Connect with us

Tim Sar Gabungan Evakuasi Pendaki yang Alami Hipotermia di Pos 7 Gunung Bawakaraeng

Published

on

Kitasulsel—Gowa—-Seorang pendaki yang mengalami gejala hipotermia di Pos 7 Gunung Bawakaraeng, Gowa, Sulsel, akhirnya berhasil dievakuasi Tim Sar Gabungan ke kaki gunung, Desa Lembanna, Tinggimoncong, Gowa, pada Senin (31/07/2023) subuh.

Pendaki yang diketahui bernama Dapiol dibantu Tim Sar Gabungan menuruni Gunung Bawakaraeng hingga Hutan Pinus Lembanna dan diserahkan ke pihak keluarganya untuk mendapat pemulihan.

“Malam tadi kami terima laporan dari bagian registrasi tentang adanya 4 orang Pendaki yang mengalami gejala hipotermia di Gunung Bawakaraeng dan langsung mengirimkan personel Basarnas melakukan evakuasi”, ungkap Mexianus Bekabel, Kepala Kantor Basarnas Makassar.

Lebih lanjut, Mexianus menjelaskan bahwa pada Minggu (30/07/2023) Command Center Basarnas Makassar menerima info adanya 4 Pendaki mengalami kendala di Gunung Bawakaraeng. Untuk merespons hal itu, Basarnas mengerahkan satu tim berkualifikasi jungle rescue untuk membantu proses evakuasi.

“Tim berangkat sekitar pukul 23.45 Wita (Minggu) dan langsung menuju ke lokasi melalui jalur bulu balea”, terang Mexianus.

Tim Rescue Basarnas bersama Potensi Sar langsung menuju ke Pos 7 dan menemukan korban sekitar Pos 5 dan Pos 6. Dapiol kemudian dievakuasi ke bawah oleh Tim Sar Gabungan.

Sebelumnya, korban bersama temannya sedang berkemah di Pos 5 Gunung Bawakaraeng. Pada Minggu (30/07/2023) korban bersama temannya mendaki ke puncak Gunung Bawakaraeng dan kembali setelah magrib menuju ke Pos 5. Namun, karena kondisi sudah malam, di Pos 7 korban mengalami hipotermia dan kesulitan berjalan.

2 rekan lainnya yang berada di Pos 5 melaporkan kondisi itu ke bagian registrasi Gunung Bawakaraeng yang diteruskan ke Basarnas.

Atas kejadian ini, Mexianus mengimbau agar pendaki tetap memperhatikan keselamatan dalam melakukan pendakian.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending