Pemkot Makassar mengundang Pemkab se-Sulawesi Ikut MIF 2023

Published

3 tahun ago

14 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan mengundang seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Sulawesi khususnya Sulsel untuk ikut Makassar Investment Forum (MIF) 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin, mengatakan pihaknya siap untuk menjembatani pemerintah kabupaten di Sulawesi untuk bekerja sama dengan investor asing yang meramaikan Makassar Investment Forum (MIF) 2023.

“Kami memberi kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan investor asing lewat Makassar Investment Forum dan kami siap menjembatani,” ujarnya.

MIF merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Rakernas APEKSI XVI yang akan berlangsung di Hotel Claro pada 14 Juli 2023, mendatang.

Tidak hanya mengundang peserta Rakernas APEKSI untuk mengikuti MIF, pemerintah kota juga membuka ruang kepada seluruh kabupaten di Sulawesi untuk bisa melakukan Business Matching dengan investor asing.

Apalagi sejauh ini sudah ada enam negara dari delapan yang diundang menyatakan siap dan ikut berpartisipasi di MIF 2023. Yakni, Australia, Jepang, Jerman, Belanda, Taiwan, dan Korea Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda menambahkan kegiatan Rakernas Apeksi 2023 akan dihadiri pemerintah kota seluruh Indonesia dan pemerintah kabupaten pun akan diundang khusus.

“Jadi semua peserta APEKSI kita undang, ditambah dengan kabupaten se-Sulawesi,” kata dia.

Andi Zulkifli Nanda juga mengaku sementara masih melakukan rekap untuk kota-kota atau kabupaten yang akan melakukan one on one meeting dengan para investor.

Namun yang jelas, pemerintah provinsi melalui Dinas PM-PTSP Sulsel telah memberikan dukungan dengan meminta seluruh Dinas PM-PTSP di Sulsel untuk ikut berpartisipasi pada MIF 2023 di Kota Makassar.

“Undangan sementara kita sebar, kita juga sudah dapat dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi kalau ada daerah yang mau ketemu dengan investor kami siapkan tempat dalam kegiatan Business Matching atau one on one meeting,” terangnya.

Andi Zulkifli Nanda mengingatkan kepada seluruh kabupaten/kota yang ingin melakukan pertemuan khusus dengan investor agar menyiapkan data lengkap perihal proyek atau program yang akan dipresentasikan.

“Seperti Makassar itu kita akan menawarkan proyek Japparate ke investor asing. Harapan kita melalui MIF ini investasi di Sulawesi khususnya di Sulsel dan Makassar semakin menggeliat,” harap Andi Zulkifli Nanda.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengajak pemerintah daerah se-Indonesia khususnya di Sulawesi untuk mengambil peluang memperkenalkan berbagai potensi investasi yang bisa dikerjasamakan.

“Kita juga berikan kesempatan kepada kabupaten se-Sulawesi menjajaki peluang kerja sama dengan investor asing. Ini waktunya untuk memperkenalkan potensi daerahnya masing-masing,” tutup Danny Pomanto.

Sebagai tuan rumah, Rakernas APEKSI XVI di Kota Makassar pada 10-14 Juli dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Seperti, Youth City Changers (YCC), MIF.

Indonesia City Expo, Gala Dinner, City Tour and Kuliner, Ladies Program, Karnaval dan Pawai Budaya, dan Afternoon Tea di atas Kapal Pinisi. emerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan mengundang seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Sulawesi khususnya Sulsel untuk ikut Makassar Investment Forum (MIF) 2023.

“Kami memberi kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan investor asing lewat Makassar Investment Forum dan kami siap menjembatani,” ujarnya.

MIF merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Rakernas APEKSI XVI yang akan berlangsung di Hotel Claro pada 14 Juli 2023, mendatang.

Apalagi sejauh ini sudah ada enam negara dari delapan yang diundang menyatakan siap dan ikut berpartisipasi di MIF 2023. Yakni, Australia, Jepang, Jerman, Belanda, Taiwan, dan Korea Selatan.

“Jadi semua peserta APEKSI kita undang, ditambah dengan kabupaten se-Sulawesi,” kata dia.

Andi Zulkifli Nanda juga mengaku sementara masih melakukan rekap untuk kota-kota atau kabupaten yang akan melakukan one on one meeting dengan para investor.

Namun yang jelas, pemerintah provinsi melalui Dinas PM-PTSP Sulsel telah memberikan dukungan dengan meminta seluruh Dinas PM-PTSP di Sulsel untuk ikut berpartisipasi pada MIF 2023 di Kota Makassar.

Sebagai tuan rumah, Rakernas APEKSI XVI di Kota Makassar pada 10-14 Juli dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Seperti, Youth City Changers (YCC), MIF.

Indonesia City Expo, Gala Dinner, City Tour and Kuliner, Ladies Program, Karnaval dan Pawai Budaya, dan Afternoon Tea di atas Kapal Pinisi.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

6 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.