Lantik Pengurus IKA Unhas Selayar, Danny Pomanto Sebut IKA Unhas Harus Bantu Bangun Selayar
Kitasulsel—Selayar—Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) Wilayah Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto melantik jajaran pengurus daerah IKA Unhas Kepulauan Selayar, di Hotel Rayhan Square Selayar, Jumat (23/06/2023).
Ditandai dengan penyerahan pataka, Muhammad Arsyad resmi menakhodai IKA Unhas Kepulauan Selayar untuk masa bakti 2022-2026.
Pelantikan berlangsung lancar dan khidmat dengan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif dan Rektor Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM) Selayar Akbar Silo.
Dalam sambutannya, Danny Pomanto menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang dilantik. Dia berharap, IKA Unhas Kepulauan Selayar terus semangat dalam berkontribusi mengembangkan potensi yang dimiliki Selayar.
“Selamat beralumni, semangat membangun daerah dengan semangat kolaborasi dan aksi yang tegak lurus bagi almamater,” ungkap Danny.
Mantan Ketua IKA Arsitek Unhas ini berujar bahwa pelantikan kali ini merupakan suatu kebanggaan baginya dan bagi jajaran pengurus wilayah IKA Unhas Sulsel. Sebab Kepulauan Selayar merupakan salah satu tempat yang cukup diminati oleh anggota IKA Unhas Sulsel.
“Selayar ini sangat diminati karena pelantikan ini termasuk yang paling banyak rombongan IKA Unhas datang ke sini, artinya memang orang merindukan pelantikan di Selayar,” ungkapnya.
Menurut Danny, Selayar merupakan daerah yang memiliki banyak potensi. Secara karakteristik, Selayar merupakan salah satu pulau yang punya daya tahan atau resilient. Sehingga, dia menilai bahwa Selayar tidak boleh dibiarkan sendiri untuk berjuang dan berkembang.
“Tidak boleh Selayar dibiarkan berjuang sendiri. Selayar ini bagian dari Sulsel dan Indonesia. Tidak bisa dibiarkan sendiri berjuang. Maka yang pertama harus bantu Selayar adalah IKA Unhas Selayar dan IKA Unhas Sulsel,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua IKA Unhas Kabupaten Kepulauan Selayar, Muhammad Arsyad mengaku siap memberikan kontribusi penuh bagi pembangunan Kepulauan Selayar melalui IKA Unhas.
Kata dia, IKA Unhas berisi banyak orang-orang hebat yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, hingga enterpreneur.
“Kami ingin IKA Unhas bisa berkontribusi besar bagi pembangunan Selayar. IKA Unhas harus bisa menciptakan enterpreneur muda. Banyak teman-teman IKA Unhas membuktikan bisa membuka lapangan kerja di sini,” sebutnya.
Oleh karena itu, dia juga meminta kepada pengurus IKA Unhas Sulsel agar lebih sering meluangkan waktu untuk berkunjung ke Selayar.
“Kami banyak butuh informasi dan bimbingan bagaimana membangun Selayar ke depan,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login