Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

IGA Award, CEO Humas Indonesia Sebut Lorong Wisata Inovasi yang Patut Ditiru

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,— Ceo Humas Indonesia, Asmono Wikan menyanjung Lorong Wisata yang ada di Kota Makassar.

Inovasi dan program prioritas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto ini disebutnya patut ditiru oleh kepala daerah di seluruh penjuru Indonesia.

Hal itu disampaikan Asmono dalam sambutannya di malam penganugerahan Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, di Hotel Claro, Jumat (16/06/2023).

“Lorong Wisata ini sangat patut ditiru dan dicontoh di seluruh penjuru Indonesia. Konsep yang begitu memiliki arti dan identitas yang menarik,” ucapnya.

Dia mengaku selama dua hari di Kota Makassar, ia bersama 100 delegasi humas dari berbagai kota di Indonesia berkeliling di beberapa Lorong Wisata.

Asmono melihat banyak hal-hal yang baru dan bermanfaat di dalam Lorong Wisata. Dia takjub dengan ukuran lorong yang tidak seberapa namun dapat disulap menjadi lorong yang memiliki kontribusi yang positif bagi kota Makassar khususnya bagi warga yang berada di Lorong Wisata.

“Menelusuri ikon-ikon di Kota Makassar tidak cukup hanya dua hari. Butuh beberapa hari agar bisa menikmati keindahan Kota Makassar. Istilahnya dompet harus menipis di Kota Makassar sebelum kembali ke kota masing-masing,” sebutnya.

Dia berharap hal-hal seperti Lorong Wisata dan inovasi lainnya dapat dipublikasikan dengan baik dan terarah agar dapat menjadi contoh inovasi yang positif bagi kota-kota lainnya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Muh. Yasir yang mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kepemimpinan Danny-Fatma sangat fokus mengembangkan inovasi-inovasi yang memiliki kontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Seperti Lorong Wisata ini salah satu jawaban dalam menekan inflasi dan salah satu cara untuk memantik kemandirian ekonomi masyarakat di Lorong Wisata.

Dia menyebutkan, kesuksesan Lorong Wisata tidak lepas dari kerja-kerja kehumasan kota Makassar dalam mempublikasi keunggulan dan daya tarik yang terdapat di dalam Lorong Wisata.

“Pak Wali sendiri sudah membentuk PPID yang membantu mengelola informasi di setiap lapisan pemerintah Kota Makassar. Mulai dari OPD hingga setiap kecamatan,” pungkasnya.

Ia berharap kegiatan IGA Awards ini bisa lebih memacu kinerja kehumasan di setiap jajaran pemerintahan agar pemberitaan-pemberitaan positif dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat luas.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

NEWS

Kemenag Dorong Santri dan Siswa Sekolah Keagamaan Masuk Prioritas Digitalisasi Bansos Nasional

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong santri pondok pesantren, siswa madrasah, serta peserta didik sekolah keagamaan lintas agama masuk dalam prioritas perluasan perlindungan sosial nasional melalui program digitalisasi bantuan sosial dan integrasi data lintas kementerian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Senin (11/05/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, serta Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam forum tersebut, Menag menegaskan dukungan penuh Kementerian Agama terhadap pelaksanaan Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Kartu Usaha Produktif sebagaimana amanat RPJMN 2025–2029.

“Bagi Kementerian Agama, perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial ini memiliki urgensi khusus pada sektor pendidikan keagamaan, dalam hal ini siswa madrasah, santri pondok pesantren, serta siswa sekolah keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha,” ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan, target Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama pada 2026 mencapai 2.607.195 peserta didik dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2,08 triliun.

Menurutnya, tata kelola PIP di lingkungan Kemenag saat ini telah berbasis digital melalui Sistem Informasi PIP Madrasah dan Education Management Information System yang terintegrasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemenag.

Menag juga menegaskan kesiapan Kemenag dalam mendukung integrasi data PIP ke dalam Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan kesalahan data penerima bantuan.

“Kami sangat menyambut baik penggunaan mekanisme pendaftaran mandiri melalui portal tersebut yang telah didukung autentikasi biometrik. Hal ini akan memudahkan wali murid dan santri memperbarui kondisi sosial ekonomi mereka secara mandiri,” katanya.

Selain bantuan pendidikan, Kementerian Agama turut mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif (KUA) bagi masyarakat miskin dan rentan.

Nasaruddin menyebut Kemenag memiliki ekosistem akar rumput yang luas, termasuk sekitar 50 ribu penyuluh agama dan pengelola lembaga keagamaan yang dapat dilibatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, bantuan sosial ke depan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus membuka akses penguatan usaha agar keluarga penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi.

Karena itu, Kemenag mendukung interoperabilitas sistem antara Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM.

“Kami berharap para santri dan pemuda di lingkungan keagamaan dapat mengakses pelatihan kerja dan modul pengembangan usaha yang lebih terstandarisasi,” ujarnya.

Di akhir rapat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salah satu kesepakatan penting RTM, yakni Bappenas, Kemensos, Kemenkes, Kemenag, dan Kemendikdasmen akan mengembangkan skema rujukan bagi penerima PKH sembako yang layak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan PBI-JKN.

Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah awal penguatan integrasi layanan perlindungan sosial nasional agar masyarakat miskin dan rentan, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan secara lebih terpadu.

Continue Reading

Trending