PPDB Makassar 2023 Dilarang Berlakukan Tes Baca, Tulis dan Hitung

Published

3 tahun ago

15 Juli 2023

Kitasulsel–Makassar–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Makassar, sekolah dilarang memberlakukan tes baca, tulis dan hitung (Calistung).

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin menuturkan, syarat tersebut ditiadakan untuk seleksi penerimaan masuk sekolah jenjang TK dan SD di Makassar. Jika ditemukan akan diberikan sanksi, tergantung bobot pelanggaran.

“Diberikan teguran jika ditemukan sesuai juknis. Itu bentuk pelanggaran, pencabutan izin operasional,” ujarnya, Kamis, 15 Juni 2023.

Murid kelas satu SD akan lebih diarahkan kepada pendidikan karakter tidak dituntut wajib bisa calistung. “Itu penekanan dari kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Kemendikburistek),” jelasnya.

Muhyiddin memaparkan, proses PPDB jenjang TK, SD dan SMP negeri diawali sosialisasi mulai 5 sampai 24 Juni 2023. Baca juga: Waktu Terbatas, PPDB Makassar Jalur Non Zonasi Potensi Diperpanjang Dilanjutkan proses pendaftaran mulai 24-28 Juni 2023 secara daring atau luring. Pengumuman siswa yang diterima pada 29 Juni 2023 untuk jalur zonasi. “Sekarang mulai tahapan sosialisasi, dalam waktu dekat kita akan uji coba,” tutupnya.(*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

4 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.