Hadiri Cooperative Expo 2023, Wawali-Ketua TP PKK Makassar Borong Produk UMKM

Published

3 tahun ago

4 Agustus 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,– Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mendukung para pelaku UMKM salah satunya melalui Cooperative Expo 2023 yang memberikan kesempatan bagi puluhan produk UMKM di Kota Makassar untuk memasarkan produknya.

Tidak hanya itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail bahkan memborong sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungannya kepada pelaku UMKM, usai membuka secara resmi Cooperative Expo 2023, Jumat (4/08/2023).

Diketahui, Cooperative Expo 2023 digelar dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2023 yang ke – 27 resmi berlangsung mulai dari 4-6 Agustus 2023. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Fatmawati Rusdi didampingi oleh Indira Yusuf Ismail ditandai dengan pemukulan gong.

Selanjutnya mereka berdua berjalan dan menyambangi sejumlah booth untuk melihat produk UMKM yang dipamerkan oleh pelaku UMKM.

Ratusan masyarakat yang turut memadati lokasi tidak lupa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil momen saat Fatma dan Indira berjalan mengunjungi booth.

Tercatat, sebanyak 42 Booth UMKM yang terdiri dari; 27 UMKM Koperasi dan 15 perbankan meramaikan Cooperative Expo 2023.

Berbagai produk unggulan yang dipamerkan meliputi kerajinan tangan, ekonomi kreatif, produk olahan kue dan minuman, serta kerajinan lainnya untuk dijual kepada para tamu dan pengunjung yang hadir dalam kegiatan Cooperative Expo 2023.

Dalam kesempatan itu, Fatma dan Indira membeli sejumlah produk UMKM seperti olahan kue, roti, dan kopi. Indira bahkan menyempatkan waktu untuk mendengar presentasi produk dari pelaku UMKM yang tampak antusias menawarkan produknya.

“Kegiatan ini kita harap dapat mempromosikan produk UKM binaan koperasi Kota Makassar kepada masyarakat atau pengunjung sehingga selain meningkatkan aspek permodalan dan nilai produk dapat membangun silaturahmi yang baik,” ucap Indira.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Makassar Muh Rheza, menjelaskan Cooperative Expo 2023 yang berlangsung selama tiga hari ini turut diramaikan dengan kegiatan talkshow hingga business matching.

Rheza berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dapat memberikan peningkatan pelayanan, pembinaan, dan kemudahan bagi para pelaku UMKM.

“Kita manfaatkan betul-betul kegiatan ini untuk pengembangan para pelaku UMKM,” terangnya.

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

1 jam ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.