Connect with us

adi Lokus VKN LAN 2023, Danny Pomanto Beberkan Strategi Jadikan Makassar Dua Kali Tambah Baik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Sebanyak 60 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang KMP LAN RI melakukan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Pemkot Makassar.

Dipilih menjadi lokus VKN, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menerima langsung para peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV LAN di Kampung Tokka Tena Rata, Rabu (26/07/2023).

Di hadapan para peserta, Danny Pomanto membeberkan strategi untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik di bawah kepemimpinannya.

“Jadi konsepnya seperti piramid, ada target, ada visi, misi, 24 program strategis, dan ada 100 inovasi,” kata Danny Pomanto.

Sebagai seorang arsitek, Danny Pomanto membangun Makassar dengan melihat anatomi dan otonomi.

“Anatomi Makassar itu ada tiga. Pertama waterfront, jadi Kota Makassar itu adalah pesisir. Kedua yaitu land atau dataran, dan ketiga Makassar adalah lorong,” tuturnya.

Maka dari situlah, lanjut Danny Pomanto, program-program unggulan pemerintah kota bermunculan. Mulai dari Lorong Wisata hingga Jagai Anakta’.

“Jadi kenapa lorong yah karena anatomi,” tambah Danny Pomanto.

Lorong-lorong di Makassar tidak hanya sekedar disulap untuk menjadi destinasi wisata baru. Tapi juga sebagai ruang untuk membentuk perilaku yang jauh lebih baik.

“Lorong yang dulunya kumuh sekarang sudah jauh lebih baik. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin kita membangun Makassar ini sendiri atau hanya ASN lingkup Pemkot Makassar, tapi melibatkan semua orang atau public engagement,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga sharing pengalaman saat dirinya menjadi satu-satunya wali kota se-ASEAN yang mengikuti Brussel Urban Summit di Belgia beberapa waktu lalu.

Bahkan Danny Pomanto berkesempatan berdiskusi dengan Ratu Belgia Mathilde dan membahas persoalan mental healt atau kesehatan mental.

“Ternyata program sederhana yang kita buat justru itu menjadi jawaban dunia. Program Lorong Wisata menghasilkan kohesi sosial, dan juga Jagai Anakta,” ungkapnya.

Pendidikan seperti ini, menurutnya sangat luar biasa karena menambah capacity building. Sehingga diharapkan peserta yang mengikuti pendidikan ini dapat menyumbangkan ide atau gagasannya untuk kemajuan pembangunan daerah.

“Ada satu hal yang harus betul-betul kita punya kemampuan adaptasi yaitu update. Saya kira sebagai pemimpin kita terus mengupdate karena generasi milenial dan Gen Z terus maju dan berkembang, kalau tidak kita ketinggalan,” ucapnya.

Mewakili Kepala Puslatbang KMP LAN RI, Kepala Bagian Umum Sudarmi Narwis mengatakan ada 60 orang JPT Pratama menjadi peserta PKN Tingkat II Angkatan XIV Puslatbang LAN RI.

Empat diantaranya adalah pejabat eselon II Pemkot Makassar. Yakni Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Pattiware, dan Kepala Disdukcapil Muh Hatim Salim.

“Total peserta 60 orang, jadi kegiatan kita ini salah satu rangkaian PKN di mana ada visitasi untuk mendapatkan gambaran seperti apa lokus yang kita datangi ini,” ujar Sudarmi Narwis.

Lebih lanjut, kegiatan ini mengusung tema investasi sehingga para peserta akan lebih banyak menggali bagaimana investasi itu.

Sehingga peserta lebih banyak berdiskusi dengan OPD terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Dinas PM-PTSP.

Setelah visitasi ini, para peserta selanjutnya akan melakukan kunjungan lapangan peserta benchmark ke Kuala Lumpur.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending