Dinas Kesehatan Kota Makassar Angkat Bicara Soal Gedungm Puskesmas Ujung Pandang Baru
Kitasulsel—Makassar—Dinas Kesehatan Kota Makassar akhirnya angkat bicara tentang Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru di Jalan Juanda Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang rusak sebelum difungsikan sebagaimana mestinya.
Nursaidah Sirajuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan berdalih bahwa gedung tersebut telah mangkrak saat Ia menjabat di tahun 2022. Nursaidah menjelaskan bahwa gedung tersebut dibangun oleh pejabat Dinas Kesehatan yang lama.
“Itu bangunan (dibangun) sejak tahun 2019. Alasan kenapa tidak dilanjutkan misalnya, itukan (masih) pejabat yang lama (yang membangun),” ucapnya saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan, pada Rabu (26/7/2023).
Dibangun oleh pejabat sebelumnya, Nursaidah menjelaskan bahwa gedung tersebut mangkrak karena keadaan pandemi covid-19.m Meski ditinggal mangkrak oleh pejabat sebelumnya, Nursaidah tetap berusaha untuk membangun gedung tersebut.
“Alasan tidak dilanjutkan, tahun 2020 kita kan masuk masa pandemi. Semua anggaran direlokasikan ke pandemi 2020 (sampai) 2021. 2022 itu kami menganggarkan terus sebanyak 10 milyar,” lanjutnya.
Ia mengaku bahwa pembangunan tidak dapat berjalan di 2022 karena pejabat PPK dan PPTK masuk di bulan 8. Ia menilai kondisi tersebut tidak memungkinkan karena telah mendekati bulan Desember. “Tetapi kendala di 2022, pejabat untuk PPKnya masuk di bulan 6 dengan PPTKnya masuk di bulan 8. Untuk kondisi kita mulai melelang di bulan 8 kan tidak memungkinkan karena pastinya pemenangnya 3-4 bulan ke depan, masa kita mau membangun di bulan Desember,” pungkasnya.
Tak jadi dibangun, Nursaidah merelokasikan anggaran tersebut untuk memaksimalkan pembelian yang lain. untuk 2023, Pemkot (Pemerintah Kota) Makassar telah menganggarkan 9,8 Milyar untuk Puskesmas Ujung Pandang Baru. Nursaidah menyatakan bahwa proses pembangunan sudah dimulai sejak Januari dan sekarang sementara di pelelangan tender.
“Doakan mudah-mudahan hasil lelang ini sudah ada pemenangnya di 28 Agustus. Kalau sudah ada pemenang di Agustus yah kita lanjutkan (pembangunannya),” pungkas Nursaidah. (**)
Kementrian Agama RI
Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.
“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.
Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.
Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login