Connect with us

Pemkot Makassar Gandeng Brimob Polda Sulsel Kembangkan Kapasitas Personel Satpol PP

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng Brimob Polda Sulsel dalam pengembangan kapasitas SDM personel Satpol PP.

Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklat) Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dibuka Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Mako Brimob Polda Sulsel, Senin (24/07/2023).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Danny Pomanto mengingatkan seluruh personel Satpol PP agar selalu menjunjung tinggi kedisiplinan, ketekunan, dan kepatuhan selama mengikuti pelatihan.

“Ikuti semua arahan dan bimbingan dari para pelatih. Jaga kekompakan dan jaga kesehatan. Jadikan diklat ini kebanggaan sebagai Satpol PP,” kata Danny Pomanto.

Pelatihan ini menurutnya sangat penting karena menjadi wadah bagi personel Satpol PP dalam meningkatkan kapasitas sebagai pembekalan pengenalan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda.

“Satpol PP sebagai aparat pemerintah merupakan garda terdepan menjalankan tugas dan fungsinya menciptakan situasi yang aman, khususnya dalam penegakan perda,” tuturnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sulsel atas kesediaan menjajaki kerja sama dengan pemerintah kota dalam hal peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP.

Sementara, Kepala Satpol PP Makassar Ikhsan NS mengatakan ada 75 personel Satpol PP yang mengikuti pelatihan di Brimob Polda Sulsel.

“Ada 75 personel yang ikut pelatihan, rinciannya 14 personel personel dan 61 orang laki-laki,” ujar Ikhsan NS.

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP berlangsung selama sepuluh hari. Yakni, 24 Juli sampai 3 Agustus 2023.

“Mereka nanti akan dilatih penanganan massa, penertiban, patroli, SAR karena kami juga sering dilibatkan dalam penanggulangan bencana,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending