Connect with us

Tim Sar Gabungan Evakuasi Pendaki yang Alami Hipotermia di Pos 7 Gunung Bawakaraeng

Published

on

Kitasulsel—Gowa—-Seorang pendaki yang mengalami gejala hipotermia di Pos 7 Gunung Bawakaraeng, Gowa, Sulsel, akhirnya berhasil dievakuasi Tim Sar Gabungan ke kaki gunung, Desa Lembanna, Tinggimoncong, Gowa, pada Senin (31/07/2023) subuh.

Pendaki yang diketahui bernama Dapiol dibantu Tim Sar Gabungan menuruni Gunung Bawakaraeng hingga Hutan Pinus Lembanna dan diserahkan ke pihak keluarganya untuk mendapat pemulihan.

“Malam tadi kami terima laporan dari bagian registrasi tentang adanya 4 orang Pendaki yang mengalami gejala hipotermia di Gunung Bawakaraeng dan langsung mengirimkan personel Basarnas melakukan evakuasi”, ungkap Mexianus Bekabel, Kepala Kantor Basarnas Makassar.

Lebih lanjut, Mexianus menjelaskan bahwa pada Minggu (30/07/2023) Command Center Basarnas Makassar menerima info adanya 4 Pendaki mengalami kendala di Gunung Bawakaraeng. Untuk merespons hal itu, Basarnas mengerahkan satu tim berkualifikasi jungle rescue untuk membantu proses evakuasi.

“Tim berangkat sekitar pukul 23.45 Wita (Minggu) dan langsung menuju ke lokasi melalui jalur bulu balea”, terang Mexianus.

Tim Rescue Basarnas bersama Potensi Sar langsung menuju ke Pos 7 dan menemukan korban sekitar Pos 5 dan Pos 6. Dapiol kemudian dievakuasi ke bawah oleh Tim Sar Gabungan.

Sebelumnya, korban bersama temannya sedang berkemah di Pos 5 Gunung Bawakaraeng. Pada Minggu (30/07/2023) korban bersama temannya mendaki ke puncak Gunung Bawakaraeng dan kembali setelah magrib menuju ke Pos 5. Namun, karena kondisi sudah malam, di Pos 7 korban mengalami hipotermia dan kesulitan berjalan.

2 rekan lainnya yang berada di Pos 5 melaporkan kondisi itu ke bagian registrasi Gunung Bawakaraeng yang diteruskan ke Basarnas.

Atas kejadian ini, Mexianus mengimbau agar pendaki tetap memperhatikan keselamatan dalam melakukan pendakian.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending