Kecamatan Wajo Sebarkan Keberkahan Lewat Pembagian Daging Kurban

Published

3 tahun ago

30 Juni 2023

Kitasulsel—MAKASSAR –– Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha, Kecamatan Wajo menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban untuk membantu warga yang kurang mampu.

Dalam kegiatan amal momen lebaran tersebut, empat ekor sapi dikurbankan secara khusus di Kecamatan Wajo, dan beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Wajo turut menyelenggarakan pemotongan sapi kurban.

Penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kecamatan Wajo terhadap sesama yang membutuhkan.

“Acara ini merupakan kolaborasi antara pemerintah kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat setempat,” ungkap Hamna Faisal di sela kegiatan, Kamis (29/6/2023)

Dalam rangkaian acara, empat ekor sapi yang dikurbankan secara khusus di Kecamatan Wajo telah melalui proses seleksi dan persiapan yang matang, termasuk label halal dari dinas terkait.

Penyembelihan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan prinsip keagamaan. Setelah itu, daging hasil kurban tersebut diolah dan disiapkan untuk dibagikan kepada warga yang kurang mampu di wilayah kecamatan.

Sementara itu, sisanya dari hewan kurban yang tidak dikurbankan secara khusus di Kecamatan Wajo, dibagikan secara merata ke delapan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan.

“Tujuan penyebaran hewan kurban ini adalah agar manfaat dari kurban dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin warga yang membutuhkan, termasuk mereka yang masuk dalam kategori warga miskin,” papar Hamna.

Ullah, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Wajo, mengungkapkan pentingnya kegiatan ini dalam mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial.

“Kami berharap semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama.” terangnya.

Acara penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Wajo ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Kehadiran tokoh agama dalam acara tersebut juga memberikan nilai religius yang tinggi dan menambah makna dalam perayaan Idul Adha.

Ketua FK LPM Kecamatan Wajo, Haeruddin Hafid, menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini.

Ia berharap semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan dalam perayaan Idul Adha dapat terus dijaga dan diperkuat di masa yang akan datang.

“Semoga semangat berbagi dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh dan menginspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal serupa,” kuncinya. (**)

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

3 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.