ke kota masing-masing,” sebutnya.
Dia berharap hal-hal seperti Lorong Wisata dan inovasi lainnya dapat dipublikasikan dengan baik dan terarah agar dapat menjadi contoh inovasi yang positif bagi kota-kota lainnya.
Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Muh. Yasir yang mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kepemimpinan Danny-Fatma sangat fokus mengembangkan inovasi-inovasi yang memiliki kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Seperti Lorong Wisata ini salah satu jawaban dalam menekan inflasi dan salah satu cara untuk memantik kemandirian ekonomi masyarakat di Lorong Wisata.
Dia menyebutkan, kesuksesan Lorong Wisata tidak lepas dari kerja-kerja kehumasan kota Makassar dalam mempublikasi keunggulan dan daya tarik yang terdapat di dalam Lorong Wisata.
“Pak Wali sendiri sudah membentuk PPID yang membantu mengelola informasi di setiap lapisan pemerintah Kota Makassar. Mulai dari OPD hingga setiap kecamatan,” pungkasnya.
Ia berharap kegiatan IGA Awards ini bisa lebih memacu kinerja kehumasan di setiap jajaran pemerintahan agar pemberitaan-pemberitaan positif dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat luas.
Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta
“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.
“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.
Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun
Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.
“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.
Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.
Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.
Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login