Menteri PUPR Tinjau IPAL Losari, Jadi Pionir Pengolahan Limbah Indonesia Timur

Published

1 tahun ago

27 Juli 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari di Makassar menjadi pionir pengolahan limbah di Indonesia Timur.

“Di wilayah Indonesia Timur baru pertama kali. Jadi ini pionir,” kata Basuki Hadimuljono usai meninjau IPAL Losari di Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis, (27/07/2023).

Dia katakan, di Indonesia hanya baru ada beberapa dibuat yakni Makassar, Jambi, Riau, dan Palembang.

Basuki melanjutkan, IPAL Losari ini berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari atau untuk kira-kira 22 ribu sambungan dari berbagai unit sumber seperti, rumah sakit, rumah tangga, kantor dan sebagainya.

“Nantinya limbah itu diolah di sini. Sistem pengolahan limbah airnya sebelum kembali ke badan sungai atau ke laut itu maka baku mutunya sudah sesuai standar. Sedangkan limbahnya diolah sendiri menjadi briket-briket dengan tujuan untuk lingkungan,” jelasnya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang makin padat, maka jumlah limbahnya pula makin bertambah olehnya harus diolah.

Kondisi IPAL-nya, ungkap dia, sudah mencapai 99 persen dan siap operasi.

Dia berharap November mendatang sudah bisa tersambung sepenuhnya dari sisa sambungan customer 400.

Estimasi anggaran pembangunan IPAL Losari ini ditaksir hampir Rp1 triliun dengan kapasitas tampung untuk 5 persen penduduk Makassar atau baru empat kecamatan.

“Ini bukan hanya APBN saja tetapi ada kontribusi bersama dengan APBD Kota Makassar,” sambungnya.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan IPAL ini suatu hal yang baru sehingga perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai masyarakat modern, langkah ini, kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto membuat tidak ada lagi air limbah keluar langsung ke tanah.

Hal itu berarti kesehatan masyarakat meningkat, lingkungan lebih bersih dan lebih terjamin.

Apalagi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) kota Makassar, sebut dia, bagus sekali lantaran Makassar taat dalam pembayaran LLTT dan bertahan sampai sekarang.

Pengoperasian IPAL Losari ini pula mencover area sepanjang pantai.

“Jadi kawasan baru dengan fungsi-fungsi seperti rumah sakit, juga beberapa kawasan baru lainnya itu langsung diwajibkan dengan sistem ini,” ujar Danny di sela-sela mendampingi menteri.

Sebagaimana diketahui, Basuki ke Makassar dalam rangka menghadiri Kongres Arsitek se-ASEAN di Makassar sekaligus memantau progres IPAL Losari.

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

16 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.