Bazar Longwis Kelurahan Pattunuang, Dorong Kewirausahaan Mandiri Warga

Published

3 tahun ago

28 Juli 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Bazar Longwis di Lorong Wisata Sejahtera, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sukses terlaksana.

Acara yang digelar pada Jumat (28/7/2023) ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Dipandu oleh Camat Wajo, Hamna Faisal, dan Sekcam Wajo, Oddang Nai, acara tersebut menjadi momentum bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) setempat untuk memperoleh omzet yang tinggi.

Dalam sambutannya, Camat Wajo, Hamna Faisal, menekankan pentingnya mendukung kewirausahaan mandiri di Lorong Wisata Sejahtera.

“Untuk mendorong kewirausahaan yang mandiri di lorong wisata, Bazar ini akan terus kita dukung untuk kesejahteraan warga,” Kata Hamna dalam sambutannya.

Dukungan seperti ini diyakini akan berkontribusi positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Bazar Jumat Kelurahan Pattunuang berhasil menarik perhatian banyak warga setempat. Acara tersebut dibanjiri oleh masyarakat yang antusias untuk mencicipi beragam menu yang disajikan di Bazar Longwis.

Kehadiran para pelaku UKM juga menjadi daya tarik utama acara ini. Menariknya, para pelaku UKM melaporkan omzet yang tinggi selama acara berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa Bazar Longwis mampu menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan produk dan usaha lokal.

Tidak hanya menawarkan kuliner lokal yang lezat, Bazar Longwis juga menyajikan hiburan khusus untuk anak-anak dengan hadirnya pendongeng kreatif.

Seorang pria pendongeng profesional yang berasal dari dinas perpustakaan Kota Makassar mengisahkan cerita rakyat Labaco, anak dan pengungjung pun dibuat takjub.

Anak-anak tampak antusias dan bahagia dengan hiburan yang mereka nikmati, menambah semaraknya suasana acara.

Sekcam Wajo, Oddang Nai, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan acara Bazar Longwis Kelurahan Pattunuang.

“Terima kasih tak terhingga kepada semua, acara ini baik untuk kita semua. Kebetulan, Pattunuang Kelurahan menjadi tuan rumah terakhir, dan selanjutnya dilanjutkan dengan agenda bazar kecamatan dalam waktu dekat.” Paparnya.

Keterlibatan semua pihak lanjut dia dalam mensukseskan acara ini merupakan bukti nyata kebersamaan dan kerjasama yang kuat untuk kemajuan wilayah setempat.

Bazar Longwis Kelurahan Pattunuang telah mencatatkan diri sebagai salah satu acara sukses yang mendukung perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan dari pemerintah setempat dan antusiasme dari masyarakat, acara semacam ini diharapkan akan terus berlanjut dan menjadi wadah bagi pelaku UKM untuk terus berinovasi dan berkembang.

Semoga, Bazar Longwis menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memajukan sektor UKM dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Sesuaikan TPP ASN 20 Persen Mulai 2026, Jaga Proporsi Belanja Pegawai Sesuai Ketentuan Nasional

Published

4 menit ago

19 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Pemerintah pusat menetapkan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD yang harus dipenuhi pemerintah daerah paling lambat tahun 2027.

“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis (19/2/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Menurutnya, selama ini TKD cukup menopang struktur fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” jelasnya.

Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan besaran 20 persen. Erwin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen tambahan, termasuk TPP.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia menyebut, di beberapa daerah terdapat penyesuaian TPP hingga 50 persen bahkan 70 persen, dan ada pula yang hampir tidak lagi memberikan TPP.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ruang fiskal diharapkan lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, UU Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga 2027.