Connect with us

Dirut PT ANTAM, Diduga Rugikan Negara Triliunan Saat Menjabat CEO PT. Vale

Published

on

Kitasulsel—Makassar – PT Vale Indonesia, perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, diduga belum menyerahkan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kepada Pemerintah Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp 29 triliun. Data ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelusuran data pengapalan dan ekspor hasil produksi nikel matte PT Vale Indonesia dalam periode 2018 hingga 2022, diduga terdapat selisih kurang yang dilaporkan dan dimuat di kapal sebesar 91.530,45 metrik ton.

Dengan asumsi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikelola oleh PLN dan beban pemakaian rata-rata 84,02 persen, terdapat potensi kerugian negara berupa royalti kepada pemerintah sebesar Rp. 350 miliar.

Selama periode tersebut, PT Vale Indonesia dikepalai oleh CEO Nicolas D. Kanter.  Nico menjabat selama 9 tahun sejak 2011 hingga 2020. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Vale terkait dugaan tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan untuk segera melakukan audit terhadap dugaan kerugian negara tersebut. Keterlambatan penyerahan tata kelola PLTA oleh PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara.

Jumlah potensi kerugian yang mencapai Rp 29 triliun merupakan angka yang sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ketidakpatuhan PT Vale Indonesia terhadap tata kelola PLTA.

Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian yang merugikan negara, langkah-langkah yang tegas dan transparan harus diambil untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dan pemulihan kerugian negara.

Keselamatan dan kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas dalam industri pertambangan. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengklarifikasi dugaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

Tolak ANTAM untuk Kelola Ex Vale
Makanya saat PT ANTAM berkeinginan kembali mengelola lahan ex PT. Vale. Hal tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa.

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras).

Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT ANTAM perwakilan Makassar jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalab Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).

Para mahasiswa ini menuntut agar ANTAM selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.

Menurut Thalib Ruslan, apabila ANTAM ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.

“Alasan kami jelas kenapa menolak PT ANTAM ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor.” ujar Jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.

Apalagi, kata dia, selama ini ANTAM melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil. Justru merugikan BUMN.

Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.

“Apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale untuk masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur ? Bagi-bagi CSR? Kan itu kewajiban, tapi yang nyata kan tidak ada, buktinya saja masyarakat lokal masih banyak mengeluh. Nah ini akan masuk lagi perusahaan yang jelas-jelas banyak rugi dari pada untung” tegasnya.

“Sehingga kami tegaskan agar ANTAM melalui MIND ID tidak usah terlibat atau ikut campur dalam hal mengelola lahan ex Vale karena akan merugikan masyarakat lokal.” tandasnya.

Sementara itu, Asnawi selaku pegawai ANTAM yang menemui massa aksi mengaku jika belum mengetahui rencana dari ANTAM tersebut.

“Tunggu dulu, saya belum tahu kontraktor apa ANTAM di PT Vale, saya baru dengar.” ucapnya dihadapan perwakilan AGMAS.
“Kebetulan kami di sini juga hanya melayani orang sakit dan cuti jadi tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Tapi apa yang menjadi tuntutan teman-temab akan kami teruska ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Pendidikan Jadi Prioritas, Bupati Sidrap Tunjuk Sirajuddin sebagai Plt Kadis

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasca pengunduran diri Faisal Sehuddin.

Bupati Sidrap, H. Syahruddin Alrif, secara resmi menunjuk Sirajuddin A, SP., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas tersebut.

Surat Keputusan (SK) penunjukan diserahkan langsung oleh Bupati Syahruddin pada Senin sore, 7 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Sidrap, sesaat setelah agenda penerimaan mahasiswa KKN dari Universitas Hasanuddin (Unhas).

Dalam sambutannya, Bupati Syahruddin menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan program pendidikan di Sidrap.

Ia berharap Plt yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan berbagai agenda penting yang telah dirancang.

“Penunjukan ini bukan sekadar administratif, tapi ini bagian dari harapan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sidrap.

Mulai dari kompetensi guru, penguatan fasilitas sekolah, hingga inovasi dalam metode pengajaran, semua harus terus dipacu,” tegas Syahruddin.

Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, komite, hingga masyarakat luas. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci utama untuk memajukan sektor pendidikan di daerah.

Sirajuddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Pengalamannya di birokrasi pendidikan dinilai cukup matang untuk langsung memimpin dan menjalankan tugas-tugas strategis dinas.

Dalam keterangannya usai menerima SK, Sirajuddin menyatakan kesiapannya mengemban amanah tersebut.

“Insya Allah, amanah ini akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Saya siap bekerja keras sesuai arahan Bapak Bupati, demi mewujudkan Sidrap yang lebih baik dan sejahtera melalui sektor pendidikan,” ujar Sirajuddin. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel