PPDB Makassar 2023 Dilarang Berlakukan Tes Baca, Tulis dan Hitung
Kitasulsel–Makassar–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Makassar, sekolah dilarang memberlakukan tes baca, tulis dan hitung (Calistung).
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin menuturkan, syarat tersebut ditiadakan untuk seleksi penerimaan masuk sekolah jenjang TK dan SD di Makassar. Jika ditemukan akan diberikan sanksi, tergantung bobot pelanggaran.
“Diberikan teguran jika ditemukan sesuai juknis. Itu bentuk pelanggaran, pencabutan izin operasional,” ujarnya, Kamis, 15 Juni 2023.
Murid kelas satu SD akan lebih diarahkan kepada pendidikan karakter tidak dituntut wajib bisa calistung. “Itu penekanan dari kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Kemendikburistek),” jelasnya.
Muhyiddin memaparkan, proses PPDB jenjang TK, SD dan SMP negeri diawali sosialisasi mulai 5 sampai 24 Juni 2023. Baca juga: Waktu Terbatas, PPDB Makassar Jalur Non Zonasi Potensi Diperpanjang Dilanjutkan proses pendaftaran mulai 24-28 Juni 2023 secara daring atau luring. Pengumuman siswa yang diterima pada 29 Juni 2023 untuk jalur zonasi. “Sekarang mulai tahapan sosialisasi, dalam waktu dekat kita akan uji coba,” tutupnya.(*)
Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Hadiri APCAT Summit, Siap Paparkan Program Kawasan Bebas Rokok
Kitasulsel–JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri ajang internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit. Dalam forum tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi dijadwalkan memaparkan materi terkait kawasan bebas rokok sebagai bagian dari upaya penguatan kesehatan perkotaan.
Forum strategis yang mengusung tema “Together We Bring Health Solutions” ini menjadi ruang penting bagi para pemimpin kota di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi gagasan, inovasi, serta praktik terbaik dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan di wilayah perkotaan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26/1/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Kehadiran para pemangku kebijakan nasional tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada forum ini, Wali Kota Makassar turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian.
“Partisipasi ini menjadi penegasan posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota yang aktif mengambil peran dalam percakapan regional dan global terkait pengembangan solusi kesehatan perkotaan,” ujar Munafri singkat sebelum kegiatan dimulai.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi pengaruh korporasi yang terbukti merusak kualitas hidup masyarakat, khususnya industri tembakau. Di hadapan para perwakilan kepala daerah dan delegasi APCAT dari berbagai negara, ia menyoroti agresivitas industri tembakau yang dinilai terus mengancam masa depan generasi muda.
Bima Arya memaparkan data terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dunia dalam prevalensi perokok, dengan angka yang terus meningkat hingga mencapai 38,2 persen pada tahun 2026.
“Argumen mengenai dampak mematikan rokok bukan lagi sekadar opini, melainkan fakta ilmiah yang tidak terbantahkan,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyampaian dan perjuangan berbasis data mengenai bahaya rokok secara konsisten demi melindungi masa depan generasi bangsa.
Wamendagri juga mengingatkan bahwa strategi industri tembakau telah mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya promosi dilakukan secara terbuka, kini pendekatannya berubah menjadi pesan-pesan subliminal yang menyerupai iklan produk konsumsi sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, Bima Arya mengingatkan para kepala daerah agar tidak lengah dan tetap konsisten dalam kebijakan pengendalian tembakau. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh tergoda oleh program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri rokok yang nilainya tidak sebanding dengan beban kesehatan dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.
“Pengendalian tembakau membutuhkan komitmen yang kuat dan keberanian untuk berkata tidak terhadap pengaruh industri. Ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi soal keberpihakan pada keselamatan dan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kunci bagi keberlanjutan gerakan APCAT, yakni inovasi, co-creation, dan regenerasi. Inovasi diperlukan untuk memperkuat riset dan kampanye yang relevan bagi Generasi Z dan Generasi Y. Co-creation ditekankan sebagai kemitraan setara antara pemerintah, korporasi, dan komunitas. Sementara regenerasi kepemimpinan dinilai penting agar gerakan pengendalian tembakau tetap berkelanjutan.
“Saya berharap APCAT terus menjadi motor penggerak kolaborasi lintas kota dan lintas negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk industri tembakau,” pungkasnya.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login