Sosialisasikan Program “APPANTAMA”Kepala UPT SPF SMPN 15 Makassar Jadi Narasumber di Televisi Nasional

Published

2 tahun ago

17 Juni 2023

Kitasulsel–Makassar–Kepala UPT SPF SMPN 15 MAkassar menjadi narasumber dalam sebuah program budaya ditelevisi nasional bertajuk Apresiasi Budaya sabtu 17/06/2023.

KehadiranKepala UPT SPF SMPN 15 Makassar Herni Marlinda.SPd,.M.Pd dalam program budaya station Televisi TVRI ini dalam rangka mensoaialisasikan Program APPANTAMA atau Apresiasi Permainan Tradisional Makassar.

Acara yang dipandu precenter senior TVRI sulsel ini mengangkat tema permainan tradisional makassar di P5 (Projek penguatan profil pelajar pancasila)

Menjawab Pertanyaan presenter senior TVRI,Kepala UPT SPF SMPN 15 Makassar begitu mendalami dan menguasai pendalaman materi program APPANTAMA ini.

“Program ini memiliki terget utama yakni memberikan edukasi lebih dini kepada anak anak kita tentang permainan tradisional,kita ketahui bersama diera yang serba gadget ini permaian tradional jika tidak dilestarikan akan beresiko puna dengan kehadiran game game online dan sejenisnya,hal ini yang menjadi motivasi lebih dari kami agar permainan tradisional khususnya dimakassar bisa tetap lestari,urai Herni Marlinda.

lebih lanjutKepala sekolah yang identik dengan Publik speking yang cukup baik ini menambahkan bahwa,program APPANTAMA ini juga diharapkan menjadi ruang fiter bagi anak anak kita terhadap budaya luar yang semakin muda mereka lihat di sosial media maupun platfom media lainnya.

“APPANTAMA ini kita harap dapat menumbuh kembangkan minat peserta didik terhadap permainan tradisional dan meminimalisir perhatian peserta didik terhadap budaya luar,tutup kepala UPT SPF SMPN 15 Makassar Herni Marlinda S,Pd,.M.Pd.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

25 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)