Connect with us

Hamna Faisal Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkokoh Kerukunan Beragama

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR — Kunjungan kepala kantor KUA Kecamatan Wajo beserta stafnya ke kantor kecamatan Wajo mendapat sambutan hangat dari Camat Wajo, Hamna Faisal.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Camat, mereka membahas kolaborasi dan program-program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap kelurahan mencari perwakilan dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha untuk berpartisipasi dalam program yang bertujuan mengembangkan kerukunan antaragama tersebut,” ungkapnya Hamna Faisal, Selasa (27/6/2023)

Salah satu program yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah program kampung moderasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mewakili nilai-nilai toleransi antaragama di tingkat kelurahan.

Dalam konteks ini, Kelurahan Melayu Baru dianggap sebagai lokasi yang paling cocok untuk menjadi pusat kampung moderasi. Program ini akan mendorong dialog antarumat beragama, menghormati perbedaan, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari.

“Tujuannya adalah menciptakan suasana yang toleran di mana masyarakat saling menghormati tanpa adanya konflik atau ketegangan antaragama,” imbuhnya.

Selain program kampung moderasi, pertemuan ini juga membahas kolaborasi dan program-program lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun rincian program-program tersebut tidak diungkapkan secara detail, dapat diasumsikan bahwa mereka akan berfokus pada berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen dari pihak KUA Kecamatan Wajo dan kantor kecamatan Wajo untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mereka juga berupaya mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antaragama di wilayah mereka.

Diharapkan, program-program ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua warga. (**)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending