Hadiri Cooperative Expo 2023, Wawali-Ketua TP PKK Makassar Borong Produk UMKM

Published

3 tahun ago

4 Agustus 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,– Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mendukung para pelaku UMKM salah satunya melalui Cooperative Expo 2023 yang memberikan kesempatan bagi puluhan produk UMKM di Kota Makassar untuk memasarkan produknya.

Tidak hanya itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail bahkan memborong sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungannya kepada pelaku UMKM, usai membuka secara resmi Cooperative Expo 2023, Jumat (4/08/2023).

Diketahui, Cooperative Expo 2023 digelar dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2023 yang ke – 27 resmi berlangsung mulai dari 4-6 Agustus 2023. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Fatmawati Rusdi didampingi oleh Indira Yusuf Ismail ditandai dengan pemukulan gong.

Selanjutnya mereka berdua berjalan dan menyambangi sejumlah booth untuk melihat produk UMKM yang dipamerkan oleh pelaku UMKM.

Ratusan masyarakat yang turut memadati lokasi tidak lupa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil momen saat Fatma dan Indira berjalan mengunjungi booth.

Tercatat, sebanyak 42 Booth UMKM yang terdiri dari; 27 UMKM Koperasi dan 15 perbankan meramaikan Cooperative Expo 2023.

Berbagai produk unggulan yang dipamerkan meliputi kerajinan tangan, ekonomi kreatif, produk olahan kue dan minuman, serta kerajinan lainnya untuk dijual kepada para tamu dan pengunjung yang hadir dalam kegiatan Cooperative Expo 2023.

Dalam kesempatan itu, Fatma dan Indira membeli sejumlah produk UMKM seperti olahan kue, roti, dan kopi. Indira bahkan menyempatkan waktu untuk mendengar presentasi produk dari pelaku UMKM yang tampak antusias menawarkan produknya.

“Kegiatan ini kita harap dapat mempromosikan produk UKM binaan koperasi Kota Makassar kepada masyarakat atau pengunjung sehingga selain meningkatkan aspek permodalan dan nilai produk dapat membangun silaturahmi yang baik,” ucap Indira.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Makassar Muh Rheza, menjelaskan Cooperative Expo 2023 yang berlangsung selama tiga hari ini turut diramaikan dengan kegiatan talkshow hingga business matching.

Rheza berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dapat memberikan peningkatan pelayanan, pembinaan, dan kemudahan bagi para pelaku UMKM.

“Kita manfaatkan betul-betul kegiatan ini untuk pengembangan para pelaku UMKM,” terangnya.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

14 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.