Connect with us

Launching Pentas Jumat, Kadinkes Makassar Harap Tak Ada Lagi Warga Terkendala Pelayanan Kesehatan

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Makassar,dr Nursaidah Sirajuddin meluncurkan pentas jumat atau Pelayanan Kesehatan Tanpa Batas Menuju Makassar Makin Sehat di Aula Puskesmas Makassau, Komplek PDAM Jalan Ratulangi, Jumat (28/7).

Inovasi yang masuk dalam aplikasi Dottoro ta  ini,kadinkes makassar dokter Ida–sapaan akrabnya mendampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar M Ansar melaunching pentas jumat Hadir seluruh pejabat lingkup Dinkes Makassar dan Kepala Puskesmas Makassau.

Kadinkes Makassar dokter Ida menyampaikan, inovasi ini bagian dari proyek perubahan Latpim II.pentas jumat menjadi upaya Dinas Kesehatan melahirkan ide dalam meningkatkan pelayanan kesehatan (yankes) di Kota Makassar. Harapannya, tak ada lagi warga tak mendapatkan pelayanan ini.

“Kita imbau seluruh Puskesmas membantu melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentas jumat” ungkap dokter Ida, saat ditemui usai melaunching pentas jumat di Puskesmas Makassau, Jumat (28/7).

Mantan Kabid Pelayanan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Makassar itu, masyarakat boleh mendaftar melalui aplikasi Dottoro ta’. Setiap akun hanya untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menariknya, masyarakat luar boleh mengakses layanan kesehatan pentas jumat.

“Jadi, satu akun satu NIK. Tidak hanya orang sakit, yang sehat juga bisa mendapat pelayanan kesehatan. Mereka boleh konsultasi soal kesehatan,” ucapnya.

“Bahkan, warga luar Makassar boleh nikmati layanan ini. Jadi, kalau ada keluarga datang misalnya dari Bone, terus sakit. Dia boleh gunakan pentas jumat lewat aplikasi. Keluarganya menggunakan akun yang terdaftar. Tentu akun itu NIK asal Makassar,” tambahnya.

Dokter Ida menjelaskan pentas jumat ini akan mencakup seluruh atau 47 Puskesmas di Kota Makassar. Artinya, pelayanan kesehatan bisa dinikmati warga Kota Makassar.

“Dengan adanya aplikasi ini fungsi pelayanan kesehatan kita upayakan mencakup semuanya mulai promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang akan dimaksimalkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Terpisah sekda kota makassar memberikan apresiasi dengan adanya peluncuran pentas jumat. Hal ini bagian dari upaya pemerintah terus melahirkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

“Pertanyaannya, apa bedanya dengan dottoro yang dulu? Yang dulu pelayanan Home Care melalui Dottoro ta hanya sebatas pelayanan pada orang yang sakit dikunjungi di rumah. Nah, aplikasi yang sekarang semua layanan kesehatan mulai konsultasi sampai dengan pengantaran obat bisa melalui Aplikasi Dottoro ta,” ucapnya.

Hal yang baru lagi, sambung mantan Kadis PU Makassar itu, masyarakat berasal dari luar Makassar bisa mendapat pelayanan kesehatan. Itu, menggunakan akun aplikasi keluarga yang ber-NIK Kota Makassar.

“Tahun ini juga pak wali akan melengkapi fasilitas pada mobil Home Care berupa layanan EKG mobile dan layar monitor disetiap mobil Dottoro ta. Dengan adanya semua ini semakin meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tak Hanya Islam, LPDU Akan Siapkan Model Pengelolaan Dana Lintas Agama

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai wadah bersama untuk menghimpun dan mengelola berbagai potensi dana keagamaan di Indonesia secara profesional dan transparan.

Dalam sesi tanya jawab bersama media, Menag menjelaskan bahwa LPDU merupakan gagasan besar Presiden yang akan dieksekusi secara konkret oleh Kementerian Agama. Lembaga ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat lintas agama.

“LPDU tidak hanya untuk umat Islam. Rekan-rekan dari umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga akan memiliki mekanisme serupa, sesuai ajaran dan tradisi masing-masing. Semua agama punya sistem dan potensi dana keagamaan sendiri yang bisa dioptimalkan,” ujar Menag, Selasa (21/10/2025).

Menurut Menag, selama ini potensi ekonomi keagamaan belum dikelola secara maksimal. Padahal, jika digerakkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel, dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

“Selama ini sering kali dana umat disalurkan berdasarkan ‘like and dislike’ atau siapa yang pandai membuat proposal. Melalui LPDU, semuanya akan diatur dengan prosedur yang jelas dan berbasis sistem digital,” jelasnya di Kantor Pusat Kemenag RI, Jakarta.

Menag menambahkan, Kemenag tengah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun sistem digital yang dapat merekam dan memantau seluruh data perekonomian nasional.

Dengan LPDU, Menag berharap potensi dana keagamaan dari seluruh umat beragama dapat dikelola secara terpadu, transparan, dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.

“Salah satu kelemahan umat selama ini adalah permodalan. LPDU diharapkan bisa menjawab persoalan itu dan menjadi model baru penguatan ekonomi keagamaan lintas agama di Indonesia,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel