Danny Pomanto Revitalisasi Kontainer, Lebih Mudah Akses 40 Layanan Publik Lewat Konter
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto resmi merevitalisasi Kontainer Makassar Recover menjadi Kontainer Terpadu Makassar atau disingkat Konter.
Berpusat di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, peresmian ini dilakukan serentak di 14 Kecamatan se-Kota Makassar, Senin (03/7/2023).
Dalam sambutannya, Danny sapaan akrab Wali Kota Makassar ini mengatakan jikalau kontainer yang sebelumnya digunakan sebagai pusat aktivitas pencegahan covid 19 kini beralih fungsi menjadi pusat perbantuan pelayanan publik.
Tak main-main, secara bertahap ada 40 pelayanan publik yang akan dilakukan di konter tersebut.
“Setelah status Endemi Covid 19 dinyatakan berakhir atau dicabut maka kita manfaatkan maksimal kembali. Pemkot mengambil kebijakan. Kita menyadari pelayanan paling depan ada di Kelurahan. Dan Kelurahan sudah kewalahan menerima pelayanan akibat tingginya kegiatan sosial ekonomi. Maka dari itu kita manfaatkan kontainer untuk membantu kerja-kerja percepatan pelayanan di Kelurahan lewat Kontainer ini,” ucap Danny.
Danny menyebutkan beberapa pelayanan yang bisa dilakukan di Konter salah satunya ketika masyarakat ada yang meninggal dan membutuhkan kain kafan gratis maka bisa meminta langsung di Kontainer Terpadu Makassar (Konter).
Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa juga dilakukan di konter.
“Sementara alatnya baru dimasukkan di setiap konter yang ada biar bisa membayar secara elektronik. Tidak ada uang cash di Konter semua pakai elektronik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, di sekitaran Konter nantinya juga akan dijual hasil dari Lorong Wisata seperti sayur organik segar, lombok dan beberapa macam budidaya dalam Lorong Wisata.
“Kita manfaatkan sebaik mungkin ini Kontainer. Jadi kehadirannya bisa berguna bagi percepatan pelayanan pemerintah ke masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap inovasi konter ini menjadi bahagian penyempurnaan pelayanan publik yang lebih responsif, detail dan mendengar masyarakat.
“Unsur-unsur Pemkot Makassar akan terus aktif dan segera konsolidasi hingga lapisan masyarakat ke bawah. Sehingga masyarakat luas semakin banyak mengetahui manfaat kehadiran kontainer ini,” pungkas Danny.
KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.
Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.
Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.
Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login