Connect with us

IGA Award, CEO Humas Indonesia Sebut Lorong Wisata Inovasi yang Patut Ditiru

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,— Ceo Humas Indonesia, Asmono Wikan menyanjung Lorong Wisata yang ada di Kota Makassar.

Inovasi dan program prioritas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto ini disebutnya patut ditiru oleh kepala daerah di seluruh penjuru Indonesia.

Hal itu disampaikan Asmono dalam sambutannya di malam penganugerahan Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, di Hotel Claro, Jumat (16/06/2023).

“Lorong Wisata ini sangat patut ditiru dan dicontoh di seluruh penjuru Indonesia. Konsep yang begitu memiliki arti dan identitas yang menarik,” ucapnya.

Dia mengaku selama dua hari di Kota Makassar, ia bersama 100 delegasi humas dari berbagai kota di Indonesia berkeliling di beberapa Lorong Wisata.

Asmono melihat banyak hal-hal yang baru dan bermanfaat di dalam Lorong Wisata. Dia takjub dengan ukuran lorong yang tidak seberapa namun dapat disulap menjadi lorong yang memiliki kontribusi yang positif bagi kota Makassar khususnya bagi warga yang berada di Lorong Wisata.

“Menelusuri ikon-ikon di Kota Makassar tidak cukup hanya dua hari. Butuh beberapa hari agar bisa menikmati keindahan Kota Makassar. Istilahnya dompet harus menipis di Kota Makassar sebelum kembali ke kota masing-masing,” sebutnya.

Dia berharap hal-hal seperti Lorong Wisata dan inovasi lainnya dapat dipublikasikan dengan baik dan terarah agar dapat menjadi contoh inovasi yang positif bagi kota-kota lainnya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Muh. Yasir yang mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kepemimpinan Danny-Fatma sangat fokus mengembangkan inovasi-inovasi yang memiliki kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Seperti Lorong Wisata ini salah satu jawaban dalam menekan inflasi dan salah satu cara untuk memantik kemandirian ekonomi masyarakat di Lorong Wisata.

Dia menyebutkan, kesuksesan Lorong Wisata tidak lepas dari kerja-kerja kehumasan kota Makassar dalam mempublikasi keunggulan dan daya tarik yang terdapat di dalam Lorong Wisata.

“Pak Wali sendiri sudah membentuk PPID yang membantu mengelola informasi di setiap lapisan pemerintah Kota Makassar. Mulai dari OPD hingga setiap kecamatan,” pungkasnya.

Ia berharap kegiatan IGA Awards ini bisa lebih memacu kinerja kehumasan di setiap jajaran pemerintahan agar pemberitaan-pemberitaan positif dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat luas.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending