Connect with us

Serahkan SK P3K, Danny Pomanto: Jadilah Guru yang Berdedikasi dan Mencerdaskan Bangsa

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara simbolis menyerahkan sebanyak 680 SK PPPK (P3K) Formasi Guru 2022 dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tahun 2023 se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengharapkan para guru menjadi seorang yang berdedikasi dan mencerdaskan generasi bangsa.

“Lihatlah anak-anak itu sebagai emas yang mesti terus ditempa. Karena mereka merupakan sosok calon pemimpin negara, provinsi, lokal apapun itu,” kata Danny Pomanto memotivasi para guru pada sela-sela acara di Lapangan Karebosi, Senin, (17/07/2023).

Dia menjelaskan P3K adalah program yang menjadi jembatan antara ASN dengan kebutuhan honorer.

Posisinya pun tidak jauh beda dengan ASN. Satu-satunya yang beda hanya pada tunjangan pensiun.

Ia katakan para P3K jangan berpikir jadi P3K untuk mencari uang tetapi buatlah jaringan, fokus mendidik anak-anak dengan baik.

Jika anak-anak unggul maka para wali siswa akan mengingatnya.

“Jika Anda ikhlas mengabdi insyaallah rezeki akan datang dengan sendirinya. Keikhlasan dan dedikasi menjadi kunci,” ucapnya.

Dia mencontohkan dirinya bahwa bisa menjadi seperti saat ini karena keikhlasan mengabdi dan menambah jejaring.

Apalagi kedua orangtuanya merupakan seorang guru.

“Inilah keberhasilan orangtua saya. Jadilah dedikator, membuat anak-anak menjadi cerdas maka itu jadi jariyah bagi kita, dunia-akhirat,” pesannya.

Olehnya, dia menuturkan para guru harus berbangga berprofesi sebagai guru. Pasalnya mereka merupakan orang-orang pilihan.

Termasuk, wali kota dua periode ini mengimbau agar para pendidik mesti terus mengupdate pengetahuannya. Jangan sampai dikalahkan oleh siswa-siswinya.

Lantaran pengetahuan kian berkembang detik demi detik di tengah era informasi saat ini.

Pun, menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperbanyak outing class. Sebagaimana upayanya membangun Kapal Pinisi di CPI sebagai bagian pembelajaran.

Hal itu sangat erat kaitannya dengan sejarah, sains, matematika, teknologi yang merupakan karya nenek moyang pada masa lalu.

Ratusan guru itu ditempatkan di berbagai SD-SMP di Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending