Connect with us

adi Lokus VKN LAN 2023, Danny Pomanto Beberkan Strategi Jadikan Makassar Dua Kali Tambah Baik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Sebanyak 60 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang KMP LAN RI melakukan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Pemkot Makassar.

Dipilih menjadi lokus VKN, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menerima langsung para peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV LAN di Kampung Tokka Tena Rata, Rabu (26/07/2023).

Di hadapan para peserta, Danny Pomanto membeberkan strategi untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik di bawah kepemimpinannya.

“Jadi konsepnya seperti piramid, ada target, ada visi, misi, 24 program strategis, dan ada 100 inovasi,” kata Danny Pomanto.

Sebagai seorang arsitek, Danny Pomanto membangun Makassar dengan melihat anatomi dan otonomi.

“Anatomi Makassar itu ada tiga. Pertama waterfront, jadi Kota Makassar itu adalah pesisir. Kedua yaitu land atau dataran, dan ketiga Makassar adalah lorong,” tuturnya.

Maka dari situlah, lanjut Danny Pomanto, program-program unggulan pemerintah kota bermunculan. Mulai dari Lorong Wisata hingga Jagai Anakta’.

“Jadi kenapa lorong yah karena anatomi,” tambah Danny Pomanto.

Lorong-lorong di Makassar tidak hanya sekedar disulap untuk menjadi destinasi wisata baru. Tapi juga sebagai ruang untuk membentuk perilaku yang jauh lebih baik.

“Lorong yang dulunya kumuh sekarang sudah jauh lebih baik. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin kita membangun Makassar ini sendiri atau hanya ASN lingkup Pemkot Makassar, tapi melibatkan semua orang atau public engagement,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga sharing pengalaman saat dirinya menjadi satu-satunya wali kota se-ASEAN yang mengikuti Brussel Urban Summit di Belgia beberapa waktu lalu.

Bahkan Danny Pomanto berkesempatan berdiskusi dengan Ratu Belgia Mathilde dan membahas persoalan mental healt atau kesehatan mental.

“Ternyata program sederhana yang kita buat justru itu menjadi jawaban dunia. Program Lorong Wisata menghasilkan kohesi sosial, dan juga Jagai Anakta,” ungkapnya.

Pendidikan seperti ini, menurutnya sangat luar biasa karena menambah capacity building. Sehingga diharapkan peserta yang mengikuti pendidikan ini dapat menyumbangkan ide atau gagasannya untuk kemajuan pembangunan daerah.

“Ada satu hal yang harus betul-betul kita punya kemampuan adaptasi yaitu update. Saya kira sebagai pemimpin kita terus mengupdate karena generasi milenial dan Gen Z terus maju dan berkembang, kalau tidak kita ketinggalan,” ucapnya.

Mewakili Kepala Puslatbang KMP LAN RI, Kepala Bagian Umum Sudarmi Narwis mengatakan ada 60 orang JPT Pratama menjadi peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang LAN RI.

Empat diantaranya adalah pejabat eselon II Pemkot Makassar. Yakni Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Pattiware, dan Kepala Disdukcapil Muh Hatim Salim.

“Total peserta 60 orang, jadi kegiatan kita ini salah satu rangkaian PKN di mana ada visitasi untuk mendapatkan gambaran seperti apa lokus yang kita datangi ini,” ujar Sudarmi Narwis.

Lebih lanjut, kegiatan ini mengusung tema investasi sehingga para peserta akan lebih banyak menggali bagaimana investasi itu.

Sehingga peserta lebih banyak berdiskusi dengan OPD terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Dinas PM-PTSP.

Setelah visitasi ini, para peserta selanjutnya akan melakukan kunjungan lapangan peserta benchmark ke Kuala Lumpur.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending