Connect with us

Disdik Kota Makassar Pastikan Jadwal Pengumuman PPDB Tingkat SD-SMP Tidak Berubah

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan tahapan pendaftaran PPDB SD dan SMP tahun ajaran 2023/2024 tidak berubah. Pengumuman tahap satu jalur zonasi akan diumumkan bertepatan dengan Idul Adha.
Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Disdik Makassar Muh Guntur mengatakan saat ini proses pendaftaran jalur zonasi masih berlangsung. Pengumuman dijadwalkan 29 Juni mendatang.

“Sampai hari ini belum ada perubahan jadi pengumuman tetap 29,” ungkap Guntur, Senin (26/6/2023).

Guntur mengatakan juknis pelaksanaan PPDB SD-SMP di Makassar sudah ditetapkan jauh hari sebelum ada penetapan Idul Adha. Belakangan baru ada pengumuman pemerintah terkait perayaan Idul Adha jatuh 29 Juni.

“Kitakan ikut pemerintah, pemerintah 29 (Juni) Idul Adha. Karena ini jauh-jauh sebelumnya juknis sudah keluar, nanti 2, 3 hari yang lalu ini bahwa ada juga yang sudah lebaran tanggal 28,” ujarnya.

Menurutnya cuti Idul Adha tidak akan mengganggu tahapan PPDB yang sementara berjalan. Pendaftaran jalur zonasi berlangsung hingga 28 Juni.

“Sekira ini tidak bermasalah ji karena ini kan kalau online itukan biar kerja di rumah bisa ji,” tegas Guntur.

Diberitakan sebelumnya pendaftaran PPDB Makassar tingkat SD dan SMP di Makassar dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama pendaftaran jalur zonasi, tahap kedua pendaftaran PPDB jalur non zonasi.

Pendaftaran PPDB jalur zonasi dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 24-28 Juni. Pengumuman pada tanggal 29 Juni, dan pendaftaran ulang pada 30 Juni-1 Juli.

Sementara itu, pendaftaran jalur non zonasi akan dibuka pada 2-5 Juli. Pengumuman berlangsung pada 6 Juli, dan pendaftaran ulang 7-8 Juli.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending