Wali Kota Makassar Danny Pomanto Jadi Pembicara di AMF 2023, Paparkan Kunci Keberhasilan Transformasi Digital

Published

2 tahun ago

2 Agustus 2023

Kitasulsel–JAKARTA,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapatkan kehormatan menjadi pembicara pada forum internasional Meeting of Governors and Mayor of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayor Forum (AMF) 2023.

Kegiatan ini diikuti 500 peserta yang meliputi gubernur dan wali kota negara-negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, community permanent representative ASEAN, mitra kerja sama, dan badan multilateral lainnya.

Berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta 1-2 Agustus 2023, forum internasional ini dibuka Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Sekjen ASEAN Mr Kao Kim Hourn, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai rangkaian KTT ASEAN 2023 yang akan digelar di Jakarta, forum ini membahas lima isu strategis. Yakni, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, kota tangguh dan aksi iklim, lokalisasi SDGs, mobilitas berkelanjutan untuk mempercepat kota nol emisi bersih.

Dalam forum internasional tersebut, Wali Kota Danny Pomanto tampil pada panel sesi dua dan membahas tentang transformasi digital yang dimoderatori Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Di hadapan wali kota dan gubernur negara ASEAN, Danny Pomanto memaparkan delapan kunci keberhasilan digitalisasi dalam tatanan sistem pemerintahan.

Yakni Public Engagement, Big Data, Smart System, Inovasi City Apps, Operating and Maintenance, Public Acceptance, Updating Management, dan bertransformasi menuju Makassar Metaverse.

“Jadi kenapa Kota Makassar membutuhkan digitalisasi untuk melayani masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada,” singkat Danny Pomanto di sela-sela diskusi panel, Selasa (1/08/2023) kemarin.

Kata dia, ada beberapa poin yang menjadi target dan sasaran digitalisasi di Makassar. Seperti, informasi yang transparan, data real time, konektivitas sumber daya, pengurangan biaya, dan quick respon.

“Termasuk juga menyediakan data yang lebih akurat, hasil mudah diakses, lebih adaptif, dapat disesuaikan (customised), hasilnya terakumulasi, dan sistem yang lebih aman,” jelasnya.

Danny Pomanto mencontohkan transformasi digital di Makassar yaitu penerapan Homecare dan Aplikasi Telemedicine yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.

“Kita juga mempunyai Aplikasi Pakinta (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Contoh lain pada saat pandemi Covid-19, Kota Makassar menerapkan manajemen QR Code melalui program Makassar Recover untuk memisahkan masyarakat yang terdampak dan tidak terdampak sehingga lebih cepat pulih.

Pertumbuhan ekonomi Makassar lebih cepat pulih. Sebelum pandemi, ekonomi Makassar 8,79% kemudian turun menjadi -1,27% pada saat pandemi, dan sekarang naik menjadi 5,4% di atas rata-rata provinsi dan nasional.

“Jadi kunci keberhasilan transformasi digital adalah public acceptance terhadap program. Kita juga perlu ada kebijakan mengenai open data di ASEAN supaya bisa terkumpul data yang bisa diperbandingkan dengan mudah se-ASEAN. Misalnya, data kenaikan muka air laut,” tutupnya.

DPRD Kota Makassar

Wajah Baru Sekretariat DPRD Kota Makassar di Bawah Kepemimpinan Andi Rahmat

Published

3 jam ago

24 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar – Sekretariat DPRD Kota Makassar kini tampil dengan wajah baru yang lebih tertata dan penuh semangat perubahan. Sejak dipimpin oleh Plt. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, sejumlah langkah nyata telah dilakukan dan menghadirkan suasana kerja yang lebih disiplin, religius, sekaligus berkarakter kebangsaan.

Awal perubahan terlihat sederhana. Andi Rahmat menata area parkir hingga melakukan pengaspalan di sekitar kantor. Namun, dari langkah kecil tersebut lahirlah perbaikan yang lebih mendasar, menyentuh aspek kedisiplinan, tata kelola, hingga pembinaan sumber daya manusia di internal sekretariat.

“Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau lingkungan kerja nyaman, maka semangat kerja juga akan tumbuh,” ujar salah seorang staf sekretariat.

Disiplin ASN Meningkat

Tidak hanya menata fisik, Andi Rahmat memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan ASN maupun tenaga kontrak. Dengan pendekatan tegas namun penuh keteladanan, ia berhasil menanamkan kembali semangat kerja yang kini terasa nyata. Para pegawai lebih tertib, tepat waktu, dan semakin peduli pada citra lembaga.

Salah satu bentuk pembinaan yang kini menjadi budaya kerja ialah berdirinya seluruh ASN dan tenaga kontrak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan setiap pagi dan sore. Rutinitas ini bukan sekadar seremoni, melainkan sarana menanamkan nilai nasionalisme dan cinta Pancasila.

Nuansa Religius di Lingkungan DPRD

Selain memperkuat kedisiplinan, Andi Rahmat juga menghadirkan atmosfer religius di sekretariat. Adzan kini berkumandang dan tersambung ke seluruh ruangan, menjadi pengingat staf maupun anggota dewan untuk menunaikan salat tepat waktu. Suasana kerja pun semakin sejuk, seimbang antara tuntutan profesionalisme dan kesadaran spiritual.

Kebijakan ini menuai apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sederhana namun penuh makna. “Adzan yang terdengar di seluruh ruangan membuat kami tidak lupa pada kewajiban utama sebagai hamba Allah, meskipun sibuk bekerja,” tutur salah satu pegawai.

Pondasi Kinerja yang Lebih Kuat

Atmosfer kerja yang tertata, disiplin yang terjaga, dan nilai kebangsaan serta keagamaan yang terus diperkuat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Andi Rahmat Mappatoba membawa warna baru di Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Perubahan positif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga, tetapi juga membangun karakter aparatur yang berintegritas, religius, serta penuh semangat pengabdian bagi bangsa dan negara.

Apresiasi pun terus berdatangan. Banyak pihak menilai bahwa konsistensi Andi Rahmat dalam menegakkan kedisiplinan, menumbuhkan nasionalisme, serta menguatkan nilai religius, menjadikan Sekretariat DPRD Kota Makassar bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pembinaan karakter dan pelayanan publik yang lebih bermakna.