Connect with us

Terima Langsung Penghargaan KLA, Wawali Makassar Harap Tahun Depan Raih Kategori Utama

Published

on

Kitasulsel–SEMARANG, — Pemerintah Kota Makassar meraih kembali penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bintang Puspayoga kepada Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi, SE, MM, di Hotel Padma, Kota Semarang Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023).

Tahun ini Kota Makassar kembali meraih penghargaan KLA kategori Nindya, dimana kategori yang sama diraihnya pada tahun 2022 kemarin. Artinya, Kota Makassar masih berhasil mempertahankan predikat KLA pada kategori yang sama tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, tercatat ada 360 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu.

Usai menerima penghargaan, Fatmawati Rusdi berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras untuk meraih predikat Kota Layak Anak.

“Alhamdulillah atas pencapaiannya ini. Tapi jujur untuk mempertahankan kategori tersebut itu sangat susah loh. Butuh kerja keras dari seluruh stakeholder yang berkaitan,” ucapnya.

Kata Fatmawati, apa yang diperoleh ini merupakan wujud kerja nyata Pemerintah kota Makassar melalui berbagai program salah satunya Jagai Anakta.

Tak hanya itu, di Makassar ada juga namanya shelter warga yang dimana program ini hanya satu-satunya di Indonesia. Dibawahi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ini sebagai salah satu upaya untuk mentracking sekaligus mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Hasil kerja keras ini bersama pemerhati anak serta masyarakat membuahkan hasil. Tidak sampai disini kita akan lebih genjot dan tingkatkan agar dapat membuat kota Makassar lebih baik lagi dalam pemenuhan hak anak,” tuturnya.

Fatmawati pun berharap tahun 2024 Kota Makassar bisa naik kelas dan mendapat kategori utama dalam Kota Layak Anak.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Achi Soleman menambahkan penetapan KLA didasarkan pada capaian pada 5 kluster KLA dengan 24 indikator yang mencakup Penguatan Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan.

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, Perlindungan Khusus baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

“Tanpa adanya komitmen kuat dari pimpinan kami dan kebijakan program yang mementingkan pemenuhan hak mungkin kita tidak bisa mencapai titik ini. Namun, DP3A selalu bekerja keras dan selalu memfasilitasi anak yang tidak mendapatkan haknya,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Sekda Luwu Timur Buka Sosialisasi Kependudukan, Data SUPAS 2025 Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR – Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, membuka kegiatan Sosialisasi Kependudukan yang digelar sebagai langkah antisipatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Kegiatan berlangsung di Hotel I Lagaligo, Malili, Rabu (24/6/2026).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Luwu Timur tersebut mengangkat tema “Situasi Kependudukan di Sulawesi Selatan (Luwu Timur) Menurut SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) Tahun 2025”.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, Kepala DP2KB Luwu Timur, Amrullah Rasyid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, Abdullah Pannu, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur, serta para camat se-Kabupaten Luwu Timur.

Data Kependudukan Jadi Fondasi Pembangunan

Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, hasil kajian kependudukan serta data yang diperoleh melalui SUPAS 2025 harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami kondisi kependudukan terkini serta menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul di masa mendatang,” ujar Ramadhan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam mengelola berbagai isu kependudukan agar bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SUPAS 2025 Jadi Acuan Peningkatan Kualitas SDM

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, menyampaikan bahwa data kependudukan hasil SUPAS 2025 memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, informasi kependudukan yang akurat dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas generasi masa depan.

“Data kependudukan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mempersiapkan generasi yang sehat, produktif, berdaya saing serta jauh dari stunting,” jelas Fatmawati.

Luwu Timur Jadi Daerah Tujuan Migrasi

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu, memaparkan kondisi kependudukan daerah berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Luwu Timur termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki daya tarik migrasi cukup tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri, pertambangan, serta terbukanya berbagai peluang ekonomi yang menarik penduduk dari daerah lain untuk datang dan menetap.

“Perkembangan penduduk di Luwu Timur tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, tetapi juga oleh faktor migrasi yang cukup besar. Karena itu, data kependudukan menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan,” ungkap Abdullah.

Menurutnya, dinamika pertumbuhan penduduk tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat agar kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dapat terpenuhi secara optimal.

Antisipasi Tantangan dan Manfaatkan Bonus Demografi

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait kondisi kependudukan terkini serta tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Data SUPAS 2025 diharapkan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemanfaatan bonus demografi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Luwu Timur optimistis mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Continue Reading

Trending