Connect with us

Ikhsan NS Plt. Kasatpol PP Dampingi Walikota Makassar Lepas Pendidikan dan Latihan Dasar Personil

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Plt. Kasatpol PP Ikhsan NS, S.Sos., M.M., dampingi Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto lepas pendidikan dan latihan dasar personil Satpol PP, Senin (24/07/2023).

Untuk diketahui bersama, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng Brimob Polda Sulsel dalam pengembangan kapasitas SDM personel Satpol PP.

Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklat) Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dibuka Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Mako Brimob Polda Sulsel, Pa’baeng Baeng.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Danny Pomanto mengingatkan seluruh personel Satpol PP agar selalu menjunjung tinggi kedisiplinan, ketekunan, dan kepatuhan selama mengikuti pelatihan.

“Ikuti semua arahan dan bimbingan dari para pelatih. Jaga kekompakan dan jaga kesehatan. Jadikan diklat ini kebanggaan sebagai Satpol PP,” kata Danny Pomanto.

Pelatihan ini menurutnya sangat penting karena menjadi wadah bagi personel Satpol PP dalam meningkatkan kapasitas sebagai pembekalan pengenalan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda.

“Satpol PP sebagai aparat pemerintah merupakan garda terdepan menjalankan tugas dan fungsinya menciptakan situasi yang aman, khususnya dalam penegakan perda,” tutur Danny Pomanto.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sulsel atas kesediaan menjajaki kerja sama dengan pemerintah kota dalam hal peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP, ucap Danny Pomanto Walikota Makassar.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP (Kasatpol) Makassar Ikhsan NS mengatakan, ada 75 personel Satpol PP yang mengikuti pelatihan di Brimob Polda Sulsel.

“Ada 75 personel yang ikut pelatihan, rinciannya 14 personel wanita dan dan 61 orang laki-laki,” ujar Ikhsan NS.

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP berlangsung selama sepuluh hari. Yakni, 24 Juli sampai 3 Agustus 2023.

“Mereka nanti akan dilatih penanganan massa, penertiban, patroli, SAR karena kami juga sering dilibatkan dalam penanggulangan bencana,” tutupnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

on

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel