Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Kuota Penerimaan Perserta Didik Baru di 46 SMP Negeri di Makassar Belum Terpenuhi, Ini Penjelasan Disdik Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar–— Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Makassar, masih menyisakan persoalan. Kuota penerimaan masih banyak yang belum terisi. Jumlahnya ribuan.

Dari 55 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Makassar, pemenuhan kuota di 46 SMP di antaranya belum terpenuhi.

Data itu pun juga tidak perbaharui. Sebanyak 1.934 kuota belum terisi oleh peserta didik. Hingga Jumat, 8 Juli 2022 lalu, baru 10.567 kuota yang terisi dari jumlah kuota penerimaan sebanyak 12.459 dengan 401 rombongan belajar. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Makassar, Muh Guntur mengatakan, sejauh ini, baru kuota SMP favorit yang terisi penuh. Itu setelah jalur zonasi dan non zonasi dibuka.

“Semua jalur. Seperti ini SMP 16 Makassar yang disebutkan tadi masih ada kemarin 152 belum terpenuhi. Sekarang baru-baru ini tinggal 100. Rata-rata sekolah favorit menurut masyarakat sudah penuh. Belum ada rilisnya,” papar Guntur, Kamis 14 Juli 2022.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Makassar, ada sembilan sekolah yang kuota penerimaan peserta didik baru yang sudah terisi penuh. Di antaranya, SMPN 1 Makassar, SMPN 2 Makassar, SMPN 6 Makassar, SMPN 8 Makassar, SMPN 12 Makassar, SMPN 23 Makassar, SMPN 30 Makassar, SMPN 47 Makassar dan SMPN 52 Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin mengatakan, Pemkot telah membuka jalur zonasi dan non zonasi.Calon peserta yang telah lulus di jalur zonasi kata dia tidak bisa lagi masuk jalur non zonasi. Sementara banyak juga orang tua yang selektif memilih.

“Evaluasi kemarin banyak di zonasi jelas sekali permasalahannya, ada akun ganda, KK (kartu keluarga) tiba-tiba pindah, itu saya evaluasi. Insyaallah kami perbaiki,” jelas Muhyiddin.

Untuk para calon peserta didik yang saat ini belum lolos, kata dia, dipastikan akan dicarikan jalan.

“Itulah yang kami atur. Kita sekarang bicara revolusi pendidikan tidak ada anak yang tidak sekolah,” ungkapnya. , namun tidak semua masyarakat mampu mengaksesnya. Sehingga akan disiapkan skema subsidi bagi yang tidak mampu. “Swasta tetap jalan. Hanya saja tidak semua masyarakat mampu. Ini kita tunggu datanya. Karena masih ada ribuan kuota belum terpenuhi,” ucap Mantan Sekretaris Dinas Sosial ini.

Untuk diketahui, jumlah peserta didik baru yang telah diterima jenjang SMP jalur zonasi sebanyak 8.539 dari kuota 8.826. Pendaftarnya sebanyak 12.482 dan terverifikasi 11.810.  Sedangkan untuk jalur non zonasi khusus afirmasi, peserta didik yang telah diterima sebanyak 1.173 orang dari kuota 2.498. Yang terverifikasi 1.282 dari 1.571 pendaftar.

Sementara yang menggunnakan jalur perpindahan orang tua, diterima 321 orang dari kuota 639. Jumlah yang terverifikasi 330 dari 371 pendaftar. Ada pun melalui jalur prestasi, yang diterima sebanyak 602 orang dari kuota 640. Terverifikasi 2.526 dan pendaftar 2.650 peserta.

 

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

NEWS

Menag Minta Tim Hisab Rukyat Jadi Jembatan Persatuan Umat Jelang Sidang Isbat Iduladha 1447 H

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 menjadi jembatan persatuan umat dalam penetapan awal bulan Hijriah, termasuk menjelang sidang isbat Iduladha 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Menag saat mengukuhkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, perbedaan penetapan hari besar keagamaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dikelola melalui dialog, pendekatan ilmiah, dan semangat kebersamaan.

“Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia bukan sekadar urusan kalender, tetapi menyangkut keyakinan dan kebersamaan sosial umat. Karena itu, tim ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan keputusan yang kuat secara syar’i sekaligus saintifik,” ujar Nasaruddin Umar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Mahkamah Agung, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, hadir pula unsur organisasi kemasyarakatan Islam, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh-tokoh falak perempuan.

Menurut Menag, keberadaan Tim Hisab Rukyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terkait pelaksanaan ibadah umat Islam melalui pendekatan yang dialogis dan inklusif.

“Kementerian Agama mengedepankan dialog dan sinergi. Perbedaan metode yang berkembang di masyarakat harus dipertemukan melalui ruang komunikasi yang sehat demi kemaslahatan bersama,” lanjutnya.

Nasaruddin Umar juga menekankan pentingnya peran Tim Hisab Rukyat sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Ia menilai perbedaan penetapan hari besar keagamaan sering kali dipengaruhi minimnya pemahaman publik terhadap metode hisab dan rukyat yang digunakan.

“Tim ini harus menjadi jembatan informasi. Ketegangan sering muncul karena masyarakat tidak memahami proses dan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah,” katanya.

Lebih lanjut, Menag meminta seluruh unsur tim untuk terus mengedepankan pendekatan moderasi beragama dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Astronomi adalah sains yang presisi, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa, data dan perhitungan itu harus diramu menjadi kebijakan yang menyejukkan serta menjaga harmoni umat,” jelasnya.

Ia juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, ilmuwan, dan organisasi masyarakat Islam agar hasil pengamatan hilal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun keagamaan.

“Koordinasi antara BRIN, para pakar astronomi, kiai, dan ahli falak ormas Islam harus terus diperkuat agar hasil yang kita capai benar-benar akurat dan dipercaya masyarakat,” tandas Nasaruddin Umar.

Continue Reading

Trending