Hasil UTBK SNBT 2023, Sulsel Tembus 5 Besar Siswa Terbanyak Diterima di PTN

Published

2 tahun ago

23 Juni 2023

Kitasulsel—MAKASSAR— Hasil pengumuman Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) untuk jalur Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 telah keluar.

Hasilnya Sulawesi Selatan masuk 5 besar provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lewat jalur UTBK SBNT.

“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan masuk 5 besar provinsi dengan siswa diterima terbanyak di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Adapun total siswa asal Sulsel yang diterima lewat jalur UTBK SBNT 2023 yaitu 10.994 siswa dari jumlah 33.212 pendaftar. Jika dipersentasekan sekitar 33,10 persen.

Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 lalu, yang hanya 8.902 siswa dengan persentase kelulusan 25,36 persen.

Dari segi peringkat, Sulsel juga naik satu tingkat. Pada tahun 2022 lalu di peringkat keenam.

Untuk posisi 10 besar dimulai dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Itara dan Sulawesi Selatan. Lalu disusul DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh dan Banten.

Gubernur Sulsel memberikan selamat kepada seluruh siswa yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri.

“Kita mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kita yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Terus belajar agar cita-citanya bisa diraih,” harap Andi Sudirman. (*)

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

18 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)