Danny Pomanto Bertemu Konsuler Jepang Bahas Mitigasi Pesisir dan Transportasi Bawah Tanah
Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima audiensi Kepala Kantor Konsuler Jepang Makassar Ohashi Koichi di kediamannya, Senin, (31/07/2023).
Mereka berbicara banyak hal termasuk konsep mitigasi pesisir Jepang khususnya Kota Yokohama juga transportasi bawah tanahnya.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan pesisir Yokohama menjadi inspirasi reklamasi di Makassar.
Terutama kawasan baru dengan nama Minato Mirai yang merupakan sebuah kota baru dari hasil reklamasi.
“Saya hafal betul kawasan di sana. Itulah yang menginspirasi kami mereklamasi kota Makassar,” kata Danny Pomanto usai bertemu Ohashi, pagi tadi.
Wali kota berlatar pendidikan arsitektur ini bahkan mengaku sudah enam kali ke sana saat belum menjabat sebagai wali kota.
Yokohama, lanjut dia, memiliki mitigasi bencana seperti tsunami juga mitigasi mencegah kenaikan permukaan air laut.
Hal itu juga dikarenakan banyaknya sejarah tsunami yang terjadi di sana. Olehnya kunjungan ini membuka pintu kerja sama lebih jauh untuk belajar di sana.
Di samping itu, Danny juga menuturkan, pihaknya ingin belajar mengenai manajemen perkotaan yang lebih metropolis. Seperti sistem transportasi bawah tanahnya yang terkoneksi langsung dengan Tokyo.
Danny menyebut dirinya sudah bersurat. Di antaranya upaya kerja sama sister city dengan Yokohama. Lalu mempererat hubungan dengan berbagai macam program sebagaimana dahulu.
Pasalnya dalam pengamatannya saat ini, jumlah kerja sama masih kurang. Malahan lebih banyak dengan negara lain.
“Jadi kita berharap Jepang mengambil peran penting dalam banyak hal dengan Kota Makassar,” sebutnya.
Pun dengan program Smart City yang menjadi concern Kota Yokohama.
Ohashi mengatakan Pemerintah Kota Yokohama menganggap Makassar menjadi mitra penting.
Bahkan dirinya sekaligus memberikan undangan pada acara dengan tema Smart City di Yokohama pada November mendatang.
“Pemerintah dan wali kota Yokohama sangat senang jika Pak Wali berkenan hadir di sana,” ungkap Ohashi di sela-sela pertemuan.
Apalagi, dia menjanjikan bahwa Wali Kota Yokohama juga rencananya akan berkunjung ke Makassar.
Dia mengaku siap menjadi jembatan untuk menghubungkan kedua negara. Apalagi memperkuat kolaborasi dalam pendidikan dan kebudayaan seperti pertukaran pelajar.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login