adi Lokus VKN LAN 2023, Danny Pomanto Beberkan Strategi Jadikan Makassar Dua Kali Tambah Baik
Kitasulsel–MAKASSAR,- Sebanyak 60 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang KMP LAN RI melakukan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Pemkot Makassar.
Dipilih menjadi lokus VKN, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menerima langsung para peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV LAN di Kampung Tokka Tena Rata, Rabu (26/07/2023).
Di hadapan para peserta, Danny Pomanto membeberkan strategi untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik di bawah kepemimpinannya.
“Jadi konsepnya seperti piramid, ada target, ada visi, misi, 24 program strategis, dan ada 100 inovasi,” kata Danny Pomanto.
Sebagai seorang arsitek, Danny Pomanto membangun Makassar dengan melihat anatomi dan otonomi.
“Anatomi Makassar itu ada tiga. Pertama waterfront, jadi Kota Makassar itu adalah pesisir. Kedua yaitu land atau dataran, dan ketiga Makassar adalah lorong,” tuturnya.
Maka dari situlah, lanjut Danny Pomanto, program-program unggulan pemerintah kota bermunculan. Mulai dari Lorong Wisata hingga Jagai Anakta’.
“Jadi kenapa lorong yah karena anatomi,” tambah Danny Pomanto.
Lorong-lorong di Makassar tidak hanya sekedar disulap untuk menjadi destinasi wisata baru. Tapi juga sebagai ruang untuk membentuk perilaku yang jauh lebih baik.
“Lorong yang dulunya kumuh sekarang sudah jauh lebih baik. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin kita membangun Makassar ini sendiri atau hanya ASN lingkup Pemkot Makassar, tapi melibatkan semua orang atau public engagement,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga sharing pengalaman saat dirinya menjadi satu-satunya wali kota se-ASEAN yang mengikuti Brussel Urban Summit di Belgia beberapa waktu lalu.
Bahkan Danny Pomanto berkesempatan berdiskusi dengan Ratu Belgia Mathilde dan membahas persoalan mental healt atau kesehatan mental.
“Ternyata program sederhana yang kita buat justru itu menjadi jawaban dunia. Program Lorong Wisata menghasilkan kohesi sosial, dan juga Jagai Anakta,” ungkapnya.
Pendidikan seperti ini, menurutnya sangat luar biasa karena menambah capacity building. Sehingga diharapkan peserta yang mengikuti pendidikan ini dapat menyumbangkan ide atau gagasannya untuk kemajuan pembangunan daerah.
“Ada satu hal yang harus betul-betul kita punya kemampuan adaptasi yaitu update. Saya kira sebagai pemimpin kita terus mengupdate karena generasi milenial dan Gen Z terus maju dan berkembang, kalau tidak kita ketinggalan,” ucapnya.
Mewakili Kepala Puslatbang KMP LAN RI, Kepala Bagian Umum Sudarmi Narwis mengatakan ada 60 orang JPT Pratama menjadi peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang LAN RI.
Empat diantaranya adalah pejabat eselon II Pemkot Makassar. Yakni Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Pattiware, dan Kepala Disdukcapil Muh Hatim Salim.
“Total peserta 60 orang, jadi kegiatan kita ini salah satu rangkaian PKN di mana ada visitasi untuk mendapatkan gambaran seperti apa lokus yang kita datangi ini,” ujar Sudarmi Narwis.
Lebih lanjut, kegiatan ini mengusung tema investasi sehingga para peserta akan lebih banyak menggali bagaimana investasi itu.
Sehingga peserta lebih banyak berdiskusi dengan OPD terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Dinas PM-PTSP.
Setelah visitasi ini, para peserta selanjutnya akan melakukan kunjungan lapangan peserta benchmark ke Kuala Lumpur.
Luwu Timur
Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login